Responsive Advertisement
KPKAD Desak Eva Dwiana Herman Mundur dari Ketua KONI Bandarlampung 8 MARET 2016 @inilampung INILAMPUNG.Com – Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) mendesak Hj Eva Dwiana Herman mendesak agar mundur dari ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bandarlampung. Desakan ini mengingat Hj Eva Dwiana Herman berasal dari Anggota DPRD Lampung. Desakan ini tidak ada tendensius sama sekali, hanya bertujuan untuk menghindari persoalan di kelak kemudian hari terutama menyangkut persoalan penggunaan anggaran. “Karena dapat saja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam melakukan audit jabatan Ibu masuk dalam Kategori Pelanggaran Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang pada akhirnya mengiring dan menyeret Ibu dalam masalah besar yakni Tindak Pidana Korupsi dan kejahatan lainnya,” demikian surat KPKAD tertanggal 8 Maret 2016 Nomor 2040/B/KPKAD/LPG/III/2016 yang ditandatangai Koordinator Presidium Ansori,S.H.M.H dan Sekjen Redi Novaldianto, SP Surat tersebut ditembuskan di antaranya kepada Presiden RI, Komisi 3 DPR, dan pers. Dalam surat dijelaskan juga bahwa saat ini KPKAD sedang menyiapkan data-data untuk melayangkan gugatan terhadap Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo selaku Ketua KONI Provinsi Lampung. KPKAD melakukan investigasi terkait proses terpilih dan dilantiknya Anggota DPRD Lampung (Ibu Eva Dwiana Herman HN) sebagai Ketua KONI Kota Bandar Lampung periode 2016 – 2020. Dilantiknya anggota DPRD Lampung Ibu Eva Dwiana Herman HN sebagai Pejabat Publik diduga telah melanggar sejumlah peraturan. “Jika pejabat publik atau struktural duduk dalam kepengurusan KONI, maka dengan wibawa yang melekat pada jabatannya itu dapat memperlancar pengumpulan dana dan dapat lebih membangkitkan kepedulian masyarakat untuk mendukung kegiatan KONI,” kata Ansori. berita terkait: Eva Dwiana Dilantik jadi Ketua KONI Bandar Lampung Sebaliknya, imbuh dia, keterlibatan pejabat publik atau struktural dapat menyebabkan terkendalanya kemandirian KON serta mengganggu efektivitas pejabat itu sendiri dalam melaksanakan tugas pokoknya. “Selain itu, terbuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan fungsi KON untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Kedua pilihan kebijakan tersebut di atas sama-sama konstitusional dan tidak melanggar HAM,” ujarnya. Pertimbangan pragmatis untung-rugi dalam kedua pilihan kebijakan tersebut di atas, sejatinya merupakan pilihan atas berbagai alternatif yang menjadi wewenang pembentuk undang-undang untuk memutuskannya, dan tidak termasuk persoalan konstitusionalitas norma. Demikian juga, pembedaan pengaturan rangkap jabatan antara kepengurusan KON dengan Kepengurusan Induk Organisasi Cabang Olahraga juga merupakan legal policy. Dengan kata lain, hal itu diserahkan kepada pembentuk undang-undang untuk mengaturnya, apakah akan disamakan atau dibedakan. Sebab antara KON dan Induk Organisasi Cabang Olahraga memang ada persamaan tetapi ada juga perbedaan.” (rls/ILc-3)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement