Responsive Advertisement
DPP Petir: Copot Kadinkes Reihana! 07 Jan 2016 BANDARLAMPUNG- DPP Pasukan Elit Inti Rakyat Lampung (Petir) mendesak Gubernur Lampung, M. Ridho Ficardo, untuk mencopot Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Lampung, Reihana. Mereka menilai selain terlalu lama menduduki jabatan kadinkes, Reihana juga harus lebih berkonsentrasi dalam kasus pengadaan alat kesehatan (alkes) tahun 2012. Desakan organisasi kemasyarakan itu saat mereka menggelar demo di kantor Kejaksaan Tinggi Lampung (kejati), dan Pengadilan Tipikor di Teluk Betung, Bandarampung, Rabu (7/1). Massa juga mendesak Ketua Pengadilan Tipikor melalui Ketua Majelis Hakim Tipikor Tanjung Karang untuk memerintahkan polisi/jaksa menyidik Reihana lantaran terkait perannya dalam dugaan korupsi pengadaan alkes di Dinkes Lampung senilai Rp15,5 milira tahun 2012. Koordinator lapangan dan Biro Hukum DPP Petir, Ansori, SH,MH, menuding proses ungkap kasus ini diduga aparat penegak hukum tak maksimal untuk memenuhi keadilan masyarakat. "Pada beberapa kesempatan, bahkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Kadinkes Provinsi Lampung tersebut disebut beberapa kali," teriak Ansori saat berorasi. Karena itu, kata ia, dr. Reihana, M.Kes pernah meneken Surat Keputusan No: 800/2627/III.03.3/VI/2012 tanggal 21 Juni 2012 tentang Penetapan Alokasi Peralatan Kesehatan, Puskesmas Keliling dan Rumah Sakit Keliling bagi Provinsi /Kabupaten/Kota tahun anggaran 2012. "Bila tuntutan ini tak dipenuhi, mereka akan terus berjuang dengan membawa massa lebih besar lagi. Ini untuk menggiring Reihana hingga menjadi tersangka," kata Ansori kepada Haluan Lampung di Kejati Lampung usai orasi. Menurutnya, Kalau di sini (Kejati Lampung) tak bisa, pihaknya akan lapor ke KPK. "Di KPK ada supervisi yang akan menyidik dan juga sudah masuk dalam rumusan peraturan-perundangan," jelasnya. Untuk itu, kata Ansori, DPP Petir akan melihat inisiatif pihak kejaksaan dan kepolisian terkait masalah dugaan tersebut. "Jika ini bisa selesai di Lampung ini, kita rampungkan di sini, kalau tidak, akan kami bawa ke Jakarta," jelasnya lagi. Menurutnya, ini adalah sebab dari akibat karena tak mungkin anak buah korupsi tanpa diketahui oleh atasan (Reihana). "Ada sesuatu tak menarik, karena rekanan dan PPK terus jadi tersangka, kami harapkan Kejati Lampung menyelidiki dan menyidik hal ini," ucapnya. ***Enggan Komentar Tatkala ditemui secara terpisah, Humas Dinkes Provinsi Lampung, dr. Asih Hendrastuti, M.Kes enggan berkomentar menanggapi demo Petir itu. mengatakan, kepada Haluan Lampung, dirinya belum bisa berkomentar apapun akan hal ini, "Saya belum baca dan terima rillis dari pendemo. Jadi, saya belum bisa berikan pernyataan," ujarnya kepada Haluan Lampung. singkat. (rin/win)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement