Responsive Advertisement
Dugaan Korupsi, KPKAD Adukan Mantan Kadis PU Harianlampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak Polresta Bandarlampung, menyelidiki dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) setempat, Ibrahim. Desakan KPKAD itu menyusul beredarnya informasi bahwa AG, anak kandung Ibrahim diduga telah menerima gratifikasi sebesar Rp500 juta dari Selamat Riadi Tjan, Direktur PT Satria Sukarso Waway (SSW). Cek senilai Rp500 juta tersebut berasal dari Selamat Riadi Tjan menggunakan BCA KCU Kota Metro dengan nomor CX863XXX dengan tanggal cetak 22 Juni 2015. Menurut Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori SH, MH, surat resmi terkait desakan pengusutan kasus dugaan korupsi yang melibatkan mantan Kadis PU dan anak kandungnya tersebut sudah disampaikan ke Polresta, Jumat (27/11). “Sudah, sudah kita kirim. Nomor suratnya 2023/B/KPKAD/LPG/XI/2015, perihal: Permohonan Penyelidikan dugaan korupsi, anak mantan Kadis Pu terima cek dari rekanan,” kata Ginda kepada harianlampung.com, Minggu (29/11). Menurut Ginda, kasus dugaan suap ini sangat layak untuk ditindaklanjuti. Terbukti, PT SSW banyak memenangkan tender proyek di Dinas PU pada tahun anggaran 2015. “Paling tidak, kasus ini bisa dijadikan pintu masuk untuk mengusut dugaan kongkalikong antara rekanan dengan Dinas PU,” katanya. Berdasarkan data di LPSE Bandarlampung, kata dia, PT SSW memenangkan tender sejumlah proyek yang total nilainya mencapai Rp30 Miliar, Berdasarkan Ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14. Menurutnya, akibat adanya bancakan anggaran yang dilakukan para oknum tersebut, sejumlah program pembangunan di Bandarlampung ini diduga disalahgunakan. “Faktanya pelaksanaan pembangunan konstruksi baik jalan, jembatan dan pembangunan gedung diduga disalahgunakan dan ada oknum yang menikmati pembancakan atas dana-dana rakyat tersebut,” tukasnya. Untuk itu, KPKAD mendesak supaya Polresta Bandarlampung mengungkap dan menyelidiki secara tuntas sehingga menjadi terang dan tidak menjadi fitnah. (tim polindonetwork)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement