Responsive Advertisement
Pemkab Waykanan Tidak Jujur Selasa, 22 Januari 2013 | 05:13:30 WAYKANAN (EKSPOSnews): Front Negeri Besar Menggugat (FNBM) Kabupaten Waykanan, Lampung, dalam pernyataan sikapnya menduga Pemkab setempat tidak jujur dalam mengelola tanah rakyatnya. Dalam pernyataan sikap tertanggal 21 Januari 2013 dan diedarkan kepada sejumlah PNS, masyarakat dan pers di Blambangan Umpu mereka menyatakan PT Bumi Madu Mandiri (BMM) sejak 2006 salah bayar kepada Negarabatin dan sejak tahun 2009-2013 tidak memiliki izin lokasi karena diduga tidak diperpanjang. "Beberapa pekan terakhir, Waykanan diterpa aksi-aksi rakyatnya terkait dengan penguasaan tanah-tanah ulayat (adat) maupun hak milik kelompok atau individu oleh perusahaan-perusahaan secara ilegal dan melawan hukum demi kepentingan dan keuntungan serta kemakmuran kelompoknya," ujar Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori. Aksi-aksi itu di antaranya sengketa kepemilikan PT Palam Lampung Persada dengan warga Nataragung, Kampung Srirejeki, Kecamatan Blambangan Umpu. "Dan juga persoalan pelepasan hak dan ganti kerugian tanah ulayat seluas 4.650 ha milik masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeribesar yang dikuasai PT BMM eks PTPN 7," ujar dia lagi. FNBM yang terdiri atas KPKA, Pengabdian Putra Daerah Lampung (PPDL), Lembaga Studi Advokasi Anggaran dan Pembangunan (LSAAP) dan Lembaga Advokasi Rakyat (Lakra) menggelar aksi demonstrasi damai di areal Pemkab Waykanan. "Berdasarkan hasil analisis dan investigasi terhadap persoalan 4.650 ha, dapat disimpulkan bahwa pelepasan hak dan ganti kerugian oleh PT BMM tahun 2006 diduga cacat dan batal demi hukum, dengan adanya sejumlah indikator," katanya lagi. Sebagai contoh, PT BMM salah bayar kepada yang bukan pemilik hak ulayat, yakni Marga Buay Pemuka Pengiran Ilir Negarabatin seluas 2.325 ha. Kemudian, PT BMM melepas itu berdasarkan surat kesepakatan tanggal 1 Desember 2001, antara Gustami, Ketua Tim 9 Negeribesar dan Hendrik Ketua Tim 9 Negarabatin yang diduga dibuat di kantor PTPN 7, dan diduga surat kesepakatan itu merupakan hasil rapat antara PTPN 7, Tim 9 Negeribesar dan Negarabatin. Surat Keputusan Bupati Waykanan nomor: 141/B.103/01-WK/HK/2006 Tentang Pemberian Izin Lokasi PT Bumi Madu Mandiri di Kecamatan Negara Batin dan Negeri Besar Kabupaten Waykanan tanggal 13 September 2006, diduga cacat dan batal demi hukum, karena di dalam lampiran SK itu tidak dijelaskan keberadaan Kecamatan Negarabatin. SK itu menyebutkan areal dimohon untuk kebun tebu dan atas nama PT BMM. Terletak di Kampung Negeri Besar, Tiuhbaru, Kilingkiling, Kaliawi di Kecamatan Negeribesar Kabupaten Waykanan dengan luas kurang lebih 4.650 ha. Dengan demikian, di dalam SK Bupati Waykanan itu, mengandung unsur ketidakselarasan dan bertolak belakang serta diduga cenderung memaksakan diri dalam melepas hak tanah ulayat kepada perusahaan. Karena itu, dalam pernyataan sikap yang menyatakan sejumlah nama, seperti Koordinator Presidium KPKA, Ansori, lalu Ketua Umum PPDL Irawan Saleh, lantas Hamami Ketua LSAAP dan Antoniyus Direktur Lakra, FNBM menuntut tiga hal. Pertama, Bupati Waykanan harus mengambil langkah agar PT BMM segera angkat kaki dari tanah rakyat Negeribesar 4.650 ha karena diduga izin lokasi sejak 2009 tidak diperpanjang, dengan demikian, lahan yang didudukinya ilegal. Kedua, Pemkab Waykanan harus segera mengambil langkah agar PTPN 7 segera mengeluarkan sewa dan CSR serta mengganti kerugian hak milik rakyat Negeribesar yang digusur selama pendudukan lahan. PTPN 7 diduga tidak melepaskan hak ulayat secara benar dan bahkan dan CSR-nya sejak tahun 1984-2013 tidak ada yang masuk ke wilayah Negeribesar. Ketiga, terkait Perusahaan Gas Negara (PGN), agar Pemkab Waykanan segera mencairkan dananya mengingat penggugat, tergugat sudah meninggal dunia dan harus dilanjutkan ahli warisnya. Ahli waris penggugat diduga tidak dapat menunjukkan kepemilikannya karena secara hukum dan kenyataan fisik di lapangan dikuasai penggugat rekonvensi. Karena itu, perlu dibuatkan sebuah gaasan agar hak rakyat segera diberikan sesuai dengan haknya dan tidak bertentangan dengan hukum.(antara)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement