Responsive Advertisement
Gubernur Lampung Didesak Ganti Kadinkes Kesehatan Diduga Terlibat Korupsi Aksi Ormas Petir di Depan Kantor Kejati, Mendesak Gubernur Lampung Copot Kadinkes BANDARLAMPUNG- Ratusan massa mendesak Gubernur Lampung M. Ridho Fikardo segera mencopot Kepala Dinas Kesehatan(Kadiskes) provinsi Lampung, Reihana yang diduga terlibat kasus pengadaan Alat Kesehatan(Alkes) tahun 2012. Tak tanggung-tanggung massa yang tergabung dalam PETIR mengelar aksi di arean kantor Kejati Lampung, mendesak ketua pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Bandarlampung untuk memerintahkan kepolisian dan kejaksaan agar melakukan penyidikan terhadap Reihana. Peran Reihana, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran(KPA) dalam kasus Alkes senilai Rp15.5 miliar. "DPP Petir akan berjuang hinggan tuntutan ini terpenuhi,"kata Biro Hukum Petir, Ansori dalam rilis yang diterima Lampungtoday.com, Kamis(07/01/2016). Ansori menuding, dalam proses pengungkapan kasus ini diduga aparat belum maksimal dalam memenihu rasa keadilan, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum(JPU), Reihana, disebut beberapa kali di persidangan. Dengan demikian menjadi sangat penting bagi semua pihak agar mendorong yang bersangkutan untuk dapat dijadikan tersangka dan bertanggungjawab secara hukum karena Reihana, M.Kes selaku Kadiskes Provinsi Lampung pernah menandatangani Surat Keputusan Nomor: 800/2627/III.03.3/VI/2012 tertanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Alokasi Peralatan Kesehatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Keliling bagi Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012. "Sebagai bahan evaluasi dan sudah saatnya (sebagai momentum) Reihana, dicopot dan diantar ke hadapan Pengadilan Tipikor Tanjung Karang," Tegasnya. Menurutnya, Reihana harus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah dilakukannya dalam pengadaan alat kesehatan tahun 2012. Dalam observasi dan investigasi begitu lama bertengger sebagai Nakhoda kesehatan Lampung yakni sejak zaman Gubenur Sjcahroedin ZP, dengan demikian sudah cukup lama Reihana di tempatkan di kawah Candra Dimuka (Kadiskes). "Sehingga tak mampu mengelakkan pusaran korupsi,"tukasnya.(ndi).

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement