Responsive Advertisement
Polda Selidiki Dugaan Perda RTRW Ganda Polda Lampung hingga kini masih melakukan penyelidikan terkait dugaan Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Tahun 2011-2030, yang memiliki dua versi dan diduga satunya aspal. "Sampai saat ini kami baru menerima laporannya, masuk ke bagian kriminal umum untuk diselidiki. Jika masih dalam tahap lidik, tentu belum bisa kami jelaskan rinci," kata Kabid Humas Polda AKBP Sulistyaningsih, Senin (18/6/2012). Berdasarkan laporan Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah KPKAD ke Polda Lampung, diketahui Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW memiliki dua peraturan dengan perihal dan nomor sama. Namun ketentuan pasalnya berbeda, dan ditengarai sengaja dibuat oknum yang tidak bertanggungjawab untuk kepentingan kelompok tertentu. Koordinator KPKAD Ansori menjelaskan, dalam pasal 25 Perda Nomor 10 Tahun 2011 tentang RTRW dijelaskan mengenai sistem jaringan transportasi laut, pada pasal (1) pelabuhan laut sebagaiaman dimaksud pasal (20) ayat (1) meliputi (a) pelabuhan Utama Panjang, di Kecamatan Panjang, (b) terminal untuk kepentingan sendiri di Srengsem di Kecamatan Panjang. Namun kata dia, anehnya dalam website www.pu.go.id/uploads, kententuan pasal 25 ayat (1) ini berubah kembali yakni, (1) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi, (a) pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang, dan (b) terminal untuk kepentingan sendiri di pesisir kecamatan Panjang dan sebagian Kecamatan Telukbetung Selatan. "Ini aneh ada dualisme perda yang sama-sama memiliki kekuatan hukum karena dilakukan pendandatanganan dan pegesahan dan diuandangkan dalam lembaran daerah Kota Bandar Lampung tahun 2011 nomor 10 oleh wali kota dan sekkot," kata Ansori saat di Polda Lampung. (romi rinando)/Tribun Lampung

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement