Responsive Advertisement
Pakaian Dinas DPRD Lampung Rp1,8 M Gerogoti APBD BONGKARPOST.COM – Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi menegaskan, pengadaan Pakaian Dinas untuk 85 anggota DPRD Provinsi Lampung, adalah pemborosan anggaran. Pakaian Dinas Harian (PDH), Pakaian Sipil Resmi (PSR) dan Pakaian Sipil Harian (PSH) untuk para wakil rakyat itu dilakukan dengan dua kali tender, yang nilainya mencapai Rp1,8 miliar. Sekretariat DPRD dan DPRD setempat dituding CBA menggerogoti APBD Lampung tanpa melihat kondisi keuangan yang tengah defisit. “Tanpa perduli defisit yang harus ditanggung APBD,” tandasnya. Ditambahkan mantan koordinator FITRA Indonesia ini, sepertinya DPRD Lampung hanya ingin bermewah – mewah dengan mengalokasikan permintaan beli baju baru, dan tidak perduli dengan defisit anggaran. “Mereka tidak peduli adanya pemborosan anggaran, padahal itu berasal dari uang pajak rakyat,” tegasnya. Menurut Uchok, dalam UU, tidak ada keharusan untuk Sekretariat DPRD dan anggota DPRD membeli pakaian dinas. Ditengarai, pengadaan baju Dewan adalah ‘aji mumpung’, karena bisa memanfaatkan anggaran untuk keperluan yang kurang bermanfaat. “Tidak ada itu (pengadaan baju di UU). DPRD hanya ingin yang gratisan saja, mau semua gratis mumpung menjadi anggota Dewan,” tukasnya. Uchok juga mengecam kinerja Sekretariat DPRD setempat, yang diduga sengaja mempermudah jalan untuk menghabiskan APBD demi secarik baju. “Ini memang memalukan. Mintanya gratis, dan sudah seperti pengemis kalau ingin beli baju ini direalisasikan,” ketusnya. Diketahui, pengadaan pakaian dinas 85 anggota DPRD Lampung sebesar Rp1,8 miliar terus dikritik. Mirisnya, Sekretariat DPRD setempat, hanya menganggap seperti ‘angin lalu’. Di tengah kondisi anggaran Provinsi Lampung yang defisit, Sekretariat DPRD Lampung menganggarkan anggaran miliaran untuk baju para wakil rakyat itu. Sekretaris DPRD Lampung Sutoto, terkesan buang badan menanggapi kritikan tersebut. Ia pun malah ‘buang badan’. “Hubungi saja Pak Grisman Kabag Umum,” tulis Sutoto di pesan singkatnya. Sementara, Koordinator Presidium Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Gindha Ansori Wayka menilai, Sekretariat DPRD setempat melakukan pemborosan dalam mengelola anggaran. “Seharusnya sekretariat dewan bisa berhemat karena sesuai dengan asas pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien,” tegas Ansori. Menurutnya, untuk apa memberikan baju (pakaian dinas) namun pengabdiannya (DPRD, red) tidak sesuai dengan kinerja. Indikatornya, masih banyak wakil rakyat yang kurang berpihak dengan rakyat, belum lagi yang malas ikut rapat paripurna. “Kalaupun aturan mengaturnya tapi harus disesuaikan dengan beban keuangan daerah,” ujarnya. Ia pun tidak mensoal alokasi anggaran jika sesuai dengan aturan. Namun menurutnya, ada baiknya anggaran pakaian dewan dipangkas agar tidak membebani anggaran. “Bisa saja dari bahannya disesuaikan sehingga bisa lebih hemat,” tambah dia. Jika benar-benar untuk mengabdi kepada daerah, sambung dia, maka alangkah baiknya para anģgota DPRD tidak mempersoalkan jika tidak dibuatkan seragam. “Ini baru wakil rakyat yang mikir otaknya,” ketusnya. (**)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement