Responsive Advertisement
Polemik Randis, Sekwan Harus Tegas BANDARLAMPUNG – Sekretaris DPRD (Sekwan) Bandarlampung Nettylia Syukri dituntut ketegasannya dalam menyikapi polemik kendaraan dinas (randis) anggota dewan periode 2009-2014 yang belum dikembalikan. Terlebih, masih banyak alat kelengkapan dewan (AKD) yang belum mendapatkan randis. Hal itu dikatakan Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung. ’’Jika sudah tiga kali diberi teguran tidak direspons, harusnya diambil sikap tegas. Kenapa tidak ditarik paksa randis itu? Apa gunanya ada polisi pamong praja,” ujar Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori kemarin (25/5). Ginda juga mendesak anggota Komisi I DPRD Bandarlampung Taufiqurrahman segera mengembalikan randis yang bukan menjadi haknya lagi. ’’Penggunaan randis harus sesuai jabatan dan tupoksi, tidak boleh sembarangan!” tandasnya. Sementara kemarin (25/5), sejak pukul 09.00-15.00 WIB, Taufiqurrahman tidak terlihat di gedung DPRD Bandarlampung. Berkali-berkali nomor telepon selulernya tidak aktif saat dihubungi. Karenanya, kejelasan keberadaan randis Kijang Innova Tahun 2013 warna silver BE 2081 AZ yang digunakan politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini saat menjadi anggota dewan periode 2009-2014 itu belum jelas apakah sudah dikembalikan atau belum. Sementara, Ketua DPRD Bandarlampung Wiyadi enggan berbicara banyak terkait polemic ini. Menurutnya, kewenangan dalam pengaturan penggunaan randis ada di sekwan. ”Memang kami meminta kepada sekwan agar penggunaanya ditata, supaya kendaraan itu bisa digunakan oleh yang berhak. Kalau ada yang pinjam pakai, sekwan yang atur,” ujarnya melalui BlackBerry Messenger-nya kemarin. Wiyadi yang kemarin mengaku tengah berada di Kementerian Dalam Negeri ini mengungkapkan, randis pimpinan yang lama sudah diserahkan kepada sekwan. ”Nah, untuk selanjutnya sekwan yang mengatur hal tersebut. Karena, beliau yang berwenang untuk diserahkan ke pemkot atau ke mana,” tukasnya. Terpisah, Wali Kota Bandarlampung Herman H.N. meminta kepada anggota dewan yang masih menggunakan randis dan bukan lagi sebagai haknya untuk segera dikembalikan kepada yang berhak. ”Dikembalikan dong, masak sudah tidak berhak masih dipakai. Itu kan termasuk aset yang dimiliki DPRD Bandarlampung,” tandasnya. Sementara kemarin, mantan Kadispenda Lampung ini memberikan masing masing 1 unit mobil pick up jenis Toyota Hilux kepada Polresta Bandarlampung dan Kodim 0410 Bandarlampung. Dia juga memberikan kendaraan operasional kepada Dinas Pekerjaan Umum (PU), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kebersihan dan Pertamanan (Disbertam) dan Dinas Perhubungan (Dishub). Menurut Herman H.N., penyerahan bantuan 6 unit mobil jenis pick up ini adalah sebagai bentuk dukungan Pemkot Bandarlampung terhadap pengamanan dan pembangunan Bandarlampung. ”Ya ada 6 unit mobil yang kita serahkan, dua untuk penegak hukum dan yang empat unit untuk satker. Mudah-mudahan kendaraan yang kita serahkan ini bisa digunakan dengan baik, guna melancarkan operasional masing-masing satker,” katanya. Senada disampaikan Kepala Bagian Perlengkapan Kadek Sumarta. Menurutnya, enam unit kendaraan tersebut di beli melalui APBD Bandarlampung yang per unitnya dibeli Rp176 juta. Diketahui, randis DPRD Bandarlampung masih jadi persoalan. Diam-diam, masih ada juga anggota dewan periode 2009-2014 yang belum mengembalikan randis. Randis yang belum kembali ke sekretariat DPRD itu jenis Kijang Innova tahun 2013 warna silver. Mobil itu berpelat BE 2081 AZ. Randis tersebut kali terakhir dipakai Taufiqurrahman. Taufik memang terpilih lagi menjadi legislator periode 2014-2019. Tetapi, dia tetap punya kewajiban mengembalikan randis tersebut. Sumber Radar Lampung di DPRD Bandarlampung menyatakan Taufik sudah beberapa kali dikirimi surat pemberitahuan. Tercatat sedikitnya tiga kali pihak sekretariat melayangkan surat tersebut. Isinya meminta agar Taufik mengembalikan randis itu ke DPRD. Sebab, randis tersebut merupakan jatah Fraksi Nasional Demokrat. Pelayangan surat itu dibenarkan Sekretaris DPRD Bandarlampung Nettylia Syukri. ’’Ya, sudah kami surati tiga kali agar kendaraan dinas itu dikembalikan. Tetapi sampai sekarang tidak juga dipulangkan. Padahal masih ada alat kelengkapan dewan yang belum memiliki kendaraan dinas,” kata dia saat dikonfirmasi Radar, Minggu (24/5). Dia berharap agar Taufik segera mengembalikan randis tersebut. Sehingga pihak sekretariat bisa mengalihkan randis itu ke yang berhak. ”Kendaraan kita kan keberadaanya masih terbatas, belum bisa memenuhi semuanya. Seharusnya kendaraan itu kalau dikembalikan akan kita berikan ke Fraksi NasDem,” ujarnya. Terpisah, Pengamat Hukum Unila Yusdianto mengatakan, mangkirnya anggota DPRD mengembalikan randis bisa digolongkan ke dalam ranah pidana. ”Kenapa bentuk pidana, karena randis itukan melekat kepada hak yang memiliki suatu jabatan. Jika tidak, maka wajib mengembalikan kepada pemerintah. Terlebih sudah dikirm surat peringatan 1-3. maka, akan timbul pertanyaan apa motif tidak mengembalikan ini,” kata dia. (goy/p5/c1/whk)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement