Responsive Advertisement
22/3/2016 10:52:05 Cabut Izin Reklamasi PT Sekar Kanaka Langgeng Harianlampung.com - DPRD Kota Bandarlampung meminta pemerintah kota (Pemkot) setempat segera meninjau ulang, izin reklamasi pantai di kawasan Waylunik Panjang yang dimiliki PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL). Sebab, DPRD menganggap PT SKL telah melanggar kesepakatan dengan pemkot yang tertuang dalam memorandum of understanding (MoU) Nomor: 074/194/23/2003-02/skl-y/ii/2003 Tanggal 22 Februari 2003. Selain itu, PT SKL juga dianggap tidak konsisten karena menabrak SK Walikota NO: 31/23/hk/2003 Tanggal 24 Februari 2003. Komentar itu disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Bandarlampung, Dedi Yuginta, saat menggelar rapat dengar pendapat (hearing) dengan perwakilan pemkot, Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapes Berseri dan masyarakat Waylunik, Senin (21/3). Menurut Dedi, hingga delapan tahun izin reklamasi PT SKL berakhir tapi tidak ada tindak lanjut dari pemkot. Akhirnya lahan hasil reklamasi itu terbengkalai sampai sekarang. “Pemkot juga belum mendapatkan bagi hasil atas proyek reklamasi yang digarap oleh perusahaan swasta itu,” kata Dedi Yuginta. Atas dasar itu, Dedi Yuginta sangat menyesalkan sikap apatis pemkot, hanya diam hingga saat ini. Terlebih, di atas lahan hasil reklamasi itu kini sudah berdiri perusahaan ilegal. “Tak hanya pemkot, masyarakat juga akan dirugikan jika masalah ini terus dibiarkan begitu saja,” katanya. Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi I lainnya, Handrie Kurniawan. Menurutnya, DPRD merasa iba atas sikap pemkot yang terkesan tutup mata dengan kondisi reklamasi PT SKL. Padahal, kata dia, dalam MoU yang ditandatangani di era Wali Kota Suharto itu, tidak ada pasal- pasal yang mengikat untuk mencabut kerja sama itu. "MoU kan sudah habis sejak delapan tahun lalu. Tidak ada asalan bagi pemkot untuk tidak mencabut izin PT SKL saat ini juga,” ujarnya. Menanggapi pernyataan itu, Asisten I Bidang Pemkot Bandarlampung, Deddy Amrullah mengaku pihaknya akan meninjau ulang kesepakatan antara pemkot dengan PT SKL. Namun, Deddy mengaku akan terlebih dahulu meninjau lokasi reklamasi untuk membuktikan kebenaran laporan pelanggaran yang dilakukan PT SKL. “Kita tunggu dulu rekomendasi DPRD. Pada dasarnya, pemkot siap menindaklanjuti. Tapi kita perlu meninjau lokasinya, kemudian baru bisa dievaluasi,” ujar Deddy usai hearing. Diketahui, hearing tersebut berlangsung di ruang lobby DPRD Bandarlampung. Dihadiri anggota Komisi I Handrie Kurniawan, Edison, Hanafi Pulung. Selain itu, Asissten I Deddy Amrullah, Kabag Pemerintahaan Kota Sahriwansyah, Camat Panjang Herni Musfi, Lurah Kuala, Kepala Bappeda Ibrahim dan perwakilan warga. Diberitakan sebelumnya, Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri mendesak pemkot segera mencabut izin PT SKL, karena telah melanggar perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung, terkait pengembangan dan penataan ulang kawasan tepi pantai. Sebab, dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani pada tahun 2003 disebutkan bahwa PT SKL berkewajiban melakukan reklamasi pematangan lahan seluas 20 hektare, di kawasan Pantai Waykuala hingga Waylunik Panjang. Bahkan, PT SKL juga berkewajiban memberi laporan pelaksanaan penimbunan (reklamasi) kepada pemkot setiap hasil lahan seluas lima hektare dalam kurun waktu satu tahun kerja, sebagai bahan evaluasi. Namun, hingga 13 tahun berlalu (2003 sampai 2016) PT SKL belum juga mampu memenuhi kewajiban 20 hektare, baru terealisasi sekitar 8 hektare. “Atas dasar itu, kami mendesak agar Pemkot segera mencabut izin reklamasi PT SKL,” ujar Ginda Anshori, perwakilan Koalisi Penyelamat Pariwisata Tapis Berseri. (iqb/and)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement