Responsive Advertisement
KPKAD Endus Aroma KKN di Disdik Tulangbawang Koranpagi.co—Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung mencurigai dugaan proses pencairan dana sertifikasi banyak bermasalah di Dinas Pendidikan (Disdik) Tulangbawang. “Kami mendapatkan laporan dari masyarakat dan guru-guru di Kabupaten Tulangbawang bahwa pelaksanaan pencairan dana sertifikasi di Dinas Pendidikan diduga bermasalah,” ungkap Ketua KPKAD Provinsi Lampung Ansori Gindha Wayka, Senin (25/1/2016). Ansori mengatakan permintaan audit investigasi juga ditujukan terhadap pihak-pihak yang mengelola dana sertifikasi Disdik Tulangbawang dengan tujuan agar dapat terungkap upaya-upaya busuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Berdasarkan hasil investigasi di lapangan, masih menurutnya, terhadap beberapa guru sekolah yang tersebar di Tulangbawang selama kurun waktu 2015. “Ada beberapa persoalan menyangkut proses pencairan dana sertifikasi triwulan III yang kami minta klarifikasi dari bupati dan kepala Disdik Tulangbawang," katanya. Hasil investigasi di lapangan, lanjut Ansori, proses pencairan dana sertifikasi tersebut terindikasi tidak sesuai dengan jadwal. Dia menegaskan bahwa dana sertifikasi diduga sengaja diendapkan terlebih dahulu di bank agar pengelola dapat memperoleh bunga bank yang nilainya cukup fantastis dengan mengorbankan nasib para guru. “Pada saat menjelang pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para guru diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa dana sertifikasi triwulan III tersebut sudah diterima, padahal dana tersebut belum dikucurkan oleh Disdik Tulangbawang,” ungkapnya. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya temuan BPK karena dari pusat sesungguhnya dana tersebut sudah digelontorkan, bebernya. Sesuai data KPKAD, sambung Ansori, SMAN 2 Menggala adalah sekolah yang terakhir membuat surat pernyataan tersebut. Karena diduga kepala Urusan Kepegawaian (UP) Dinas Pendidikan Tulangbawang telah mengintervensi keadaan di lapangan sehingga para guru SMA 2 Menggala tidak mampu mempertahankan sikapnya untuk tidak membuat surat pernyataan yang menyalahi prosedur tersebut. “Kemudian proses pemberkasan hingga pencairan dana sertifikasi hampir semua bagian menggunakan “pelicin”. Padahal dana sertifikasi tersebut merupakan hak mutlak para guru berdasarkan peraturan perundang-undangan,” terangnya. Ditambahkannya, proses pencairan dana sertifikasi tersebut ada beberapa guru di Kabupaten Tulangbawang dicairkan tanpa kelengkapan berkas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan diduga disulap begitu saja seolah-olah lengkap. "Akibat sistem pemberkasan seperti ini negara dapat saja di rugikan dalam jumlah yang banyak karena kecerobohan dan keteledoran pengelola dana sertifikasi," ucapnya. Selain persoalan dana sertifikasi, KPKAD juga menemukan dugaan pembangunan sekolah yang berasal dari DAK tahun 2015. Sejumlah proyek dikerjakan secara asalan dan hasilnya berdasarkan data ada beberapa sekolah yang asal jadi dan tak sesuai dengan spesifikasi yang dapat menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. “Kami mendapatkan beberapa dokumen berupa foto yang bangunan dibawahnya rapih dan di atasnya ada yang tidak disemen dan dicat (investigasi saat ini sedang berlangsung),” tukasnya. Atas temuan ini, masih menurut Ansori, KPKPAD telah menyurati kepada Bupati Tulangbawang dan Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) sebanyak dua kali. Hingga berita ini diturunkan, Kadisdik Tulangbawang dan mantan Kepala Unit Pendidikan Dinas Pendidikan Rizalman Pii tidak menjawab meskipun telepon selulernya aktif. (DIN/GAN)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement