Responsive Advertisement
Korupsi Proyek Alkes, Penyidik Didesak Seret Kadis Kesehatan Lampung sebagai Tersangka Teras Lampung Dua orang saksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung, Lorencius Heri Purnomo PNS di Dinkes Porvinsi Lampung dan sebagai ketua Pogja proyek pengadaan Alkes dan seorang saksi lain, Yulianto, didengarkan keteterannya dalam sidang di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (7/1/2016). BANDARLAMPUNG - Sidang lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi pengadaan peralatan kesehatan (Alkes) puskesmas perawatan program pembinaan di Dinas Provinsi Lampung senilai Rp13,5 miliar diwarnai aksi unjuk rasa, Kamis (7/1/2016). Puluhan orang para pengunjuk rasa yang tergabung dalam Pasukan Elit Inti Rakyat (Petir) Lampung, melakukan orasi-orasinya di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Pengadilan Negeri Tanjungkarang, dan kantor Gubernur Lampung. Biro hukum DPP Petir Lampung, Ansori dalam orasinya menyebutkan, agar pengungkapan kasus tipikor yang terjadi di Dinkes Provinsi hingga merugikan uang negara sebesar Rp3,2 miliar lebih itu, dapat dilakukan secara maksimal agar Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Provinsi Lampung, Reihana ikut bertanggungjawab atas kerugian negara yang ditimbulkan dari surat keputusan dalam pekerjaan proyek Diskes Lampung itu. "Kami menuntut dan mendesak ketua pengadilan Tipikor Tanjungkarang, untuk memerintahkan polisi atau jaksa yang menangani perkara tersebut untuk melakukan penyelidikan terhadap Reihana atas kasus tipikor dinas yang ia pimpin saat ini,"ujar Ansori dalam orasi di depan gedung Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Kamis (7/1/2016). Menurutnya, Kadiskes Lampung, Reihana ini adalah sebagai pengguna anggaran dan dia (Reihana) ikut berperan dalam proyek yang merugikan negara hingga miliaran rupiah tersebut. Selain itu juga, kata Ansori, menuntut Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo agar segera mencopot Reihana dari jabatannya sebagai Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Sebab, kata Ansori, Reihana telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas kesehatan tersebut sejak masa kepemimpinan Gubernur yang lama. "Perlu ada penyegaran, dan yang bersangkutan agar lebih berkonsentrasi menghadapi kasus pengadaan alkes itu,"ungkapnya. Di sisi lain, sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungkarang, terkait dengan perkara pengadaan Alkes, berlangsung dengan agenda keterangan saksi. Pada sidang tersebut, Jaksa Deddy Yuliansyah menghadirkan dua orang saksi dari Dinkes provinsi Lampung, yaitu Lorencius Heri Purnomo PNS di Dinkes Porvinsi Lampung dan sebagai ketua Pogja proyek pengadaan Alkes dan seorang saksi lain, Yulianto. Dalam keterangannya, Heri Purnomo mengungkapkan proyek tersebut berdasarkan Surat keputusan yang dikeluarkan Reihana selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung sekaligus pengguna anggaran proyek Alkes. Menurutnya, proses pekerjaan proyek tersebut, berjalan secara normal sejak SK tersebut diterbitkan hingga proses pelelangan dilakukan. Dijelaskannya, proses lelang yang dilakukan oleh lima perusahaan yang memasukkan penawaran harga. Tahapan pelelangan, dilakukan sebagaiman mestinya mulai dari evaluasi adminstrasi, evaluasi teknik, hingga ke harga. Namun, saat peninjauan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), ketua Pogja Heri Purnomo tidak melakukan hal tersebut, karena dirinya menilai HPS yang diajukan telah sesuai dengan harga yang terdapat di pasar. "HPS yang diajukan itu nilainya Rp.13.414.212.000, saya berpikir nilai itu sudah sesuai,"kata Heri Purnomo di ruang sidang, Kamis (7/1/2016). Saksi juga tampak kebingungan di ruang sidang saat menjawab pertanyaan jaksa terkait dokumen asli yang dirinya lihat saat proses kualifikasipelelangan proyek. Menanggapi pertanyaan itu, PNS Diskes Lampung itu hanya terdiam dan menjawab diluar pertanyaan jaksa. Hingga akhirnya saksi pun tidak menjawab dengan tegas pertanyaan itu. "Maaf pak hakim, saya ralat saya tidak melihat dokumen aslinya dan di berkas jaksa ini juga saya tidak menemukannya,"ungkap Heri.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement