Responsive Advertisement
Petir Desak Gubernur Copot Kadiskes Provinsi Lampung Koranpagi.co—Ratusan massa dari Pasukan Elit Inti Rakyat (PETIR) Lampung mendesak Gubernur Lampung M.Ridho Ficardo segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dari jabatannya dan diantar ke hadapan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang untuk mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya dalam pengadaan alat kesehatan (Alkes) tahun 2012 di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung senilai Rp15,5 miliar. Pernyataan sikap itu disampaikan Ketua Biro Hukum DPP Petir Anshori, S.H., M.H. dalam orasinya di depan Kejati Lampung, Kamis (7/1/2016). Menurutnya, dalam proses pengungkapan kasus ini, diduga aparat penegak hukum belum maksimal dalam memenuhi rasa keadilan masyarakat, di mana dalam beberapa kesempatan dan bahkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Dokter Reihana, M.Kes. disebut beberapa kali. Dengan demikian menjadi sangat penting bagi kita semua agar mendorong yang bersangkutan untuk dapat dijadikan tersangka dan bertanggungjawab secara hukum karena Dokter Reihana, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 800/2627/III.03.3/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Alokasi Peralatan Kesehatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Keliling bagi Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. Dalam observasi dan investigasi beliau begitu lama bertengger sebagai nakhoda kesehatan (Kepala Dinas) sudah cukup lama beliau di tempatkan dikawah candra dimuka (Kadiskes), sehingga tak mampu mengelakkan pusaran korupsi. "Sebagai bahan evaluasi dan sudah saatnya (sebagai momentum) Dokter Reihana, M.Kes selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung di copot," ungkap dia. Lebih jauh dikatakan Anshori, persoalan Korupsi kini kian menggurita dan sangat memprihatinkan di Provinsi Lampung. Dampaknya dirasakan menghambat langsung tingkat perekonomian masyarakat dan bangsa, sehingga harapan dan cita-cita luhur agar masyarakat bangsa ini menjadi kaya raya, subur dan makmur hanya isapan jempol belaka. Merujuk berlakunya Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan dibentuknya Lembaga Anti Rusuah (Komisi Pemberantasan Korupsi) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 serta Undang-Undang Nomor 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum dapat dirasakan penjeraannya sehingga para koruptor tetap merajalela di bumi pertiwi seperti di Lampung ada beberapa persoalan tindak pidana korupsi yang sedang di sidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tanjungkarang. Bahkan meningkatnya jumlah perkara mengisyaratkan bahwa pemerintah gagal dalam mengemban amanah rakyat dalam konteks menekan peningkatan arus deras korupsi. Berkaitan diatas, tambah Anshori, akan terus berjuang hingga dua tuntutan ini dipenuhi oleh pihak-pihak dan kami akan membawa jumlah massa yang sangat besar. “Jika desakan ini tidak diindahkan baik oleh gubernur Lampung maupun hakim Tipikor Tanjungkarang,” pungkasnya. (DIN/GAN)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement