Responsive Advertisement
KPKAD : PPK Sering Nakal, Dana Pemeliharaan Ada Tapi Didiamkan Print Email inShare [Pin It] Last Updated on 01 June 2015 Hits: 582 Bandar Lampung : Lambannya respon Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung melakukan perbaikan proyek Jalan Agus Anang, Kecamatan Panjang, Bandar Lampung menuai komentar pedas dari Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD). Menurut Ketua KPKAD, Ginda Ansori Wayka, Dinas PU Kota BandarLampung harus sesegera mungkin mengambil langkah kongkrit untuk memperbaiki kondisi jalan Agus Anang yang dibiarkan rusak tersebut. Jika proyek itu masih dalam masa pemeliharaan, kata Ginda, maka sudah selayaknya PU dan rekanan bertanggungjawab untuk melakukan perbaikan. “Pekerjaan itu kan ada masa pemeliharaan, kalau sudah hancur sebelum masa pemeliharaan, itu masih tanggungjawab perusahaan,” kata Ginda, Senin (01/06/2015). Ginda mencontohkan dalam berbagai kasus, sering terjadi pejabat pembuat komitmen nakal, artinya ketika dana pemeliharaan sudah dicairkan, namun biasanya ada yang yang bandel tidak melakukan perbaikan. “ Terkadang nakal PKK nya, dana pemeliharaan sudah cair, tetapi pekerjaan tidak dilaksanakan,” tuding Ginda. Dia menambahkan, jika tahun anggarannya sudah enam bulan pemeliharaan, maka penyidik tindak pidana korupsi, baik jaksa atau polisi harus melakukan audit investigasi dan penyelidikan. Ditanya terkait niat DPRD Kota Bandar Lampung yang akan menindaklanjuti persoalan Jalan Agus Anang tersebut, Ginda justru cenderung meragukannya. “Dewan? Capek kalau bicara soal wakil rakyat itu. Mereka tak ubahnya LSM yang berjengkol. Yang ada malah nantinya hal itu diduga bias menjadi komoditas politik untuk emndapatkan pekerjaan di dinas/instansi tersebut,” tandasnya. Sebelumnya, akademisi dari Universitas Lampung(Unila), M. Iwan Satriawan menilai, terkait proyek pembangunan jalan di Jalan Agus Anang, Kelurahan Panjang Kecamatan Panjang dengan nilai anggaran mencapai miliaran, diduga asal jadi dikarenakan adanya pemotongan dana proyek. Proyek itu belum habis masa pemeliharaan namun kondisinya memprihatinkan, terlihat ada beberapa pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan seperti, plat deker yang dipasang, sedangkan di proyek ini tidak, lalu siring pasangan di depan SMP 11 dibongkar dengan type 40 ternyata tidak dibongkar dan masih ada yang lain. "Bisa jadi pengurangan tersebut karena anggaran untuk pembangunannya sudah dipotong,"kata Iwan, kemarin. Menurut Dosen Fisip Unila ini, dugaan pengurangan volume dikarenakan dana yang dianggarkan tidak utuh dalam artian banyak 'disunat' dengan peruntukan yang tidak jelas. "Jadi semisal anggaran 100% yang diterima kontraktor cuma 50%,"tegasnya. Pengamat hukum Tatanegara ini menilai, cukup sulit untuk kontraktor dalam melaksanakan pekerjaan dengan maksimal, pun pejabat PU setempat dikarenakan hal semacam ini seperti terorganisir. "Ya repot, di satu sisi mereka bawahan yang harus ikut kata atasan,"ungkapnya. Kemudian lanjut Iwan, jika dari atasannya memberi contoh yang baik, maka akan menjadi tauladan bagi bawahannya. "Kuncinya ada di kepala daerah, jika kepala daerah jujur dan tegas maka bawahan akan ikut juga,"tutupnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement