Responsive Advertisement
KPKAD Laporkan ‘Dosa’ Pairin-Mustafa KPKAD Lampung mencatat, ada dugaan keterlibatan mantan Bupati dan Wakil Bupati Lamteng, Pairin-Mustafa dalam sengkarut proyek Gudang Beras 2011. BANDARLAMPUNG – Program pembangunan Gudang Beras di Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) tahun 2011, sejatinya sudah lama terealisasi. Namun, ada tengarai proses perealisasian kegiatan itu banyak menyimpan persoalan. Potensi kerugian negara mencapai miliaran rupiah, dari Rp38 miliar lebih pagu proyek seluruhnya. Dua orang ditetapkan sebagai tersangka (terdakwa). Pengadilan Tipikor Tanjungkarang pun sudah beberapa kali mengurai perkara ini. Sayangnya, Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung merasa kurang puas dengan kebijakan hukum pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Sugih, Lamteng. Penetapan dua tersangka, menurut Ansori, Koordinator Presidium KPKAD Lampung, belumlah memenuhi unsur keadilan. Sebab, masih ada beberapa pejabat lain yang berwenang dalam pelaksanaan program Gudang Beras tersebut. Yakni, (mantan) Bupati Lamteng Pairin, (mantan) Wakil Bupati Lamteng Mustafa dan Kadiperindag Lamteng Abul Awaali Zubair. Nah, karena tiga nama tersebut tidak dikutsertakan dalam jajaran tersangka, KPKAD pun berinisiatif melayangkan surat ke Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Rabu (18/11). Dalam surat Bernomor: 2022/B/KPKAD/LPG/XI/2015 prihal Penetapan Tersangka Gudang Beras Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah tersebut, KPKAD Lampung menyatakan apresiasi tinggi kepada Majelis Hakim Tipikor Tanjungkarang yang telah memeriksa perkara Gudang Beras. Kepada wartawan Poros Lampung, Ansori menjelaskan bahwa, dalam surat yang dikirim tersebut, lembaganya minta pihak Tipikor untuk menetapkan beberapa tersangka lain yang memang layak menyandang status hukum tersebut, di luar dua tersangka yang kini sudah ditahan (PPK dan rekanan). "Berdasarkan konstruksi hukum, ada beberapa pihak yang harus pula bertanggungjawab dan layak menjadi tersangka dalam perkara ini," ujar Ansori, Rabu (18/11). Adapun, kata Ansori, orang-orang yang harus ditetapkan sebagai tersangka itu -sesuai dengan surat yang diajukan ke Tipikor-, yakni mantan Bupati Lamteng, Pairin dan mantan Wakil Bupati Lamteng, Mustafa. "Keterkaitan Pairin dalam perkara ini, adalah pemindahan lokasi pembangunan Gudang Beras,” terang Ansori. Lokasi pembangunan yang semula direncanakan di Kecamatan Seputih Raman, sesuai persetujuan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemenperindag), tapi pada perealisasiannya lokasi dipindah ke Kecamatan Anak Tuha. Dampak pemindahan ini, menyebabkan bangunan gudang mubazir. Masyarakat petani enggan menggunakan gudang itu, karena posisinya terlalu jauh dari lokasi persawahan mereka. Atas kebijakan ini, ujar Ansori, keuangan negara dirugikan hingga miliaran rupiah. “Tidak hanya itu. Luas tanah (lahan) untuk areal gudang beras, sesuai juklak Kemenperindag RI, adalah satu hektar. Tapi yang terealisasi hanya setengah (0,5) hektar saja,” katanya. Menurutnya, dalam juklak Kemenperindag disebutkan bahwa, lokasi gudang beras seharusnya berdiri di sepanjang jalan arteri, sehingga dapat dengan mudah dan cepat diakses masyarakat petani. “Kenyataannya, lokasi itu berada jauh dari jangkauan, dan bukan jalan arteri,” terang Ansori. Berkenaan dengan keterlibatan mantan Wakil Bupati Lampung, yang kemudian menjadi Pj Bupati Lamteng, Mustafa, dijelaskan Ansori, didasari adanya beberapa data dalam dokumen Pembangunan Gudang Beras. Pertama, tertulis dalam Nota Dinas Sekretaris selaku PPK kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan pada tanggal 23 September 2011. Kedua, adalah kronologis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras yang dibuat oleh PPK. Kemudian ketiga, dari Hasil Konsultasi Penyelesaian Kasus Tanah Resi Gudang Bagian I pada tanggal 19 September 2011 sebagaimana tertulis dalam notulen rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah dan persiapan lelang mesin pada tanggal 11 Oktober 2011. Selanjutnya, kata Ansori, yang juga patut ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamteng, Abul Awaali Zubair. “Kadisperindag diduga tidak melaksanakan dan mempertahankan keputusannya,” ujar Ansori. Menurut dia, seandainya kepala dinas berpegang teguh pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras Lamteng 2011, tertanggal 28 Desember 2011 di antaranya Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp1.533.446.350. Dan, Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamteng Nomor 800/143/D.6/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 prihal Penangguhan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya, di antaranya penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Rp1.533.446.350, maka dipastikan tidak ada temuan kerugian negara. Sebab, lanjutnya, berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lamteng Nomor: 800/018.1/D.6/I/2012 tanggal 13 Januari 2013 prihal Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya, dapat menjadi alat bukti dugaan keterlibatan kepala dinas. Selanjutnya, yang juga patut dimintai pertanggung jawabanya yakni Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan atas nama Sarwono, dan Panitia/ Penjabat Penerima Hasil Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Gudang Beras Lamteng 2011 atas nama Rustam. Sebab, diduga telah membuat surat pernyataan pada tanggal 13 Januari 2012 bahwa Gudang Beras telah selesai 100%. Kemudian, mereka merekomendasikan agar kuasa pengguna anggaran mencairkan dana yang ditunda pembayarannya kepada PT. Karya Alam Abadi Rp1.533.446.350. Dalam surat yang diajukan ke Tipikor Tanjungkarang, Ansori juga menyebutkan, pihak lain yang patut menjadi tersangka. Yakni, pihak Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Lamteng, yang diduga turut serta memberikan saran seolah pekerjaan itu sudah selesai berdasarkan rapat kosultasi dengan Rusmadi, Kabid Perbendaharaan BPKAD terkait pelaksanaan pekerjaan dimaksud, pada tanggal 12 Desember 2011. Keenam, adalah pihak Konsultan Pengawas Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras. "Berkaitan dengan hal tersebut, KPKAD mendesak agar Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjungkarang memerintahkan jaksa, selaku penyidik dalam perkara Gudang Beras untuk melakukan penyidikan dan menetapkan tersangka baru terhadap orang-orang yang disebutkan di atas,” kata Ansori. Sementara itu, hingga sekitar pukul 18.00 Wib, semalam, wartawan Poros Lampung kesulitan mengonfirmasi Pairin, mantan Bupati Lamteng, maupun Mustafa, mantan Wakil Bupati Lamteng. Bahkan, beberapa pihak yang dianggap dekat dengan kedua mantan pejabat itu pun tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan, prihal program pembangunan Gudang Beras 2011. Begitu pula dengan Humas Pemdakab Lamteng, Andi Rpa. Diwawancarai melalui sambungan telepon, Rabu (18/11) sore, yang bersangkutan tidak berani berkomentar. Alasannya, bukan ranah dia untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement