Responsive Advertisement
Diduga Kuat Dana Sertifikasi Disdik Tulang Bawang Lampung 'Diendapkan' Gindha Ansori Wayka, Foto Ist TULANGBAWANG- Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung mendapatkan laporan dari masyarakat dan guru-guru di Kabupaten Tulang Bawang(Tuba) soal pelaksanaan pencairan dana sertifikasi di Dinas Pendidikan Tuba diduga syarat penyimpangan. Atas Laporan ini, KPKAD menyampaikan surat kepada Bupati Tuba dan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik)sebanyak 2 (dua), kali yakni surat KPKAD Nomor: 2028/B/KPKAD/LPG/XII/2015, tanggal 28 Desember 2015, Lampiran: 1 (satu) berkas, Sifat : segera, Hal: KLARIFIKASI ATAS HASIL INVESTIGASI dan Surat Nomor: 2032/B/KPKAD/LPG/I/2015, Tanggal 11 Januari 2015, Lampiran : 1 (satu) berkas, Sifat: SEGERA, Hal : KLARIFIKASI KEDUA ATAS HASIL INVESTIGASI terkait pelaksanaan pencairan dana sertifikasi. "Di Disdik Tuba diduga sarat dengan permainan dan mengalami banyak persoalan,"kata koordinator presidium KPKAD, Gindha Ansori Wayka dalam rilis yang diterima Lampungtoday.com, Senin(25/01/2016). Berdasarkan hasil investigasi di lapangan terhadap beberapa Guru sekolah yang tersebar di Tuba selama kurun waktu 2015, ada beberapa persoalan menyangkut proses pencairan dana sertifikasi Triwulan Ketiga (III) yang kami minta klarifikasi dari bupati dan Kadisdik sebagai berikut. Diduga proses pencairan dana sertifikasi tersebut tidak sesuai dengan jadwal yang seharusnya diterima oleh para guru dan terkesan dana sertifikasi “diendapkan” terlebih dahulu di bank agar pengelola dapat memperoleh bunga bank yang nilainya cukup fantastis dengan mengorbankan nasib para guru. Kemudian, diduga pada saat menjelang pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), para guru diwajibkan membuat surat pernyataan bahwa dana sertifikasi Triwulan ke tiga (III) tersebut sudah diterima, padahal dana tersebut belum dikucurkan oleh dinas, hal ini dilakukan untuk menghindari adanya temuan BPK karena dari pusat sesungguhnya dana tersebut sudah digelontorkan. Data KPKAD menunjukkan bahwa diduga Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Menggala yang terakhir membuat surat pernyataan tersebut dibandingkan sekolah-sekolah lainnya karena diduga Kepala Urusan Kepegawaian (UP) Disdik Tuba telah mengintervensi keadaan di lapangan sehingga para guru SMA 2 Menggala tak mampu mempertahankan sikapnya untuk tidak membuat surat pernyataan yang menyalahi prosedur tersebut. Selanjutnya, diduga proses pemberkasan hingga pencairan dana sertifikasi hampir semua bagian menggunakan “biaya gelap/amplop liar”, padahal dana sertifikasi tersebut merupakan hak mutlak para guru berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dugaan proses pencairan dana sertifikasi tersebut ada beberapa Guru di Tuba dicairkan tanpa kelengkapan berkas sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dan diduga disulap begitu saja seolah-olah lengkap, akibat sistem pemberkasan seperti ini negara dapat saja di rugikan dalam jumlah yang banyak karena kecerobohan dan keteledoran pengelola dana sertifikasi. Kemudian, selain persoalan dana sertifikasi KPKAD juga menemukan dugaan pembangunan sekolah yang berasal dari DAK tahun 2015 di Tuba dikerjakan secara asalan dan hasilnya berdasarkan data ada beberapa sekolah yang asal jadi dan tak sesuai dengan spesifikasi yang dapat menyebabkan kerugian negara yang cukup besar. KPKAD mendapatkan beberapa dokumen berupa foto yang bangunan dibawahnya rapih dan di atasnya ada yang tidak disemen dan dicat (investigasi saat ini sedang berlangsung). Dalam konteks pencairan dana sertifikasi, KPKAD telah melayangkan surat secara khusus kepada BPK Provinsi Lampung untuk melakukan audit investigasi terhadap dugaan mengendapkan dana sertifikasi di bank untuk memperoleh bunga yang diduga menjadi tujuan pribadi pengelola dana sertifikasi dan dugaan pungutan liar atas pencairan dana sertifikasi tersebut. Surat khusus tersebut dengan Nomor: 2029/B/KPKAD/LPG/XII/2015 Tanggal 28 Desember 2015, Hal: AUDIT INVESTIGASI dengan alasan bahwa hasil investigasi Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) terkait proses pencairan dana sertifikasi di Tuba, KPKAD menemukan dugaan bahwa sebelum dicairkan dana tersebut terlebih dahulu diendapkan di bank dengan tujuan untuk mendapatkan selisih bunga bank, hal ini diperkuat bahwa pada saat BPK akan melakukan pemeriksaan terkait dana sertifikasi, para guru di Tuba agak resah karena diduga diperintahkan oleh Disdik untuk membuat pernyataan bahwa dana sertifikasi tersebut sudah dicairkan, padahal pada saat mereka(guru) membuat pernyataan tersebut dana itu belum mereka terima sama sekali. Permintaan audit investigasi ditujukan terhadap pihak-pihak yang mengelola dana sertifikasi Disdik dengan tujuan agar dapat terungkap upaya-upaya busuk terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). Menurut Informasi di lapangan bahwa Bupati Tulang Bawang,Hanan Rozak sangat merespon surat KPKAD dan atas hal ini KPKAD mengapresiasi kinerja bupati beserta jajarannya dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Namun, sangat disayangkan bahwa Pemda hanya mengurusi urusan internalnya saja misalkan dengan menonjobkan/merolling Kepala UP Dinas Pendidikan Rizalman Pii dan Operator Sertifikasi Disdik, Intan Sari Amsya tetapi sampai saat ini belum mempunyai iktikad baik untuk mengklarifikasi isi surat di atas secara langsung kepada KPKAD padahal ini yang lebih penting karena berkaitan langsung dengan penyelenggarana pemerintahan dan pelayanan terhadap para guru. Mungkin bupati beranggapan bahwa dengan menonjobkan atau merolling Kepala UP Disdik dan Operator Sertifikasi Pendidikan Tuba menganggap persoalan ini menjadi selesai dan bahkan dapat saja KPKAD menduga dengan cara ini Pemda Tuba menutupi kesalahannya dan upaya menghilangkan jejak kejahatan yang telah tersistem dan di skenario sedemikian rupa. Sebagai bahan masukan kepada bupati Tuba bahwa menyelesaikan masalah itu harus skala prioritas jangan menggunakan rasio terbalik karena dapat saja kita dikatakan tak memahami persoalan (gagal paham) dan tak layak menduduki jabatan tersebut. KPKAD dalam kapasitas sebagai tim pemantau dalam menyingkap dugaan ini tetap bersandar pada Peraturan Perundang-undangan terkait peran, hak dan kewajiban masyarakat diatur dalam BAB V Peran Serta Masyarakat, Pasal 41 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Selain itu, di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan nepotisme BAB VI Peran Serta Masyarakat Pasal 8 ayat (1 - 2 ) dan Pasal 9 (1). Sebagai rencana tindak lanjut persoalan ini akan KPKAD laporkan secara resmi kepada Kejaksaan Tinggi dan Kapolda Lampung karena diduga dengan tidak diklarifikasinya persoalan tersebut kepada KPKAD adalah salah satu bentuk dugaan kuat bahwa pencairan dana sertifikasi ini bermasalah.(Rls)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement