Responsive Advertisement
Penjualan Aset, KPKAD Endus Skenario Penyidik Gedung Kejari Bandarlampung (bln/dok) BANDARLAMPUNG News - Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mencium adanya skenario penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandarlampung, dalam menangani kasus korupsi penjualan asset kota setempat, tahun 2011. Menurut Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori, tuduhan itu bukan tanpa alasan. Sebab, dalam kasus itu hanya dua orang pejabat rendahan yang ditetapkan menjadi tersangka. Sementara, pejabat berwenang lainnya seperti Ketua Tim Penghapusan Asset dan Sekretaris Kota Bandarlampung, bebas melenggang. “Ada dugaan skenario dalam penanganan kasus ini. Pejabat rendahan dijadikan tumbal, sementara pejabat utama diamankan,” kata Ansori, Rabu (12/3). Ansori mengatakan, siapapun orangnya pasti paham, jika tersangka Kadi Kuswoyo (mantan Kasubag Penyimpanan dan Distribusi pada Bagian Perlengkapan Kota Bandarlampung) tidak mungkin bekerja sendiri. “Apakah iya, dia (Kadi) bisa bekerja sendiri? Kan mustahil. Dalam proses penghapusan asset kan ada tahapan dan prosedurnya. Jadi tidak mungkin para pejabat utama tidak tau,” tegas Ansori. Diketahui, dalam kasus penjualan asset Bandarlampung tahun 2011, yang merugikan Pemkot Bandarlampung sekitar Rp 66.750.000, Kejari Bandarlampung baru menetapkan dua orang tersangka. Kadi Kuswoyo dan Achmad Subing (52). KPKAD, kata Ansori, mendesak Hakim Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang, untuk memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU), memeriksa kembali Sekkot Bandarlampung Badri Tamam dan sejumlah pejabat teras lainnya. Sebab, sejak awal ditemukan kejanggalan bahkan diduga penyidik kejaksaan seolah memutus mata rantai jamaah korupsi penghapusan asset, menjadikan para staf sebagai tersangka/terdakwa, sementara atasannya hanya dijadikan saksi. “Jika terbukti, segera tingkatkan status para pejabat yang terlibat itu menjadi tersangka,” lugasnya. Ansori menambahkan, di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 205K/Kr/1957 tertanggal 12 Oktober 1957 menjelaskan, untuk menentukan siapa yang akan dituntut melakukan suatu tindak pidana semata-mata dibebankan kepada penuntut umum. Namun, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah siapa saksi yang harus dimintai keterangan (SEMA No. 2 Tahun 1985 tentang Seleksi Terhadap Saksi-Saksi yang Diperintahkan Untuk Hadir di Sidang Pengadilan). Apabila dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara dan memungkinkan sebagai tersangka, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka, Hakim biasanya menyarankan kepada jaksa dan tidak langsung menetapkan status tersangka. Dalam kasusu ini, KPKAD dan Jaringan Anti Korupsi (JAK) Lampung menilai, ada dugaan kelalaian birokrasi dan para pejabat yang tidak melalui prosedur lelang dengan benar. “Hanya sekedar tanda tangan berkas, sementara prosedur lelang tidak berjalan sebagaimana mestinya,” uajr Asnori didampingi Didi Junaidi Direktur Eksekutif JAK. Akibanya, kata dia, kelalaian dan ketidakprofesionalan dalam menata birokrasi ini kemudian menjadi kesempatan bagi orang lain untuk memperkaya diri sendiri. (R4/bln)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement