Responsive Advertisement
Salahi Kesepakatan, Pemkot Didesak Cabut Izin Reklamasi PT SKL Lampung Post, Senin, 07 Maret 2016 20:19 WIB Reklamasi pantai (Ilustrasi) BANDAR LAMPUNG--Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung didesak mencabut izin reklamasi pantai PT Sekar Kanaka Langgeng (SKL). Perusahaan tersebut diduga menyimpang dari kesepakatan kerja sama dan bertentangan dengan SK Wali Kota No.: 31/23/hk/2003 tertanggal 24 Februari 2003. Ketua Umum Pasukan Elite Inti Rakyat Lampung (Petir) Lampung, Endang Asnawi, mengatakan tujuan kerja sama Pemkot-PT SKL tersebut untuk melaksanakan pembangunan kawasan pantai Kota Bandar Lampung melalui kegiatan investasi dan pengelolaan kawasan pantai. Pemkot memberikan hak kepada PT SKL untuk melaksanakan penimbunan (reklamasi) pantai dengan luas lahan sekitar 20 hektare di kawasan pantai seputaran Way Kuala sampai Way Lunik Kanan, Kecamatan Panjang, dengan masa pengelolaan selama 50 tahun. Proyek tersebut, kata Endang, dilakukan selama lima tahun dengan ketentuan setiap hasil lahan seluas 5 hektare dalam kurun waktu satu tahun dijadikan bahan evaluasi bagi Pemkot dalam memberikan izin operasional berikutnya. "Tapi sampai saat ini nyatanya tidak ada realisasi. Dalam MoU, 20 hektare lahan reklamasi tidak terpenuhi. Kami mendesak wali kota mencabut izin reklamasi perusahaan itu," kata Endang, saat konferensi pers di Hotel Grand Praba, Senin (7/3/2016). Hal senada diungkapkan Direktur eksekutif KPKAD, Ansori. Ia meminta pencabutan izin reklamasi PT SKL karena diduga DEd dan Amdal PT SKL tidak ada. "Padahal ini peasyaratan utamanya. Bahkan, GSB dan ruang publik pun tidak ada," ujarnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement