Responsive Advertisement
Pengawasan Dinas PU Lemah 3k 1.2k 200 by Redaksi Trans Lampung , Jumat, 16 Januari 2015 - 9:02:24 WIB images/img_artikel/small_76jalan jembatan.jpg Jalan Cepat Rusak, KPKAD Desak Walikota Evaluasi BANDARLAMPUNG - Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung (KPKAD) Ansori, SH., MH., mempertanyaan kinerja konsultan pengawas Dinas PU Kota Bandarlampung. Hal ini berkaitan dengan maraknya realisasi proyek peningkatan jalan di Kota Bandarlampung yang diduga tidak sesuai spesifikasi, cepat rusak, dan hanya bertahan seumur jagung. Menurut Ansori, permasalahan umur jalan yang cepat rusak sudah jadi masalah klasik, dan berjalan bertahun-tahun. Bukan permasalahan baru, meski terkesan selalu dianggap angin lalu oleh pihak-pihak terkait. "Bukan hal baru, meski yang jadi pertanyaan selama ini bagaimana kinerja konsultan pengawas, yang setiap tahunnya menelan anggaran puluhan miliar rupiah," ungkapnya, melalui sambungan telepon, Kamis (15/1). Ansori meyakini jika kinerja konsultan pengawas, dan pengawas internal Dinas PU berjalan dengan baik, dapat dipastikan perencanaan seluruh proyek jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "Setiap spesifikasi jalan itu memiliki kepastian umur sesuai perencanaan, tapi yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Apapun spesifikasi jalannya hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan," sesalnya. Dampak dari acuh tak acuhnya pihak terkait akan permasalahan klasik realisasi proyek jalan tersebut, ditegaskan Ansori, tidak lagi terhitung berapa anggaran daerah yang dikorbankan. "Hitung saja, setiap tahunnya berapa ratus miliar proyek jalan menelan anggaran APBD. Sementara realisasi fisiknya hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan, lagi-lagi rakyat jadi korban," tuturnya. Berdasarkan penelusuran KPKAD Lampung, fungsi pengawasan di Dinas PU sangat memprihatinkan dan kinerja konsultan pengawas juga sangat lemah. Hal ini bukan masalah yang tiba-tiba muncul, karena berkaitan dengan selsksi konsultan pengawas. Menurut Ansori, ada dugaan kuat faktor pendukung lainnya, di antaranya dugaan ketidakjelasan pengadaan konsultan yang setiap tahunnya menelan anggaran puluhan miliar rupiah. "Tahun kemarin lebih dari Rp10 miliar hanya untuk pengadaan konsultan pengawas, dan bisa dicek di LPSE. Semua didominasi penunjukan langsung (PL). Kesan yang muncul Dinas PU menghindari proses tender pengadaan konsultan," bebernya. Ansori mengatakan, dengan tidak ditenderkannya pengadaan konsultan oleh Dinas PU, ada dua dampak buruk yang terjadi. Pertama, pemborosan anggaran karena tidak melalui proses tender. Kedua, tidak adanya jaminan konsultan pengawas yang ditetapkan oleh Dinas PU memiliki tingkat kemampuan dan profesionalisme yang baik, karena tidak melalui penjaringan dan persaingan yang sehat melalui proses tender. "Mengapa harus dipecah-pecah pengadaan konsultan pengawas, sementara objek kerjanya sama. Apalagi tahun ini kami dengar pengadaan konsultan pengawas jadi membengkak mencapai Rp20 miliar," tandas Ansori. Berkaitan dengan hal itu, Ansori mengimbau kepada Walikota Bandarlampung Herman HN untuk mengevaluasi kinerja Dinas PU. Karena jika tidak semangat pembangunan yang gencar digadang-gadang walikota tidak dapat berjalan dengan baik. "KPKAD sangat mengapresiasi kinerja dan kebijakan walikota di bidang pembangunan, hanya saja semangat itu belum kami lihat terproyeksikan dengan baik oleh jajaran di bawahnya. Kuncinya, segera evaluasi Dinas PU," ungkap Ansori. (mg4/drm) Sumber: www.translampung.com http://www.translampung.com/artikel-2326-pengawasan-dinas-pu-lemah.aspx#ixzz3uSeuxakX

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement