Responsive Advertisement
Polda Panggil Sekda dan Asisten I Pemkot Bandar Lampung Minggu, 06 Maret 2016 22:05 WIB BANDAR LAMPUNG -- POLDA Lampung memanggil empat pejabat Pemkot Bandar Lampung yang diduga terlibat dalam kasus rekayasa penutupan pusat kebugaran. Mereka akan diperiksa seputar kasus yang juga menjerat Kepala Badan Polisi Pamong Praja Cik Raden. Pemeriksaan akan dilakukan maraton dalam pekan ini. Pejabat yang dipanggil penyidik Polda Lampung meliputi sekretaris kota Bandar Lampung, asisten I, kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan (BPMP), serta kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Lampung Kombes Zarialdi mengatakan penyidik akan memeriksa pejabat-pejabat yang diduga terlibat dalam kasus tersebut. "Semuanya nanti akan diperiksa sebagai saksi. Jika terbukti, statusnya akan ditingkatkan," kata Zarialdi, Minggu (6/3/2016). Pemeriksaan itu, lanjut dia, terkait dugaan keterlibatan dalam kasus rekayasa penutupan pusat kebugaran di Bandar Lampung. Penyidik akan memeriksa para pejabat tersebut secara bertahap. "Seminggu kami akan periksa dua orang. Begitu juga minggu selanjutnya, bertahap, karena ini prosesnya masih panjang. Yang jelas, kami komitmen mengusut tuntas kasus ini sampai akarnya," ujar dia. Polda Lampung mengaku kesulitan menangkap satu tersangka anggota Pol PP Bandar Lampung yang masih buron, Budi. Budi diduga telah melarikan diri ke luar Lampung. Namun, petugas terus bekerja keras untuk menangkapnya. "Dia ini sudah pintar sembunyinya, kami kesulitan melacaknya, tapi kami tetap mengejarnya," kata Zarialdi. Menurutnya, tersangka Budi merupakan kunci dalam kasus ini. Budi disebut-sebut mengetahui pasti siapa saja yang terlibat. "Jadi, hasil pemeriksaan dua tersangka lainnya menyebutkan Budi-lah yang tahu, seolah-olah melimpahkan ke Budi semua. Makanya kami harus tangkap Budi dulu agar tidak lempar-lemparan seperti ini," ujar Direktur. Fakta-Fakta Sementara itu, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) dan Lampung Corruption Watch (LPW) melaporkan pejabat Pemkot yang diduga terlibat dalam kasus tersebut ke Polda Lampung. Menurut mereka, ada beberapa fakta yang disampaikan kepada polisi untuk bisa menjadi bahan pertimbangan hukum dalam menuntaskan kasus itu. Pertama, penutupan dan penyegelan pusat kebugaran itu pada 11 September 2015 oleh Pemkot Bandar Lampung berdasarkan Surat Perintah Tugas No. 800/849/III.19/2015 yang ditandatangani Sekretaris Kota Bandar Lampung Badri Tamam atas nama wali kota Bandar Lampung. Selain itu, lanjut Ansori, terbitnya Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kota Bandar Lampung No. 503/401/III.27./IX/2015 tentang Pencabutan Izin Usaha City Spa tanggal 17 September 2015. Dari uraian tersebut, Koordinator KPKAD Ansori mendesak Polda Lampung dan Kejati untuk menetapkan pejabat di lingkungan Pemkot tersebut sebagai tersangka karena diduga turut serta dalam kasus rekayasa tersebut. "Rekayasa penutupan itu dilakukan pejabat Pemkot. Banyak yang mengetahui pejabat-pejabat itu langsung melakukan penutupan. Kami meminta penyidik menetapkan orang yang terlibat menjadi tersangka," ujar Ansori.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement