Responsive Advertisement
KPKAD Nilai Inspektorat Lamban 29 Nov 2015 Hits: 20 ****Kasus Dugaan Penggelapan Setoran Kios BANDARLAMPUNG-Belum adanya kejelasan terkait dugaan penggelapan dana setoran awning (kios) di Pasar Bambu Kuning (BK). Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, Ginda Ansori, mendesak pemerintah kota (Pemkot) Bandar Lampung segera mengusut tuntas kasus dugaan tersebut. Ginda menilai Inspektorat setempat terkesan lambat dalam menyikapi instruksi Pejabat Sementara (Pj) Walikota Bandar Lampung Sulpakar. “Seharusnya Inspektorat bertindak tegas, nama baik Pemkot dipertaruhkan disini. kalau dibiarkan berlarut-larut jangan heran kalau timbul persepsi macam-macam dari masyararat,” kata Ginda, kepada harianlampung.com, Minggu (29/11). KPKAD mendesak pemkot memberikan kejelasan terkait dugaan aliran dana sebesar Rp360 juta kepada oknum UPT Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) dan Badan Polisi Pamong Praja (Banpol PP) dalam pembangunan kios di bagian barat dan selatan Pasar Bambu Kuning. Keterlibatan kedua SKPD itu mencuat lantaran usai rapat koordinasi antara Pemkot Bandarlampung, pengembang pasar PT.Senjaya Rezeki Mas Budiman dan pedagang di Pasar Bambu Kuning. Ketika itu setelah rapat yang membahas pembongkaran awing di Jln.Batu Sangkar, pimpinan PT Senjaya Rezeki Mas Budiman mengatakan sebelumnya sudah berkoordinasi dengan personel Polisi Pamong Praja dan UPT Pasar Bambu Kuning. "Tidak mungkin kami membangun awning tanpa koordinasi dengan satker terkait. Kita bersama UPT Pasar Bambu Kuning dan Pol PP membahas masalah ini," ujarnya. Ginda lantas menambahkan Pemkot juga harus membuka hasil penyelidikan ekspose hasil penyelidikan Inspektorat terkait aliran dana pembangunan 44 awning tersebut. “Ya agar semua jelas, apakah ini tuduhan sepihak dari pengembang atau memang benar ada. Kalau memang ada silahkan disanksi, sesuai dengan aturan yang berlaku,” tukasnya. Ginda juga menyoroti tengat waktu penyelesaian yang sudah diberikan oleh Pj.Walikota Sulpakar terkait pengungkapan kasus ini. Diketahui Pemkot menetapkan pada Selasa (1/12) polemik pasar Bambu Kuning sudah harus diselesaikan. Sementara dua minggu setelahnya yakni (15/12) seluruh pedagang yang menempati awning liar harus sudah direlokasi ke lantai dua dan tiga bangunan pasar tersebut. “Deadlinenya sudah semakin dekat, kami minta inspektorat sigap bertindak,” tegasnya. (ron)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement