Responsive Advertisement
Polresta Usut PU Kota Kamis, 03 Maret 2016 22:45 WIB Korupsi BANDAR LAMPUNG--Penyidik Polresta mengusut adanya dugaan gratifikasi senilai Rp500 juta di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung. Dana tersebut diduga diberikan rekanan dengan imbalan mendapatkan paket proyek di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot). Kasat Reskrim Polresta Bandar Lampung, Kompol Dery Agung Wijaya, menjelaskan penyelidikan kasus dugaan gratifikasi tersebut berdasarkan laporan dari Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung pada akhir 2015. Dalam gratifikasi itu, kata Dery, salah seorang oknum di Dinas PU Kota yang merupakan anak mantan pejabat daerah di Bandar Lampung diduga kuat menerima cek Rp500 juta dari pihak rekanan. "Cek itu terindikasi berkaitan dengan proyek-proyek Dinas PU Bandar Lampung yang dikerjakan pihak rekanan yang memberi cek tersebut," kata Dery di kantornya, Kamis (3/3/2016). Ia mengatakan penyidik dari unit tipikor sedang melakukan penyelidikan dalam kasus ini. "Penyidik masih mengumpulkan data dan bukti pendukung untuk melanjutkan dugaan atas laporan ini ke tahap penyidikan. Saat ini perkaranya masih lidik," ujarnya. Menurut dia, jika dari pengumpulan data dan bukti nantinya telah cukup, segera dilakukan gelar perkara untuk menentukan kelanjutan kasus tersebut. “Penyidik masih berupaya membuktikan cek senilai Rp500 juta yang diterima oknum di Dinas PU. Jika terbukti sesuai laporan, statusnya akan ditingkatkan ke penyidikan,” kata dia. Dery mengatakan jika pemberian cek dari rekanan terhadap anak mantan pejabat daerah itu terbukti gratifikasi, hal tersebut merupakan tindak pidana murni. Terlebih, jika pemberian tersebut berkaitan dengan jabatan orang tuanya. "Jika pemberian itu bersifat gratifikasi, kompensasi, hadiah, ataupun suap yang berkaitan dengan kepentingan terhadap jabatan penerima, itu adalah pidana murni. Tapi, dugaan itu masih harus kami buktikan dulu,” ujarnya. Dery menambahkan akan memanggil seluruh pihak yang terlibat dalam kasus ini untuk dimintai keterangan, termasuk pihak rekanan yang memberikan cek tersebut. "Pokoknya semua pihak yang diduga terlibat pasti akan dipanggil." Selain soal kasus gratifikasi ini, Dinas PU Bandar Lampung juga menjadi sorotan soal ketidakjelasan anggaran normalisasi sungai senilai Rp9,59 miliar pada 2015. LBH Bandar Lampung bahkan mendesak kepolisian, kejaksaan, dan BPK untuk mengusut kasus tersebut. "Kami juga akan melaporkan persoalan ini ke penegak hukum. Secepatnya kami kirimkan surat laporan tersebut," kata Kadiv Sipil dan Politik LBH Bandar Lampung, Muhamad Ilyas. Kepala Dinas PU Bandar Lampung, Tirta, sebelumnya mengaku dari anggaran Rp9,59 miliar pada 2015 itu digunakan untuk melakukan normalisasi 10 sungai. Meskipun demikian, ia tidak bisa menjelaskannya secara detail. "Ada 10 sungai yang dinormalisasi. Namun, saya tidak hafal lokasinya di mana saja."

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement