Responsive Advertisement
Oknum DPRD Lampung Diduga Terlibat Korupsi Gudang Beras (pelitaekspres.com) – KASUS korupsi proyek pembangunan gudang beras, 2011, di Kecamatan Anaktuha, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) kian memanas. Belakangan terungkap, pemilik perusahaan PT Alam Karya Abadi (PT AKA), pemenang tender proyek gudang beras senilai Rp3,8 miliar itu adalah oknum anggota DPRD Provinsi Lampung, berinisial YR. Hasil penelusuran Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, YR sengaja menempatkan Rasyid Hakim sebagai direktur perusahaan itu, untuk tamengnya menggarap sejumlah proyek APBD di beberapa kabupaten/kota di Lampung. “YR kan anggota DPRD, nggak boleh main proyek. Jadi, untuk mengelabui publik dia menempatkan Rasyid Hakim sebagai direktur,” ungkap Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori, SH, MH, melalui rilisnya, Rabu (5/8). Kepada pelitaekspres.com Ginda Ansori mengungkapkan, KPKAD siap mempertanggungjawabkan pernyataan tersebut. Bahkan pihaknya akan memberikan bukti jika nanti diperlukan oleh penegak hukum. “KPKAD menjamin Rasyid bukan pemilik perusahaan PT AKA yang sebenarnya. Kami akan membuka semua datanya dalam persidangan, jika memang itu diperlukan,” jelas Ginda. Berdasarkan penelusuran alamat perusahaan PT AKA memang sama dengan alamat rumah oknum DPRD berinisial YR, di Jalan Raden Saleh Kedaton, Bandarlampung. Selain itu, KPKAD juga mempertanyakan sikap Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunungsugih yang terkesan tebang pilih terhadap sejumlah pihak yang terlibat dalam kasus korupsi itu. Terlebih, Kejari Gunungsugih melalui Kasipidsus (Tedy Nopriyadi-red) diduga telah menerima uang titipan sebesar Rp600 juta, sebagai uang pengganti atas kerugian negara dalam kasus korupsi gudang beras itu, atas hasil perhitungan pihak kejari. Anehnya, Achmad Sobri Wertha selaku Sekretaris Dinas Koperasi dan Perindustrian (Koperindag) Lamteng sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek itu, tidak mengetahui adanya uang titipan tersebut. Achmad Sobri Wertha yang kini sudah ditahan oleh pihak Kejari mengaku tidak pernah memulangkan atau menitipkan uang kepada kejari, sebab dirinya merasa tidak bersalah. “Ini aneh, seharusnya pengembalian itu atas audit BPK dan BPKP. Nah, ini uang siapa yang dititipkan ke Kasipidus? Achmad Sobri yang ditengarai kejari bersalah merasa tidak pernah menitipkan uang tersebut,” kata Ginda Ansori. Yang jelas, kata Ginda Ansori, langkah pihak Kejari Gunung Sugih yang melakukan penahanan terhadap PPK sangat tidak tepat. Seharusnya semua pihak yang terlibat harus diusut, seperti Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (Rustam) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Sarwono, dan terutama adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Lamteng, Abul Awaali Zubair. “Orang-orang ini yang paling bertanggung jawab, bukan PPKnya,” paparnya. KPKAD mengingatkan, Rustam dan Sarwono adalah pihak yang membuat surat pernyataan bahwa pembangunan gudang telah selesai 100 persen. Selanjutnya, mereka berdua merekomendasikan agar Abul Awaali Zubair selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mencairkan dana proyek tersebut. “Jadi, mereka bertiga juga harus ditangkap. Karena, jika melihat alur kerjanya, ketiga orang inilah yang paling bertanggung jawab,” tegas Ginda. Terbukti, Kadisperindag Lamteng terbukti mengikuti seluruh proses proyek pembangunan gudang beras yang dialokasikan dalam APBD Kabupaten Lamteng tahun 2011 sebesar Rp3.833 miliar. Hingga akhirnya, Abul Awaali Zubair juga mengetahui realisasi pembangunan gudang beras tidak terselesaikan hingga batas waktu akhir, hingga diterbitkan Surat No: 800/143/D.6/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Penangguhan Pencairan Dana senilai Rp1.533.446.350 yang ditujukan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandarjaya. Sementara, itu, berkaitan dengan laporan KPKAD ke Kejari Gunung Sugih dan juga mempertanyakan uang titipan kerugian negara, saat disambangi ke kantornya, Kajari Gunung Sugih, Nina Kartini, sedang tidak berada di tempat. Menurut stafnya, Kajari sedang ada acara di luar. “Ibu sedang tidak ada, lagi ada urusan di luar,” ujar salah satu stafnya. Sementara, Kasipidusus Tedy Nopriyadi, saat dihubungi melalui ponselnya berulang kali dalam keadaan tidak aktif. Diketahui, April 2015 Kejari Gunungsugih sudah mulai menangani perkara korupsi pembangunan gudang beras yang diduga telah merugikan keuangan negara sebesar Rp600 juta. Pada 13 Mei 2015, Kejari Gunungsugih menahan Ahmad Sobri Wertha, Sekertaris Disperidag Lamteng sekaligus PPK proyek tersebut. Selanjutnya, Kejari juga menahan Rasyid Hakim, Direktur PT Alam Karya Abadi, rekanan pembangunan gudang beras. Saat ini kedua tersangka dititipkan di Lembaga Pemasyarakatan (LP) Kelas III A. Gunungsugih hingga persidangan. Menurut Kepala Kejari Gunungsugih, Nina Kartini, saat dilakukan pemeriksaan fisik bangunan, pihak Kejari menemukan adanya dugan penyimpangan, yang pembangunannya dikerjakan tidak sesuai dengan draf yang telah ditentukan. Akibat pengerjaan proyek yang terkesan asal-asalan ini, diperkirakan negara mengalami kerugian sekitar Rp600 juta lebih. (***)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement