Responsive Advertisement
Sembilan Proyek ‘Paket Hemat’ KPKAD Laporkan Sekwan Mesuji BANDARLAMPUNG – Adanya indikasi pemecahan tiga proyek menjadi sembilan proyek ‘paket hemat’ di Sekretariat DPRD Kabupaten Mesuji, rupanya belum membuat aparat penegak hukum lekas tanggap. Hingganya, beberapa kegiatan yang didanai APBD Mesuji tahun anggaran 2014 tersebut berakhir begitu saja. Melihat kondisi ini, Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengaku merasa terpanggil untuk ikut urun rembug. Yakni, dengan melaporkan dugaan pemecahan proyek tersebut ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Menggala. KPKAD mengindikasikan, telah terjadi unsur kolusi, korupsi dan nepotisme dalam perealisasian beberapa proyek di Sekretariat DPRD Mesuji ini. “Kita harapkan, Kejari Menggala segera menindaklanjuti dugaan KKN atas sejumlah kegiatan di Sekretariat DPRD Mesuji ini,” ujar Ansori, mewakili KPKAD Lampung, Senin, (21/12). Menurutnya, untuk melakukan tindakan pemberantasan KKN, Kejaksaan tidak harus menunggu laporan resmi. “Kejari Menggala bisa saja langsung turun tangan, melalui beberapa nara sumber, baik pemberitaan maupun informasi masyarakat,” kata Ansori. Namun begitu, ujar dia, untuk mengawali penindak lanjutan perkara ini, KPKAD Lampung akan menyampaikan laporan ke Kejari Menggala. “Bila perlu, kami sampaikan juga laporan yang sama ke Kejati Lampung,” kata dia. KPKAD berharap, Kejaksaan serius dan transparan dalam mengungkap kasus korupsi, agar masyarakat menjadi terang benderang atas persoalan yang tengah terjadi di Sekretariat DPRD Mesuji. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa sejumlah paket proyek di Sekretariat DPRD Mesuji tahun anggaran 2014, diduga terjadi penyimpangan. Salah satunya, terjadi indikasi pemecahan paket proyek, disamping dugaan pengerjaan kegiatan tidak sesuai spesifikasi serta pengondisian penunjukan rekanan. Beberapa proyek yang diduga kuat sarat praktik KKN tersebut, di antaranya Belanja Pin Anggota DPRD senilai Rp174 juta (SPK 175/04/DPRD/SPK-BP/MSJ/2014) yang dikerjakan CV. Agung Perja. Kemudian, Proyek Belanja Pakaian Sipil Resmi senilai Rp105 juta (SPK 175/05/DPRD/SPK-PSR/MSJ/2014) juga dikerjakan CV. Agung Perja, Proyek Belanja Pakaian Sipil Lengkap senilai Rp157 juta (SPK 175/02/DPRD/SPK-BPSL/MSJ/2014) dan Proyek Belanja Pakaian Sipil Harian senilai Rp130 juta (SPK 175/01/DPRD/SPK-PSH/MSJ/2014) juga oleh CV. Agung Perja. Selanjutnya, Proyek Pengadaan Muebler dan Gorden senilai Rp63 juta (SPK 175/07/DPRD/SPK-BMPM/MSJ/2014) dikerjakan CV. Aji Jaya, Proyek Belanja Modal Pengadaan MIC WERLES dan STAN MIC senilai Rp29 juta (SPK 175/06/DPRD/SPK-BPMW/MSJ/2014) CV. Aji Jaya, serta Proyek Belanja Pengadaan Komputer Notebook senilai Rp29 juta (SPK 175/06/DPRD/SPK-BMPL/MSJ/2014) dikerjakan oleh CV. Mesbren. Lalu, Proyek Belanja Pengadaan Batu Alam senilai Rp19 juta (SPK 175/09/DPRD/SPK-BMPBA/MSJ/2014) CV. Mesbran dan Proyek Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH) senilai Rp79 juta, juga CV. Mesbren. Proyek-proyek ini diduga kuat sarat permainan. Indikasi penyimpangan itu sangat terlihat dari upaya pemecahan paket proyek yang memiliki kesamaan pengguna dan waktu pelaksanaan. Hal ini bertentangan dengan amanat Perpres No 70/2012 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dalam Pasal 24 Ayat (3) dijelaskan, larangan pemecahan paket pekerjaan yang memiliki kegiatan sama satu pelaksana dan waktu penggunaan sama. Indikasi KKN dalam pelaksanaan proyek-proyek itu diperkuat oleh adanya dugaan pengondisian penetuan rekanan. Terbukti, terdapat satu perusahaan mengerjakan lebih dari satu kegiatan, seperti CV. Agung Perja yang mengerjakan 4 jenis pekerjaan. Kemudian, CV. Aji Jaya mengerjakan dua jenis pekerjaan, sementara CV. Mesbren mengerjakan tiga jenis pekerjaan. Parahnya lagi, perusahaan-perusahaan yang mengerjakan proyek tersebut tidak memiliki sub bidang pekerjaan yang sesuai. Seperti pengadaan Pin Anggota DPRD sebanyak 35 buah, karena tidak ada toko atau tempat pembuatan pin emas. Bahkan, kadar emas pada pin tersebut diragukan kualitasnya lantaran tidak ada penjelasan tentang kadar emas pada dokumen proyek. Di sisi lain, salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek memiliki Tanda Daptar Perusahaan (TDP) yang sudah kadaluarsa. Sedangkan untuk memuluskan penggunaan TDP, oknum rekanan menscaning TDP. Hal ini terlihat dari masa berlaku dan penetapan yang berbeda bulan. Seharusnya, di bulan yang sama dan tahun berbeda, yaitu tanggal penetapanya 04 Oktober 2011 dan untuk masa berlakunya 04 November 2016. Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza menilai, beberapa kegiatan patut diduga telah direncanakan untuk merampok uang Negara. “Masak perusahaan yang dokumennya mati tidak diketahui dan bisa lolos. Parah itu panitia pelaksana, bagian verifikasi, dan bagian keuangannya. Karena semua berkas harus melewati banyak bagian untuk bisa mencairkan anggaran proyek," kata Apriza, belum lama ini. Menurutnya, jika melihat dari persoalan yang ada, maka dugaan adanya praktik persekongkolan jahat untuk memainkan proyek-proyek itu sangat kuat. "Saya tidak habis piker, kok bisa seburuk itu pengelolaan anggaran dan kegiatannya. Masalah ini harus dilaporkan ke penegak hukum dan kawan-kawan pers harus mengawal sampai pengusutannya tuntas," tandas Apriza. Hingga berita ini diturunkan, belum diperoleh konfirmasi ulang terhadap Mardianto, Sekretaris DPRD Mesuji. Namun, dalam wawancara sebelumnya dengan Poros Lampung, Mardianto membantah telah terjadi penyimpangan seperti yang dituduhkan ICS. "Tidak ada yang namanya paket proyek. Itu pun sudah sesuai prosedur, sudah disetujui DPRD Mesuji serta sudah dilakukan pemeriksaan oleh BPK Provinsi Lampung maupun Inspektorat. Jadi, saya menanggapinya, ya biasa aja. Gak tau kalau ada yang menilai dari sisi lain," ujar Mardianto. (Alam/Heri)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement