Responsive Advertisement
Terkait Jabatan Ketua KONI, KPKAD Surati Gubernur Lampung Irianto | Jumat, 07 Agustus 2015 - 15:56:23 WIB | Dibaca: 288 | Hukum Terkait Jabatan Ketua KONI, KPKAD Surati Gubernur Lampung Saibumi.com, Bandar Lampung - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung menyurati Gubernur Lampung M Ridho Ficardo karena bersedia dan terpilih secara aklamasi menjadi ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) masa bhakti 2015-2019. “Kita mengirim surat ke Gubernur Lampung dengan nomor Nomor : 079/B/KPKAD/LPG/VIII/2015, supaya mundur dari jabatan Ketua KONI. Dan surat tersebut kita tembuskan ke Ketua KONI Pusat dan bapak Presiden RI,” ujar Koordinator Presidium KPKAD Ansori SH MH melalui rilis yang diterima Saibumi.com, di Bandar Lampung, Jumat, 7 Agustus 2015. Dalam suratnya, KPKAD mendesak Gubernur Lampung M Ridho Ficardo untuk mundur dari jabatan sebagai ketua umum KONI Lampung. Pasalnya terpilihnya Gubernur Lampung sebagai Ketua KONI telah melanggar sejumlah aturan. “Jadi terpilihnya Bapak M.Ridho Ficardo (Gubernur Lampung) sebagai ketua umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Lampung periode 2015-2019 dalam Musorprov X KONI Lampung di Gedung Pusiban Kantor Gubernur Lampung pada Selasa tanggal 4 Agustus 2015 lalu diduga melanggar beberapa ketentuan yang melarang Ketua KONI dipimpin oleh kepala daerah atau pejabat publik,” katanya. Menurutnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional yakni Pasal 40 yang menjelaskan bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. Selain itu juga pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan yakni Pasal 56 yang menjelaskan bahwa Pengurus komite olahraga nasional, komite olahraga provinsi, dan komite olahraga kabupaten/kota bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik. “Dalam menjalankan tugas, kewajiban, dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan,” ujarnya. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain, jabatan eselon di departemen atau lembaga pemerintahan nondepartemen. Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau melalui pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, antara lain Presiden/Wakil Presiden dan para anggota kabinet, gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, walikota/wakil walikota, anggota DPR-RI, anggota DPRD, hakim agung, anggota Komisi Yudisial, Kapolri, dan Panglima TNI. Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 800/148/sj 2012 tanggal 17 Januari 2012 tentang Larangan Perangkapan Jabatan Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah pada Kepengurusan KONI, PSSI Daerah, Klub Sepakbola Profesional dan Amatir, serta Jabatan Publik dan Jabatan Struktural. Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. “KPKAD mendesak agar M Ridho Ficardo mengundurkan diri dari jabatan sebagai Ketua Umum KONI Lampung karena alasan bertentangan dengan Peraturan Perundangan-undangan dan sekaligus untuk menghindari ekses negatif dari jabatan tersebut di kemudian hari,” tandasnya.(*) Laporan wartawan Saibumi.com Irzon Dwi Darma Sumber: www.saibumi.com http://www.saibumi.com/artikel-67138-terkait-jabatan-ketua-koni-kpkad-surati-gubernur-lampung.html#ixzz3uSXXc8pM

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement