Responsive Advertisement
Soal JPO, KPKAD Tuding Dishub dan Rekanan Sekongkol BANDARLAMPUNG News - Kontroversi pembangunan jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan ZA Pagaralam, kian memanas. Koordinator KPKAD Lampung, Gindha Ansori menuding, Dinas Perhubungan (Dishub) Bandarlampung dan CV Devis Jaya bersekongkol, dalam menabrak Keputusan Peraturan Menteri Perhubungan (Kepmenhub) No.KM 65 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. Menurut Ginda, Kedua pihak tersebut harus bertanggungjawab atas pelanggaran yang terjadi. Untuk itu, Gindha mendesak tangga JPO harus dibongkar dan dipindahkan posisinya agar tidak berada di atas trotoar. "Apapun alasannya Dishub dan Devis harus membongkar dan memindahkan tiang dan anak tangga agar tidak berada diatas trotoar karena melanggar peraturan," kata Gindha, Minggu (6/10) melalui pesan singkatnya. Menurut Gindha, pemindahan tiang dan anak tangga tidak bisa ditawar-tawar lagi. Mengingat, kata dia, jika tetap dibiarkan akan menambah daftar panjang pelanggaran yang dilakukan Pemerintah Kota terhadap aturan-aturan yang dibuat. Dan tentunya, menjadi predeseden buruk bagi kota tapis berseri ini. "Kalaupun tetap ngotot (bertahan,red), artinya Dishub tidak paham aturan. Dan selaku birokrasi harusnya malu membangun tapi melanggar ketentuan. Bukankah birokrasi itu melaksanakan perintah peraturan sesuai prosedur. Kesalahan ini bukti nyata Dishub tidak paham aturan," sergahnya. Lebih jauh Gindha mendesak baik Dishub maupun CV Devis Jaya selaku rekanan pembangunan JPO harus bertanggungjawab untuk mencarikan lahan untuk pemindahan tiang dan anak tangga pada JPO yang letaknya tak jauh dari Kampus UBL tersebut. "Mereka harus carikan lahan untuk pemindahan. Sebab bagaimanapun, jika tidak dipindahkan maka akan terus menjadi permasalahan dikemudian hari. Ini kan sama saja berdiri di atas dasar dan pijakan yang salah, sampai kapan pun akan tetap salah," tandasnya. Diketahui, sebelumnya pembangunan JPO menuai kecaman dari berbagai kalangan. DPRD Kota Bandarlampung meminta Dinas Perhubungan (Dishub) setempat menghentikan pembangunan Jembatan Penyebaranga Orang (JPO) di Jalan ZA.Pagar Alam. Menurut Ketua Komisi C DPRD Bandarlampung, Barlian Mansyur mengatakan, keberadaan tangga JPO di atas trotoar melanggar aturan dan mengganggu hak pejalan kaki. "Dishub harus memindahkan pijakan anak tangga dari atas trotoar. Jika tidak, hentikan pembangunannya," tegas Barlian kemarin (1/10). Barlian mengatakan, setiap pembangunan Halte maupun JPO tidak boleh berada di atas trotoar, karena merampas hak pejalan kaki. Hal itu sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan (Kemenhub) Nomor KM 65 Tahun 1993, tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Hal serupa dikatakan Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Gindha Ansori mengkritisi kebijakan pemkot Bandarlampung. Dia menyatakan kebijakan tersebut keblinger karena mengganggu ruang publik. "Memang benar, dari segi pemanfaatan (JPO) sangat berguna. Tapi, dari segi penempatan tidak betul dan melanggar aturan," kata dia, Selasa (1/10). Gindha menganggap, Dishub tidak becus dalam membuat konsep pembangunan JPO. Seharusnya, jika kondisi tangga tidak memungkinkan, pemkot harus melakukan pembebasan lahan. "Ini kebiasaan buruk, pemkot acapkali membiarkan hal- hal kecil seperti itu. Akibatnya, kepentingan orang banyak menjadi terabaikan," ujarnya. Sementara, hingga berita dirutunkan, Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bandarlampung Rifa'i tidak bersedia dikonfirmasi terkait hal itu. Dihubungi, Rifai enggan mengangkat teleponnya. Begitu juga saat dikirim short message service (sms), Rifa’i tidak dijawab. Hal serupa dilakukan oleh Iskandarsyah, Kabid Teknik Dishub Bandarlampung. Saat dihubungi dia enggan untuk berkomentar."Langsung ke kadis aja, saya takut salah ngomong nanti," pungkasnya. (R4/bln)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement