Responsive Advertisement
Diduga, Dana Koperasi TKBM `Disunat` Harianlampung.com - Perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, Bandarlampung, mendesak kepolisian untuk menyelidiki dugaan korupsi di Koperasi TKBM. Sebab, perwakilan buruh menduga kuat Ketua Koperasi telah menyunat hak mereka. Desakan itu ditandatangai 5 orang perwakilan TKBM dan tim advokasi TKBM/Buruh Pelabuhan Panjang saat menggelar konfrensi pers di Bandarlampung, Minggu (21/02). Kepada harianlampung.com, perwakilan buruh meminta polisi agar mengaudit kinerja Koperasi TKBM. Karena diduga banyak bertentangan dengan Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan. Mereka menduga, Ketua Koperasi TKBM Sainin Nurjaya, telah melanggar Anggaran Dasar (AD) Koperasi TKBM dengan tidak memenuhi hak para buruh, serta tidak jelas pengelolaan keuangan dan aset koperasi sehingga ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 2009. “Karena itu, sudah layak Sainin diganti dengan pengurus yang baru dan lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan buruh,” kata Nurdin, perwakilah buruh. Para perwakilan TKBM yang menandatangani pernyataan ini, adalah Hengki TM, Ardi, Nurdin, Haerul Jaman, Asep Mustofa. Menurut para buruh itu, persoalan dugaan korupsi dalam Koperasi TKBM sudah begitu lama menyeruak dan berulangkali sejak 2005 dan tahun 2009. “Seharusnya setiap tahun saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaporkan pada Anggota TKBM. Dana Pendidikan dan Latihan TKBM entah digunakan untuk apa,” lanjut mereka. Mereka juga mempertanyakan jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. “Kami tidak tahu, karena tak pernah diberi tahu. Apakah kami diikutsertakan pada jaminan asuransi tersebut atau tidak,” ucapnya. Bahkan, terus mereka, dana BPJS untuk TKBM diduga tidak dayarkan karena ada beberapa kasus ketika berobat ditolak BPJS. Sementara upah TKBM (W) dipotong tanpa Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama dengan para Anggota TKBM sebesar Rp1.000 perton/M3. Lalu Kade Lossing/Truck Lossing, Jenis barang Bags Kargo sebesar Rp500 perton/M3. Sainin Nurjaya juga sudah menjabat TKBM Pelabuhan Panjang sejak 1994 hingga 2016. Karena sudah 22 tahun memimpin TKBM, dinilai menyalahi aturan. “Apakah ini tidak melanggar undang-undang Perkoperasian, Peraturan-peraturan tentang Koperasi. Apakah sudah tidak ada lagi Anggota TKBM yang mampu atau cakap untuk menjadi Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang?” ujar mereka dalam berkas pernyataan yang diterima harianlampung.com. Sementara, Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung menuntut Kepolisian Daerah (Polda) Lampung mengusut tuntas kasus dugaan korupsi yang terjadi di tubuh koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang. Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori mengatakan telah menemukan indikasi korupsi yang terjadi di tubuh koperasi tersebut. Menurutnya persoalan dugaan korupsi dalam Koperasi TKBM telah masuk penyelidikan Polda Lampung dan kejaksaan tinggi pada tahun 2005 dan tahun 2009. Ketua Koperasi TKBM atas nama Sainin Nurjaya bahkan sudah ditetapkan sebagai tersangka melalui Laporan Polisi; LP/B-041/II/2008 terkait dengan penggelapan dana sebesar Rp657 juta. “Hingga sekarang kasusnya mandek, di tengah carut marutnya pengelolaan TKBM Sainin masih menjadi kepala koperasi hingga sekarang,” kata Ginda kepada harianlampung.com, Minggu (21/2) Ginda juga menyoroti pungli yang dilakukan TKBM terhadap anggsuran biaya perumahan. Seharusnya perumahan termasuk dalam pembayaran uang kesejahteraan untuk anggota Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang lazim disebut uang HIK. “Tapi koperasi masih memotong lagi upah buruh sebesar Rp1.000 untuk pekerjaan kade lossing dan bag kargo. Ditambah potongan Rp500 untuk komodoti khusus,” katanya. Atas dasar penilaian ini Ginda mendesak agar Sainin Nurjaya segera dicopot dari jabatan yang sudah dipegang olehnya sejak tahun 1994. “Sudah 22 tahun, ini jelas tidak memberikan ruang gerak bagi regenerisasi. Ditambah selama ini koperasi tidak dikelola dengan layak,” katanya. Sementara, Ketua Koperasi TKBM Sainin Nurjaya belum berhasil dikonfirmasi oleh media ini, saat dihubungi ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (iqb/and)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement