Responsive Advertisement
Penyidik Didesak Seret Kadiskes Provinsi Jum'at, 08 Januari 2016 03:12 WIB BANDAR LAMPUNG -- Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp13,5 miliar diwarnai demo, Kamis (7/1/2016). Demo tersebut dilakukan Pasukan Elit Inti Rakyat (Petir) Lampung di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan kantor Gubernur Lampung. Dalam demo itu, Biro hukum DPP Petir Lampung Ansori menjelaskan agar pengungkapan kasus tipikor yang merugikan negara Rp3,2 miliar itu dapat dilakukan secara maksimal agar Kepada Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana ikut bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dari surat keputusan dalam pekerjaan proyek Diskes Lampung itu. Menurut dia, Kadiskes Lampung Reihana sebagai pengguna anggaran ikut berperan dalam proyek yang merugikan negara tersebut. “Kami menuntut dan mendesak ketua pengadilan Tipikor Tanjungkarang untuk memerintahkan polisi atau jaksa yang menangani perkara tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap Reihana atas kasus tipikor dinas yang ia pimpin saat ini,” ujar Ansori saat orasi di PN, kemarin. Selain itu, dia menuntut Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo segera mencopot Reihana dari kadiskes Lampung. Sebab, Reihana telah menduduki jabatan kepala dinas sejak masa kepemimpinan gubernur sebelumnya. “Untuk itu perlu ada penyegaran dan agar yang bersangkutan lebih berkonsentrasi dalam kasus pengadaan alkes itu,” pungkasnya. Di sisi lain, sidang perkara pengadaan alkes berlangsung dengan agenda keterangan saksi. Pada sidang tersebut, Jaksa Deddy Yuliansyah menghadirkan dua saksi dari Dinkes Provinsi Lampung, yaitu Lorencius Heri Purnomo sebagai ketua Pogja proyek pengadaan alkes dan Yulianto. Dalam keterangannya, Heri Purnomo mengungkapkan proyek tersebut berdasar pada surat keputusan yang dikeluarkan Reihana selaku Kepala Dinas Kesehatan Lampung sekaligus pengguna anggaran proyek alkes. Menurut dia, proses pekerjaan proyek tersebut berjalan secara normal sejak SK tersebut diterbitkan hingga proses pelelangan dilakukan. Dia menjelaskan, proses lelang dilakukan 5 perusahaan yang memasukkan penawaran harga. Tahapan pelelangan pun dilakukan sebagaiman mestinya mulai dari evaluasi administrasi, evaluasi teknik, dan harga. Namun, saat peninjauan harga perkiraan sendiri (HPS), ketua Pogja Heri Purnomo tidak melakukan hal tersebut, karena dirinya menilai HPS yang diajukan telah sesuai dengan harga yang terdapat di pasar. “HPS yang diajukan itu nilainya Rp.13.414.212.000,- dan saya pikir sudah sesuai,” ujarnya di ruang persidangan. Saksi juga tampak kebingungan di ruang sidang saat menjawab pertanyaan jaksa terkait dokumen asli yang dirinya lihat saat proses kualifikasi pelelangan proyek. Menanggapi pertanyaan itu, PNS Diskes Lampung itu hanya terdiam dan menjawab diluar pertanyaan jaksa. Hingga akhirnya saksi pun tidak menjawab dengan tegas pertanyaan itu. “Maaf pak hakim, saya ralat saya tidak melihat dokumen aslinya dan di berkas jaksa ini juga saya tidak menemukannya,” kata Heri.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement