Responsive Advertisement
21/2/2016, 3:39 Dana Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang Diduga Dikorupsi @inilampung PANJANG__145 INILAMPUNG.Com – Perwakilan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Panjang, Bandarlampung), mendesak kepolisian menangkap dan menahan Sainin Nurjaya, Ketua Koperasi TKBM. Desakan itu ditandatangai 5 orang perwakilan TKBM dan tim advokasi TKBM/Buruh Pelabuhan Panjang yang diterima inilampung.com, Ahad (21/2/2106) petang. Selain itu, mendesak polisi agar mengaudit kinerja Koperasi TKBM. Karena diduga banyak bertentangan dengan Keputusan Bersama Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Deputy Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM tentang Pembinaan dan Penataan Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) di Pelabuhan. Sainin Nurjaya, kata perwakilan TKBM, diduga telah melanggar Anggaran Dasar (AD) Koperasi TKBM dengan tidak memenuhi hak para TKBM, serta tidak jelas pengelolaan keuangan dan aset koperasi sehingga ditetapkan sebagai tersangka korupsi pada 2009. “Karena itu, sudah layak Sainin diganti dengan pengurus yang baru dan lebih mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan buruh,” lanjutnya. Para perwakilan TKBM yang menandatangani pernyataan ini, adalah Hengki TM, Ardi, Nurdin, Haerul Jaman, Asep Mustofa. Menurut para buruh itu, persoalan dugaan korupsi dalam Koperasi TKBM sudah begitu lama menyeruak dan berulangkali sejak 2005 dan tahun 2009. Namun, lanjutnya, hingga kini proses penegakan hukum terhadap Ketua Koperasi TKBM Sainin Nurjaya belum tuntas, karena status tersangkanya sejak 2009 tidak jelas dan tidak ada tindak lanjutnya. Para perwakilan TKBM Panjang juga membeberkan dana pendidikan dan pelatihan, masker, dan tunjangan perumahan adalah dana TKBM Pelabuhan Panjang yang tidak jelas pengelolaannya. “Seharusnya setiap tahun saat Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaporkan pada Anggota TKBM. Dana Pendidikan dan Latihan TKBM entah digunakan untuk apa,” lanjut mereka. Mereka juga mempertanyakan jaminan kecelakan kerja, jaminan kematian, jaminan pemeliharaan kesehatan, dan jaminan hari tua. “Kami tidak tahu, karena tak pernah diberi tahu. Apakah kami diikutsertakan pada jaminan asuransi tersebut,” tandas mereka. Bahkan, terus mereka, dana BPJS untuk TKBM diduga tidak dibayarkan karena ada beberapa kasus ketika berobat ditolak BPJS. Sementara upah TKBM (W) dipotong tanpa Surat Perjanjian/Kesepakatan Bersama dengan para Anggota TKBM sebesar Rp1.000 perton/M3. Lalu Kade Lossing/Truck Lossing, Jenis barang Bags Kargo sebesar Rp500 perton/M3. Sainin Nurjaya juga sudah menjabat TKBM Pelabuhan Panjang sejak 1994 hingga 2016. Karena sudah 22 tahun memimpin TKBM, dinilai menyalahi aturan. “Apakah ini tidak melanggar undang-undang Perkoperasian, Peraturan-peraturan tentang Koperasi. Apakah sudah tidak ada lagi Anggota TKBM yang mampu atau cakap untuk menjadi Ketua Koperasi TKBM Pelabuhan Panjang?” demikian rilis perwakilan TKBM Pelabuhan Panjang. (@ibe/wan/ILc-3)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement