Responsive Advertisement
Temuan BPK, KPKAD Desak Kejari Selidiki Proyek PU Harianlampung.com - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak kejaksaan segera menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap sejumlah proyek bermasalah di Dinas PU Bandarlampung. Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori mengatakan, setiap tahun realisasi sejumlah proyek PU selalu menjadi sorotan BPK, karena tidak sesuai dengan kontrak. Ironisnya, dari temuan tersebut potensi kerugian keuangan Daerah mencapai miliaran rupiah. "Sudah sepantasnya Kejari Bandarlampung mengusut dugaan korupsi di Dinas PU, apalagi sudah ada temuan BPK," kata Ginda kepada harianlampung.com, Kamis (19/11). Ginda mengatakan, meskipun Dinas PU mengklaim sejumlah rekanan sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek ke kas daerah, bukan berarti masalah selesai. Justru, kata dia, yang harus ditelaah adalah adanya dugaan konspirasi antara pihak rekanan dengan oknum pengawas di Dinas PU. Sebab, ketika proyek sudah selesai provisional hand over (PHO) berarti sudah melalui tahap pemeriksaan baik dari tingkat pengawas, PPTK, PPK hingga kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). "Ketika di tingkat internal Dinas PU tidak ada masalah, kenapa selalu ada temuan oleh BPK? Bahkan setiap tahun. Artinya, ada konspirasi rekanan dengan PU," tegas Ginda. Atas dasar itu, kata Ginda, sudah sepantasnya kejaksaan dan Kepolisian mengusut dugaan kongkalikong antara PU dengan rekanan. Sebab, jika konspirasi ini terus dibiarkan APBD Bandarlampung akan terus digerogoti oleh oknum- oknum yang tidak bertanggung jawab di Dinas PU. Dikonfirmasi terkait hal itu, Sekretaris Dinas PU Bandarlampung I Putu Nurjana mengaku tidak mengetahui rekanan mana saja yang sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek akibat tidak sesuai kontrak, ke kas daerah. "Saya nggak tau, coba tanyakan ke bapak Joko bagian keuangan PU. Dia lebih tau soal teknis pengembalian uang itu," kata Putu, saat ditemui di lingkungan Pemkot Bandarlampung, Kamis (19/11). Diberitakan sebelumnya, Dugaan bobroknya realisasi proyek jalan di Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Bandarlampung kian menguat. Setidaknya indikasi itu dipertegas dengan adanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK), terhadap laporan keuangan Pemkot Bandarlampung Tahun Anggaran 2014. Dalam LHP nomor: 16A/LHP/XVm.BLP/03/2015 tertanggal 30 maret 2015 itu termuat, ada tujuh paket proyek pada Bidang Bina Marga Dinas PU yang tidak sesuai kontrak. Bahkan, merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah. (and)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement