Responsive Advertisement
KPKAD Propinsi Dukung Anggota DPRD Tanggamus Laporkan Bupati Ke KPK Tanggamus (MN) Lampung Terkait Dugaan Penyuapan anggota DPRD kabupaten tanggamus Koordinator Presidium. KPKAD Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah propinsi lampung , Ansori,SH.MH mendukung keberanian 14 anggota DPRD tanggamus yang dengan vokal nya melaporkan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ke KPK. Langkah wakil rakyat tanggamus ini patut diajungkan jempol dan patut dicontoh anggota anggota dewan yang lain baik anggota DPRD Kabupaten/ kota dan Propinsi sosok anggota DPRD seperti mereka lah ang diharapkan masyarakat sekarang ini, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) propinsi lampung , Ansori,SH.MH akan mendukung bahkan akan mengawal langsung ke KPK agar proses di KPK sesuai harapan rakyat Lampung, khususnya kabupaten tanggamus. Bupati tanggamus Bambang Kurniawan harus disikapi dan ditindak lanjuti oleh pihak KPK, karena diduga sudah masuk ranah tindak pidana, Penyuapan dan tindak pidana korupsi ( tipikor) hal tersebut dikatakan Ansory SH,MH ketika dikonfirmasi melalui telp selulernya Rabu (16/12), Menurut Ansory hal tersebut sudah masuk ranah tindak pidana penyuapan dan korupsi (tipikor) apabila tidak diambil langkah cepat bisa bisa kepala daerah khususnya Bupati tanggamus semena mena bahkan bisa di contoh terhadap Bupati /walikota yang lain nya. Seperti pemberitaan sebelumnya,Ditengarai supaya melancarkan atau memuluskan Pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD 2016 Kabupaten Tanggamus hampir semua Anggota DPRD tanggamus diduga telah menerima aliran dana dari Bupati Tanggamus Bambang kurniawan, agar jalannya pengesahan APBD 2016 lancar. Dengan nilai yang berpariasi ada yang 30 juta, 35 juta, 40 juta, 45juta hingga 65juta. Dari seluruh anggota DPRD tanggamus, yang menerima aliran dana dari Bambang Kurniawan, 14 Anggota DPRD Tanggamus diantaranya mereka sepakat melaporkan Bambang Kurniawan ke KPK masing masing, HW,SM,NZ HN,TWY,ZK,AF,DK, TZ, NB, BH IWG,AGM, WNM mereka semua anggota DPRD Tanggamus, sepakat ke 14 anggota dewantersebut membawa barang bukti berupa Uang tunai, yang diduga pemberian dari bambang kurniawan dengan bungkus yang berbeda beda, ada yang bunkus plastik ada yang bungkus koran, sebagai alat bukti untuk melaporkan Bambang Kurnawan bupati tanggamus ke KPK. Dari 14 Anggota DPRD tanggamus yang berangkat ke jakarta mereka semua menggunakan kendaraan pribadi, sesampai di jakarta diterima di gedung KPK jumat. (11 /12) digedung KPK masing masing diperiksa satu persatu berikut barang bukti sesuai pemberian dari bambang ada yang 30 juta, 35 juta, 40 juta, 45juta hingga 65juta setiap anggota dewan diberi tanda terima penyerahan barang bukti dari Penyidik KPK dengan totalan mencapai ratusan juta rupiah, Menurut penjelasan salah satu anggota dewan berinisial HW ketika diminta keterangan terkait keberangkatan kegedung KPK, Selasa ( 15/12) HW memaparkan awal mula aliran dana ini terjadi ketika pengesahan APBD 2016 semua anggota dewan melalui ketua Fraksi masing masing mulai ada loba lobi oleh Pahlawan Usman dan Ikhwani anggota DPRD Tanggamus yang tak lain merupakan perpanjangan tangan Bambang Kurniawan. Semua anggota DPRD Tanggamus diajak bertemu di rumah makan di pringsewu, oleh Pahlawan Usman, dengan tujuan agar mulusnya pengesahan APBD 2016 setiap anggota dewan akan mendapatkan aliran dana dari Bambang Kurniawan Bupati Tanggamus. Jelasnya. Lebih lanjut menurut HW Setelah kami menerima aliran dana tersebut kami berpikir apakah begini selama pengesahan APBDsebelumnya. Sehingga kami sepakat ambil dan kita laporkan ke KPK jelasnya,. Lebih lanjut jelas HW menurut penjelasan penyidik KPK bagi anggota DPRD yang tidak segera melaporkan sampai 30 hari dari penerima aliran dana tersebut maka anggota DPRD Tanggamus bisa kita jadikan tersangka. Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan ketika dikonfirmasi terkait dirinya dilaporkan ke KPK hingga berita ini Bambang menegaskan tidak pernah menyuap siapa pun dalam membahas APBD. ’’Nggak ada penyuapan itu. Tanya sama mereka motifnya apa? Saya tidak pernah merasa menyuap,” ujarnya. Menurut dia, APBD 2016 sudah selesai dibahas dan disahkan. Karenanya, semua proses pembahasan APBD telah rampung. ’’Jadi di mana menyuapnya? Saya juga bingung. Jadi tanya saja sama yang melaporkan,” saran Bambang. Dia kembali menegaskan, jika berbicara penyuapan APBD, prosesnya telah selesai, demikian juga pembahasan KUA-PPAS (kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara). ’’Saya tidak perlu menyuap–nyuap lagi karena APBD telah disahkan. Semua sudah beres. Jadi saya pikir hal itu mengada-ada!” tandasnya. Terkait rumor adanya kader PDIP yang disebut-sebut ikut terlibat melaporkan, Bambang juga mengaku tidak mengetahui. Tetapi jika memang ada, ia memastikan bakal ada sanksi indisipliner. ’’Karena saya tidak mengetahui secara persis seperti apa. Yang jelas, saya mendengar rumor-rumor saja. Permasalahan ini bisa saja saya laporkan balik karena pencemaran nama baik dan sebagainya,” tegas pria yang juga menjabat ketua DPC PDIP Tanggamus ini. Terpisah, Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha membenarkan jika pihaknya telah menerima laporan dugaan penyuapan Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan kepada belasan anggota DPRD setempat. Menurut dia, penelaahan itu dilakukan KPK setelah mendapat laporan dari belasan anggota DPRD Tanggamus. Tidak hanya itu, KPK juga menerima penyerahan uang suap sebagai bukti senilai Rp525 juta. ’’Penelaahan sedang dilakukan tim Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK,” ujarnya di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, kemarin. Arsa –sapaan akrab Priharsa Nugraha– menjelaskan, proses verifikasi ini penting untuk mengetahui jenis kasus dan penanganannya. Sebab, Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK merupakan bagian yang mengurusi pelaporan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam proses penelaahan, KPK biasanya meminta pelapor melengkapi sejumlah dokumen. ’’Jika ditemukan indikasi korupsi, tim akan ekspos untuk ditingkatkan ke pengumpulan bahan keterangan dan terus hingga tahap penyidikan,” tegasnya. ‎Berdasarkan aturan yang berlaku, verifikasi membutuhkan waktu 30 hari atau sebulan. ’’Kalau masih kurang lengkap, akan dihubungi kembali pelapor. Kan aturan mengharuskan untuk memberikan informasi lagi,” ‎urai Arsa. Dia menambahkan, tahap selanjutnya, lembaganya akan meninjau ulang untuk memastikan laporan yang diterima tidak ditangani penegak hukum lain atau hanya KPK. ’’Artinya ada tidak kerugian negaranya sedang dikaji. Tim menelaah laporan termasuk korupsi, suap, atau malah pemerasan,” tandasnya. Powered by Telkomsel BlackBerry®

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement