Responsive Advertisement
Mengungkap KKN di Bank Lampung (bersambung-bagian 1) June 17, 2015 - Berita - Tagged: Bank Lampung, Fajar Sumatera, Gubernur Lampung, Ridho Ficardo - no comments Bank Lampung (FS) Bank Lampung (FS) BANDARLAMPUNG, FS – Mendapatkan data di Bank Lampung tergolong sulit bagi wartawan, apalagi bagi wartawan Harian Fajar Sumatera. Bertahun-tahun selalu menerima penolakan yang kurang enak. Padahal media ini menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial serta klien masyarakat tanpa mengenal golongan apalagi Sara. Ternyata, banyak perekrutan yang bersifat KKN di bank itu. Baru-baru ini Gubernur Lampung, Ridho Ficardo, menjalankan tugasnya ke bank milik pemerintah Lampung itu untuk memperbaiki kondisi kerja dan kinerja semua yang ada di bank itu untuk menjadi lebih baik. Namun, dia menemukan sejumlah kejanggalan, yakni dalam persoalan perekrutan karyawan atau pegawai. Hal itu pun dipertanyakan oleh gubernur soal mekanisme pengangkatan pegawai. Gubernur mengawali dengan pertanyaan mekanisme pengangkatan anggota Komite Pengawas Bank Lampung oleh direksi. Dia menemukan kejanggakan lantaran pengangkatan dan perekrutannya terkesan dipaksakan. “Gubernur mempertanyakan, kenapa ada beberapa anggota komite pengawas yang berasal dari luar Lampung. Bukankah di provinsi ini masih banyak SDM yang berkompeten?” jelasnya. Apakah anda pernah dengar ada lowongan anggota komite di Bank Lampung? Kalau ada, kapan? Artinya, proses rekrutmennya tidak sehat. Dugaan KKN pengangkatan anggota komite juga diperkuat dengan sejumlah anggota yang berasal dari luar daerah. “Ada anggota komite Bank Lampung berasal dari Bali. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah SDM di Lampung ini sudah tidak ada lagi? Apakah SDM di Lampung bodoh semua?,” ujarnya Gubernur Lampung M Ridho Ficardo mengultimatum Direksi Bank Lampung agar menyelesaikan konflik internalnya, terhitung tujuh hari sejak Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank Lampung yang digelar pada Selasa (9/6) lalu. Hal itu diungkapkan salah satu karyawan Bank Lampung yang meminta identitasnya tidak disebutkan, Senin (15/6). Selain itu, Gubernur juga membatasi jajaran direksi segera membenahi kinerjanya selama enam bulan ke depan. Jika tidak, jajaran direksi bank Lampung diminta segera mengundurkan diri. “Selama enam bulan ini gubernur akan mengevaluasi kinerja direksi. Jika dianggap tidak cakap, maka diminta mengundurkan diri. Itulah poin- poin penting yang dibahas gubernur dalam RUPS beberapa waktu lalu,” ungkapnya. Sebelumnya, sejumlah Kepala Divisi (Group Head) PT Bank Lampung mengeluarkan mosi tidak percaya terhadap direksinya. Mosi tersebut dipicu kebijakan direksi yang dinilai terkesan pilih kasih. Sebab, direksi memberikan remunerasi sebesar Rp15 juta untuk 14 hari masa kerja kepada anggota Komite Bank Lampung. Sementara, remunerasi yang diterima oleh pegawai Bank Lampung setingkat Group Head hanya sebesar Rp6,5 juta lebih untuk sebulan kerja. “Kami ingin penyesuaian. Beban dan risiko kerja kami lebih berat ketimbang anggota komite. Tapi kenapa penghasilan yang kami terima lebih kecil? Mereka yang kerjanya cuma 14 hari saja bisa dapat Rp15 juta sampai Rp20 juta,” ujar seorang pegawai Bank Lampung. Sementara, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung juga menyatakan telah mendengar informasi tentang kisruhnya internal manajemen Bank Lampung. Bahkan, KPKAD mengaku telah memiliki salinan atas gugatan penyesuaian remunerasi yang ditandatangani oleh sepuluh Group Head Bank Lampung. Menurut Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori, SH, MH, permintaan Group Head untuk penyesuaian gaji sangat rasional. Terlebih, ada ketimpangan penghasilan terhadap anggota komite yang dinilai tidak sebanding dengan karyawan Bank Lampung. “Anggota komite itu kerjanya cuma 14 hari tapi penghasilannya mencapai puluhan juta. Tentu tidak sebanding dengan kepala divisi yang cuma Rp6 juta,” katanya. TIM (Harian Fajar Sumatera, Rabu 17 Juni 2015, hal. 1)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement