Responsive Advertisement
KPKAD Pertanyakan Kinerja Konsultan Dinas PU Harianlampung.com - Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ansori SH MH mempertanyakan kinerja konsultan pengawas Dinas PU Kota Bandarlampung. Hal ini berkaitan dengan maraknya realisasi proyek jalan yang hanya bertahan `seumur jagung`. Menurut Ansori, permasalahan realisasi jalan seumur jagung sudah jadi masalah klasik, dan berjalan bertahun-tahun. Bukan permasalahan baru, meski terkesan selalu dianggap angin lalu oleh pihak-pihak terkait. "Bukan barang baru, meski yang jadi pertanyaan selama ini bagaimana kinerja konsultan pengawas, yang tiap tahunnya menelan anggaran puluhan miliar rupiah," ungkapnya, melalui sambungan telepon kepada harianlampung.com Kamis (15/1). Ansori meyakini jika kinerja konsultan pengawas, dan pengawas internal dinas PU berjalan dengan baik, dapat dipastikan umur perencanaan seluruh proyek jalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. "Setiap spesifikasi jalan itu memiliki kepastian umur perencanaan, tapi yang terjadi saat ini tidak seperti itu. Apa pun spesifikasi jalannya hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan," sesalnya. Dampak dari acuh tak acuhnya pihak terkait akan permasalahan klasik realisasi proyek jalan tersebut ditegaskan Ansori, tidak lagi terhitung berapa anggaran daerah yang dikorbankan. "Hitung saja setiap tahunnya berapa ratus miliar proyek jalan menelan anggaran APBD. Sementara realisasi fisiknya hanya mampu bertahan dalam hitungan bulan, lagi-lagi rakyat jadi korban," tukasnya. Berdasarkan penelusuran KPKAD Lampung, fungsi pengawasan Dinas PU sangat memprihatinkan. Dia menilai, lemahnya kinerja konsultan pengawas tidak terjadi begitu saja. Melainkan ada dugaan kuat faktor pendukung lainnya, diantaranya dugaan ketidakjelasan pengadaan konsultan yang tiap tahunnya menelan anggaran puluhan miliar. "Tahun kemarin lebih dari Rp10 miliar hanya untuk pengadaan konsultan pengawas, dan bisa dicek di LPSE semua didominasi penunjukan langsung (PL). Kesan yang muncul dinas PU menghindari proses tender pengadaan konsultan," bebernya. Sementara dengan tidak ditenderkannya pengadaan konsultan oleh dinas PU diungkapkan Ansori, ada dua dampak buruk yang terjadi. Pertama, pemborosan anggaran karena tidak melalui proses tender. Kedua, tidak adanya jaminan konsultan pengawas yang ditetapkan oleh dinas PU memiliki tingkat kemampuan dan profesionalisme yang baik, karena tidak melalui penjaringan dan persaingan yang sehat melalui proses tender. "Mengapa harus dipecah-pecah pengadaan konsultan pengawas, sementara objek kerjanya sama. Apalagi tahun ini kami dengar pengadaan konsultan pengawas jadi membengkak mencapai Rp20 miliar," tandas Ansori. Berkaitan dengan hal itu, Ansori mengimbau kepada Walikota Bandarlampung Herman HN untuk mengevaluasi dinas PU. Karena jika tidak semangat pembangunan yang gencar digadang-gadang walikota tidak dapat berjalan dengan baik. "KPKAD sangat mengapresiasi kinerja dan kebijakan walikota di bidang pembangunan, hanya saja semangat itu belum kami lihat terproyeksikan dengan baik oleh jajaran dibawahnya. Kuncinya, segera evaluasi dinas PU," pungkasnya. sementara, Kabid Perencanaan Dinas PU Bandarlampung Bambang Yustiawan belum berhasil dikonfirmasi terkait hal itu. Saat dihubungi wartawan, nomor ponselnya dalam keadaan tidak aktif. (andi/mf/eh)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement