Responsive Advertisement
Dugaan suap APBD Tanggamus. KPK bisa tingkatkan ke penyidikan Akademisi: dua alat bukti sudah cukup. TANGGAMUS (MEDINAS LAMPUNG) Akademi Univeraitas Lampung (unila) Budiono mengapresiasi langkah belasan anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan dugaan suap oleh Bupati Tanggamgus Bambang Kurniawan. "Ini sangat bagus mereka mau melaporkan dugaan gratifikasi tersebut," kata Budiono saat dihubungi Medinas Lampung baru-baru ini. Bahkan kata pakar Hukum ini, seyogyanya seluruh anggota dewan yang menerima harus mengembalikan atau menyerahkan uang tersebut ke KPK. Hal yang sangat fatal, jika uang yang diterima itu tidak dipulangkan maka hal itu masuk dalam kasus gratifikasi. Berdasarkan langkah yang diambil oleh belasan anggota dewan Tanggamus itu, kata Budiono maka sudah cukup bukti untuk KPK melakukan penyidikan. "Sudah cukup dua alat bukti bagi KPK untuk menindak lanjuti laporan tersebut. Bahkan bisa ditingkatkan langsung kepenyidikan karena dua alat bukti laporannya ada saksi nya ada," tungkas Budiono. Perbuatan dugaan pemberian untuk pemulusan APBD 2016 di Kabupaten Tanggamus oleh Bambang Kurniawan selaku Bupati menurut Budiono sudah pantas digolongkan dalam kasus gratifikasi dan masuk dalam tindak pidana korupsi. Terkait dengan alasan Bambang Kurniawan yang sempat membantah bahwa tidak ada pemberian uang kepada anggota DPRD Tanggamus, termasuk alasan Bambang bahwa proses pembahasan APBD itu sudah lama tidak menghilangkan dugaan gratifikasinya. "Biar pun sudah lama tapi dia (Bambang Kurniawan) harus menjelaskan dan membuktikan uang gratifikasi itu untuk apa. Dan langkah anggota dewan dengan melaporkan itu sudah jelas dan terang benerang hal itu kategori gratifikasi. Proses selanjutnya kata Budiono, Bambang harus bisa menjelaskan ke KPK dan membantah adanya laporan anggota dewan terkait uang pemberian tersebut. Laporan anggota dewan Tanggamus ini menurut Budiono, sudah tepat (ke KPK), karena gratifikasi merupakan ranah KPK. "Ya sudah tepat mereka (dewan) lapor ke KPK, apalagi ini menyangkut pejabat negara," imbuhnya. Disinggung apakah Bambang Kurniawan harus melepas jabatan sementara terkait adanya laporan tersebut menurut Budiono hal itu harus dipastikan dahulu. Jika KPK sudah menetapkan Bupati (Bambang Kurniawan) sebagai tersangka maka dia bisa di berhentikan sementata melepaskan jabatan Bupati. Selanjutnya wakil Bupati mangambil alih dan meneruskan program pembangunan yang sudah ditetapkan. Sebelum diberitakan, DIREKTUR Central For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengapresiasi langkah 13 Anggota DPRD Tanggamus yang dengan berani melaporkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan dengan Upaya dugaan penyuapan. “ini namanya DPRD yang benar, tuga mereka harus melaporkan Bupati (Bambang Kurniawan) dan menolak sogokan itu,” kata Uchok Sky Khadafi dalam pesan black berry, (21/12/2015) malam. Menurut Uchok, dengan adanya laporan tersebut, maka pihak KPK sudah dapat melakukan panggilan terhadap Bambang. “untuk itu, KPK segera memanggil Bupati tersebut dan segera diperiksa,” kata dia. Terkait dengan indikasi perpecahan dalam 13 orang anggota, menurut Uchok ini akan menjadi tontonan menarik. Bakal terjadi saling sandera untuk saling menjatuhkan. Jika begini kejadiannya kata dia, maka nanti bupati yang menang. Sebelum diberitakan, DIREKTUR Central For Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi, mengapresiasi langkah 13 Anggota DPRD Tanggamus yang dengan berani melaporkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan dengan Upaya dugaan penyuapan. “ini namanya DPRD yang benar, tuga mereka harus melaporkan Bupati (Bambang Kurniawan) dan menolak sogokan itu,” kata Uchok Sky Khadafi dalam pesan black berry, (21/12/2015) malam. Menurut Uchok, dengan adanya laporan tersebut, maka pihak KPK sudah dapat melakukan panggilan terhadap Bambang. “untuk itu, KPK segera memanggil Bupati tersebut dan segera diperiksa,” kata dia. Terkait dengan indikasi perpecahan dalam 13 orang anggota, menurut Uchok ini akan menjadi tontonan menarik. Bakal terjadi saling sandera untuk saling menjatuhkan. Jika begini kejadiannya kata dia, maka nanti bupati yang menang. :karena dia (bupati) bisa selamat dan berhasil mengadu domba antara anggota dewan untuk saling pukul. Siapa yang menang?, jika begini dewan bakal dapat tulang doing,” seloroh Uchok. Diberitakan, Kekompakan 13 anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan ke Komisi Pemberantasa Korupsi (KPK-RI) terkait dugaan suap pemulusan APBD 2016, sepertinyamulai pecah kongsi. Pasalnya inisiator pelaporan ke KP, Irwandi dari Partai PDI Perjuangan menghilang ditelan bumi. Pasca pelaporan ke KPK, Irwandi, sejumlah anggota dewan Tanggamus yang tergabung dalam 13 anggota yang melaporkan ke KPK berusaha menghubungi Irwandi, namun yang bersangkutan susah ditemui. “sampai saat ini Irwandi menghilang seperti ditelan bumi,namun kami tetap bertekad bulat untuk melaporkan masalah ini ke KPK,” ujar salah satu anggota dewan yang tergabung dari 13 orang tersebut kepada medinas lampung, senin (21/12/2015). Dengan menghilangnya Irwandi, kata anggota tersebut, artinya itu menunjukan sikap Irwandi yang tidak bertanggung jawab. Bahkan anggota tersebut dan rekan lainnyamenduga Irwandi justru mengadukan soal perjalanan mereka ke Bambang Kurniawan. “menurutsaya Irwandi tidak bertanggung jawab, bukan hanya itu, setelah kami dalam perjalanan diduga Irwandi mengadukan dan menghubungi Bambang Kurniawan, bawasannya kami dalam perjalanan untuk melaporkannya ke KPK, seolah-olah Irwandi menurut saya musuh dalam selimut,” tuding dia. Saat dicoba medinas lampung dikantornyaIrwandi susah untuk ditemui. Begitu juga saat dihubungi melalui telpon selulernya tidak berhasil. Kuat dugaan Irwandi menghilang setelah melaporkan ke KPK. Bahkan saat disambangi dikediamannya, pembantu Irwandi mengatakan,Irwandi sudah bebarapa hari terakhir tidak pulang ke rumah. Sebelumnya diberita, KOMITE Pemantau kebijakan dan Anggota Daerah (KPKAD) mendukung langkah berani 13 anggota DPRD Tanggamus yang melaporkan dugaan suap terhadap mereka oleh Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan melalui sejumlah kaki tangannya. “langkah wakil rakyat ini patut diacungi jempol dan patut dicontoh anggota anggota lain baik anggota DPRD Kabupaten/kota dan provinsi. Sosok anggota DPRD seperti mereka lah yang diharapkan masyarakat sekarang ini,” kata ketua Presidum KPKAD, Ginda Ansori belum lama ini. Selain mendukung, KPKAD, kata Ginda juga akan mengawal langsung ke KPK agar prosedur di KPK sesuai harapan rakyat Lampung, Khususnya Kabupaten Tanggamus. Menurut Ginda, perbuatan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan harus disikapi dan ditindak lanjuti oleh KPK, karma diduga sudah masuk ranah tindak pidana. “penyuapan dan tindak pidana korupsi (tipikor) sudah masuk ranah hokum tindak pidana penyuapan dan korupsi (tipikor). Apabila tidak tidak diambil langkah cepat, bisa bisa kepala daerah khususnya Bupati Tanggamus, akan semena mena, bahkan bisa jadi contoh terhadap Bupati/Walikota yang lain,” tandas Ginda. Sebanyak 18 anggota DPRD Tanggamus yang menerima dugaan suap dan melaporkan perbuatan kaki tangan Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, hanya 13 anggota dewan yang melaporkan suap itu ke KPK. "Apa yang diberitakan koran ini memang benar. Karna saya juga ikut menerima suap itu sebesar 40.000.000 juta rupiah dan saya juga ikut melaporkan ke KPK tentang dugaan suap pemulusan APBD 2016 ke 18 Anggota dewan" ungkap salah satu anggota DPRD Tanggamus kepada medinas, Rabu (16/12/2015). Sumber mengatakan, dari 18 Anggota dewan ini hanya 13 orang yang berani melaporkan masalah ini ke KPK RI. "Barang bukti sudah kami serahkan ke KPK senilai 525.000.000 juta rupiah, bahkan kami sudah menerima tanda bukti penyerahan barang bukti dari KPK, kata dia. Sumber merincikan, dari 18 Anggota dewan yang diduga menerima suap dari Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, masing-masing dari Partai Golkar Nursabana, SE 40.000.000, Agus Munada, SE 65.000.000. Hj. Hailina 30.000.000. Heri Ermawan 30.000.000. Dari Partai Galindra, Herlan Adianto 65.000.000. Sumiyati 40.000.000. Diki Fauzi, A.MD 30.000.000. Farizal 30.000.000. Dari Partai PPP, Baharen 65.000.000, Ahmad Farid 30.000.000. H. Budi Sehantri 30.000.000. Dari Partai Nasdem, Kurnain, S.IP 40.000.000, Imron 30.000.000. Dari Partai PAN, H. Muhktar 30.000.000, H. Tedi 65.000.000. Dari Partai PDIP, Buyung Zainuddin 40.000.000. Irwandi 40.000.000. Dari Partai Demokrat, Ahmaddian 30.000.000. "Sehingga dana suap yang dikeluarkan Bupati Tanggamus, Bambang, mencapai 730.000.000 juta rupiah," tandas sumber. Sementara saat dikonfirmasi, Pahlawan Usaman yang diduga kaki tangan bambang, menepis adanya berita tersebut. Pahlawan membantah adanya pertemuan beberapa waktu lalu dengan beberapa ketua praksi di salah satu rumah makan pringsewu. Sebelum diberitakan, Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan, ST dilaporkan ke Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) terkait dugaan penyuapan kepada beberapa anggota dewan setempat. Penyuapan ini diduga untuk memuluskan anggaran APBD 2016. Perihal laporan terhadap Bambang ini dimotori sejumlah anggota dewan setempat. Untuk memuluskan anggaran APBD 2016 itu, Bambang diduga menyuap sejumlah anggota dewan dengan nilai bervariasi diataranya mulai dari 30.000.000 juta sampai 65.000.000 juta rupiah. Dibeberkan HW, saat itu semua ketua fraksi diajak bertemu disalah satu rumah makan pringsewu oleh Pahlawan Usman. Tujuan mengumpulkan anggota dewan ini agar dapat memuluskan pengesahan APBD 2016. “setiap dewan akan mendapatkan pelican dari Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus, bebernya”. Mendapati kenyataan itu, HW dan sejumlah rekan anggota dewan lainnya merenung dan berpikir bahwa, selama ini perjalanan APBD Tanggamus agar mulus dalam penggodokannya maka dugaan suap ini sudah lazim dilakukan. kami sepakat melaporkan ke KPK RI. Bahkan menurut penjelasan penyidik KPK, Bagi anggota DPRD yang tidak segera melaporkan samapi 30 hari maka anggota DPRD tersebut bisa kita jadikan tersangka. Hingga berita ini diturunkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ketika dikonfirmasi dikantornya terkait dirinya dilaporkan ke KPK, tidak bisa ditemui salah satu protocol Royan, mengatakan, bapak sedang rakor UPT Pendidikan, setelah itu ada acara hari kesehatan nasional, kalau besok kemungkinan tidak bisa juga karma besok juga banyak agenda, Senin, 21-12-2015).(hendri/Bulloh) REKAMAN JEJEK BAMBANG KURNIAWAN ~ Pada tahun 2003 Bambang Kurniawan sempat diperiksa lima penyidik KPK sebagai saksi kasus proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran. ~ Dugaan gratifikasi di Tanggamus kpk tunggu laporan dugaan pengiriman uang senilai Rp. 50.000.000 juta rupiah yang diberikan Bambang Kurniawan kepada kepala kejaksaan negri (kajari) Kota agung Agus Istiqlal. ~ Aparat desa ancam laporkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ke Komisi Pemberanras Korupsi (KPK) pada 16-jul 2009 terkait seluruh TP-APP yang distop oleh Bupati Tanggamus, Bambang Kurniawan pada itu merupakan hak aparat desa atau penghasilan aparat pekon

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement