Responsive Advertisement
**Korupsi Alkes 2012 Reihana Wajib Bertanggungjawab Selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) proyek pengadaan Alkes 2012, sejatinya Kadiskes Lampung dr Reihana patut bertanggungjawab. BANDARLAMPUNG – Terindikasi kuat, Kepala Dinas Kesehatan (Kadiskes) Lampung, dr Reihana ada dalam kisaran kasus pengadaan alat-alat kesehatan (Alkes) tahun 2012. Dugaan itu muncul, karena nama Kadiskes Lampung, dr Reihana kerap muncul dalam gelar sidang Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Baik saat Jaksa Sri Aprilinda membacakan dakwaan, 17 Desember 2015 lalu. Maupun, sewaktu tiga terdakwa, Sudiono (PPK Dinkes), Buyung dan Alvi (rekanan), duduk di kursi pesakitan, Senin (21/12). Atas hal itu pula, Ansori, Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengingatkan, aparat penegak hukum tidak tebang pilih dalam menetapkan tersangka. “Sudiono kan hanya pejabat pembuat komitmen (PPK) saja. Sedangkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), adalah Kepala Dinas Kesehatan Lampung. Mengapa dr Reihana tidak diikutsertakan sebagai tersangka,” tanya Ansori, Selasa (22/12). KPKAD menilai, saengkarut Alkes 2012 senilai Rp13,5 miliar sudah menjadi sorotan publik. Sebab, ujar Ansori, kerugian negara yang ditimbulkan -berdasarkan audit BPKP Lampung- mencapai Rp3,3 miliar. Di sisi lain, kata dia, nama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dr Reihana selalu disebut dalam persidangan. “Dua kali gelar sidang dilaksanakan, nama kepala dinas selalu disebut-sebut. Jangan sampai, hukum hanya tajam ke bawah, lalu tumpul ke atasnya,” ujar Ansori pula. KPKAD berharap, Kejaksaan jeli menyikapi persoalan ini. Sebab, ujar Ansori, adalah mustahil ada seorang bawahan (PPK) yang terlibat skandal korupsi tanpa diketahui atasannya, selaku KPA. Terungkap dalam gelar sidang Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (22/12), nama dr Reihana berkali-kali disebut oleh saksi saat memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Ada tiga saksi yang dihadirkan. yakni, Wayan Aryani (Kabid Yankes) Diskes Lampung, Hasan Umar (Direktur PT Saba Mandiri Perkasa) dan Ardi Priyanto Pangestu (Direktur PT Ajiagung Langgeng Abadi). Keterangan para saksi tersebut memberatkan ketiga terdakwa. Bahkan, pernyataan saksi Wayan Aryani (Kabid Yankes), berkonotasi ada keterlibatan dr Reihana, Kadiskes Lampung di kisaran kasus ini. Di hadapan majelis hakim Pengadilan Tipikor, Wayan menyatakan, tugasnya hanya mengajukan usulan terkait spesifikasi kebutuhan alkes. "Tugas saya sebagai kepala bidang merencanakan dan membuat apa-apa yang dibutuhkan dalam pengadaan peralatan kesehatan itu," kata Wayan. Saksi mengakui, saat proyek Alkes 2012 berjalan, bertindak sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kadiskes Lampung, dr Reihana. Wayan juga mengakui kalau dirinya bersama Kadiskes berangkat ke kantor Kementerian Kesehatan di Jakarta, terkait proyek alkes tersebut. "Peralatan kesehatan (alkes) yang dibutuhkan puskesmas itu lalu didiskusikan bersama terdakwa Sudiyono selaku PPK dan Ibu Reihana, selaku Kepala Dinas (Kesehatan)," kata Wayan pula. Setelah diskusi selesai, Sudiyono dan Raihana mensurvei perusahaan yang mempunyai izin edar alkes. Nama-nama perusahaan pemilik izin edar itu, sambung Wayan, juga dilaunching oleh Kemenkes RI. "Kuasa Pengguna Anggaran, Reihana menyetujui perusahaan yang memiliki izin edar itu," terangnya lagi. Sayangnya, Kadiskes Lampung dr Reihana belum bisa dikonfirmasi perihal masalah ini. Dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (22/12) siang, ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (Alam)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement