Responsive Advertisement
KPKAD”Kejati Usut Indikasi Korupsi Dinas Pengaiaran Dan Pemukiman” BANDARLAMPUNG - Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, meminta agar pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati ) Lampung dapat menindaklanjuti adanya indikasi penyimpangan pada kegiatan APBD Perubahan Lampung 2015 di satuan Kerja Dinas Pengairan dan Pemukiman Provinsi Lampung. Pasalnya, indikasi penyimpangan pada kegiatan yang dialokasikan sebesar Rp3 miliar untuk rehab Komplek Kantor Gubernur Lampung, tersebut diduga kuat tidak akan selesai tepat waktu dan tidak sesuai dengan spek. Belum lagi dari segi perencanaan yang tidak matang, sehingga ada yang tumpang tindih. “Ya, kita harapkan pihak Kejati Lampung dapat melakukan penyidikan atas sejumlah kegiatan tersebut, ini kuat dugaan kalau kegiatan tersebut sangat tidak sesuai dengan spek yang ada, apalagi, PPTK nya mengatakan ada yang pada tahun lalu sudah dikerjakan, namun dianggarkan lagi, kan ini aneh, kalau tidak terungkap, bias saja anggaran tersebut jadi rawan bancakan,” ujar Ansori, Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Senin, (7/12). Dapat dilihat, kata dia, saat ini, seperti kegiatan Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Kantor Gubernur Lampung dan Sekitarnya (DPP-JK.117) yang menelan dana senilai Rp250 juta,” lihat saja, jalan antara kantor DPRD Provinsi dengan Gedung Pusiban, masih separuh jalan yang diperbaiki, main tambal saja,” ujarnya. Selain itu, kata Ansori, dua kegiatan lainya, yakni Rehabilitasi Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung (DPP-JK.183) sebesar Rp2 miliar dan Rehabilitasi Komplek Kantor Gubernur Lampung (DPP-JK.182) senilai Rp775 juta. “apa mungkin pihak rekanan dapat menyelesaikan kegiatan tersebut tepat waktu, mengigat saat ini sudah dipenghujung akhir tahun. Belum lagi kita bicara soal sepeknya,” ujar Ansori. Atas, hal inilah, kata Ansori, pihak Kejati Lampung, dan aparat hukum lainya dapat menindaklanjuti kuat dugaan terjadinya penyimpangan terhadap tiga paket proyek tersebut. “Kalau yang didepan mata saja Dinas Pengairan dan Pemukiman mengerjakan asal- asalan, gimana lagi kegiatan- kegiatan proyek yang ada di daerah- daerah kabupaten, yang jauh dari pantauan, atas hal ini, KPKAD akan menyurati pihak- pihak terkait dan akan melakukan pemantauan, jangan sampai ada oknum- oknum disatuan kerja tersebut yang berniat hanya memperkaya diri sendiri,” kata dia. Keraguan atas kegiatan tiga proyek tersebut, sebelumnya juga sudah dikeluhkan banyak pihak, “Anggaran dana sebesar itu, pasti digunakan untuk rehab besar. Sedangkan waktu pengerjaannya kurang dari sebulan lagi,” ucap Heri Burmeli, praktisi lembaga swadaya masyarakat, baru- baru ini. Seperti diberitakan sebelumnya, saa dihubungi di kantornya, Sekretaris Dinas Pengairan dan Permukiman Lampung, Heru Mulyadi tidak bisa dikonfirmasi. Petugas Pol PP yang berjaga di pintu masuk kantor mengatakan, sekretaris dinas sedang banyak tamu. “Coba tadi pagi ke sini (Kantor Pengairan), pak Edarwan (Kepala Dinas) datang sekitar pukul 09.00 Wib,” kata petugas Pol PP tersebut, Selasa (1/12). Edarwan, Kepala Dinas Pengairan dan Permukiman Lampung pun tidak bersedia mengomentari tiga paket proyek tersebut. Dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (1/12) siang, kadis yang merangkap jabatan sebagai Pj Bupati Lampung Tengah itu tidak menjawabnya. Pesan singkat SMS berisi pertanyaan juga tidak dijawabnya. Sementara itu, Heriyanto, PPTK dari kegiatan tersebut, saat dihubungi Poros Lampung menyatakan, rehab komplek Kantor Gubernur Lampung dilakukan dengan pengecatan bagian atas gedung. “Bagian luar gedungnya tidak dicat. Sebab, setelah kami cek, ternyata pada tahun anggaran sebelumnya (2014), sudah dianggarkan untuk pengecatan tersebut,” kata Hariyanto. Dia mengakui, aka ada sisa dari alokasi anggaran sebesar Rp775 juta untuk kegiatan ini. Namun, ujarnya, selaku PPTK, dia akan mengajukan addendum. Jika tidak, ujarnya, kelebihan dana akan dikembalikan ke kas daerah. Heriyanto tidak menjawab, sewaktu ditanya apakah Rehabilitasi Komplek Kantor Gubernur Lampung tersebut tidak melalui tahap perencanaan, sehingga sampai terjadi ‘tumpang tindah’ dengan pengalokasian anggaran tahun 2014 lalu. Namun, Heriyanto memastikan, rehab ini tidak akan menjadi persoalan di kemudian hari. Sebab, menurut dia, pengerjaannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlalu. “Untuk nama rekanannya, saya tidak ingat lagi. Apakah CV Daksa Mulya, CV Dwi Tunggal atau CV Taridon. Pokoknya, salah satu perusahaan itu,” terang dia. Berkaitan dengan Rehabilitasi Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung (DPP-JK.183) sebesar Rp2 miliar, Heriyanto menjelaskan, kegiatan itu sudah dilaksanakan. “Bukannya fiktif. Tapi sudah dilaksanakan. Saat ini, tinggal menunggu pemasangan dinding saja,” kata dia. Tahap pemasangan dinding gedung, ujarnya, memang sempat ditunda karena harus dipesan terlebih dahulu ke Jakarta. “Setelah barang datang, barulah dinding knotdown itu dipasang,” jelasnya. Untuk proyek Peningkatan Jalan Lingkungan Komplek Kantor Gubernur Lampung dan Sekitarnya (DPP-JK.117) senilai Rp250 juta yang hingga kini belum dilaksanakan, Haryanto menyatakan, kegiatan itu bukan bidangnya. “Ada pihak lain yang menangani. Bidang saya bukan itu,” ujar Heriyanto. (TIM)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement