Responsive Advertisement
Soal Dana Sertifikasi Tuba, KPKAD Sinyalir Terindikasi Dimanipulasi MENGGALA (PeNa): Proses pencairan dana sertifikasi di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tulang Bawang (Tuba) yang tidak sesuai dengan waktu penerimaan dinilai Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung terdapat unsur kesengajaan. Koordinator Presidium KPKAD, Ansori menyebutkan, dari hasil investigasi yang dilakukan terungkap jika dana sertifikasi guru di Disdik Tuba sengaja “diendapkan” terlebih dahulu di bank agar pengelola dapat memperoleh bunga bank yang nilainya cukup fantastis dengan mengorbankan nasib para guru. “Selain itu, diduga pada saat menjelang pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para guru diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa dana sertifikasi Triwulan Ketiga (III) tersebut sudah diterima, padahal dana tersebut belum dikucurkan oleh Dinas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya temuan BPK karena dari pusat sesungguhnya dana tersebut sudah digelontorkan,” ungkap Ansori, Minggu (24/1) Dikatakan dia, dari data KPKAD menunjukkan bahwa diduga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Menggala yang terakhir membuat surat pernyataan tersebut dibandingkan Sekolah-Sekolah lainnya karena diduga Kepala Urusan Kepegawaian (UP) Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang telah mengintervensi keadaan dilapangan sehingga para Guru SMA 2 Menggala tak mampu mempertahankan sikapnya untuk tidak membuat surat pernyataan yang menyalahi prosedur tersebut; “ Bahwa, diduga proses pemberkasan hingga pencairan dana sertifikasi hampir semua bagian menggunakan “biaya gelap/amplop liar”, padahal dana sertifikasi tersebut merupakan hak mutlak para guru berdasarkan peraturan perundang-undangan,”tambahnya. Selain itu sambung, Ansori, ada indikasi pada proses pencairan dana sertifikasi tersebut , ada beberapa Guru yang dana sertifikasinya tetap dicairkan meski tanpa kelengkapan berkas. “Bukan hanya persoalan indikasi dana sertifikasi guru yang sengaja diendapkan untuk mengeruk keuntungan, kami juga menemukan adanya penyimpangan pada pembangunan sekolah yang berasal dari dana DAk pendidikan tahun anggaran 2015 lalu, yakni adanya sejumlah pengerjaan sekolah yang asal jadi dan tidak sesuai dengan spesifikasi sehingga mengakibat kerugian negara,” ujar Ansori. Ansori menegaskan, dalam konteks pencairan dana sertifikasi, KPKAD telah melayangkan surat secara khusus kepada BPK Perwakilan Lampung untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan mengendapkan dana sertifikasi di bank untuk memperoleh bunga yang diduga menjadi tujuan pribadi pengelola dana sertifikasi dan dugaan pungutan liar atas pencairan dana sertifikasi tersebut. Surat khusus tersebut dengan Nomor: 2029/B/KPKAD/LPG/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015. “Kami sudah layangkan surat kepada BPK perwakilan Lampung terkait audit investigasi terhadap pencairan dana sertifikasi Disdik Tuba. Permintaan AUDIT INVESTIGASI ditujukan terhadap pihak-pihak yang mengelola dana sertifikasi Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang dengan tujuan agar dapat terungkap upaya-upaya busuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN),”tutupnya. Terpisah, mantan kepala UP Disdik Tuba, Rizalman yang diketahui saat itu mengelola pencairan dana tersebut saat dihubungi enggan untuk berkomentar. “ Saya tidak berhak untuk mengomentarinya, silahkan saja langsung hubungi Kadis Pendidikan,”singkatnya. Sementara Kadisdik Tuba, M. Firsada saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon meski dalam keadaan aktif tidak menjawab. (PeNa-Red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement