Responsive Advertisement
KPKAD Minta PU Transparan шаблоны YooTheme шаблоны Недвижимости joomla Details 11 Oct 2015 Hits: 30 BANDARLAMPUNG-Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung, meminta Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bandar Lampung dapat transparan dan terperinci dalam penggunaan anggaran perencaanaan. "Soal dana perencanaan maupun dan pengawasan yang terIndikasi adanya penyimpangan, maupun adanya setoran dari pihak rekanan, bukan rahasi umum lagi, persoalanya adalah, maukah aparat penegak hukum mengugkapnya, jangan sampai uang rakyat jadi bancakan oknum-oknum di dinas PU," ujar Ansori Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Minggu, (12/10). Selain aparat penegak hukum, seperti kejaksaan maupun pihak kepolisisan, fungsi pengawasan DPRD Bandarlampung maupun pihak Inspektorat Pemerintah Kota Bandarlampung haruslah berjalan. "Kita minta fungsi dewan yakni salah satunya sebagai pengawasan, harus berjalan. Dana sebesar itu, harus jelas penggunaanya. Coba dewan minta secara terperinci soal perencaanaan yang direncanakan dinas PU," ujar Ansori. Jangan sampai muncul, bahasa klasik dewan," ya akan kita bahas, nanti kita pinta, atau nanti kita panggil, tapi tanpa ada pembuktian. Dana sebesar itu bukan kecil, disinilah kita ingin lihat salah satu bukti fungsi dewan dalam pengawasan berjalan," ujar dia. "Kalau ada isu setoran proyek perencanaan mulai dari 30-40 persen, memang hal itu santer terdengar, tetapi pembuktianya memang sulit, karena pihak yang menyetor biasanya mana mau menyampaikan secara gamblang, atau ada bukti setoran, jadi soal itu yah kita serahkan kepihak aparat hukum untuk menindaklanjutinya. Kita lebih fokus, apa benar, untuk perencanaan dikota ini menelan dana sebesar itu, apa tidak tumpang tindih, lalu bagaimana juga dana pengawasanya, nah disinilah kita akan pertanyakan secara terperinci," kata dia. Sementara itu, untuk diketahui dalam APBD murni 2015. anggaran dana perencanaan sebesar Rp 10,5 M. Dan untuk dana pengawasan sebesar Rp 7 M. Sedangkan dianggaran APBD Perubahan dana Perencanaan sebesar Rp 22,190 M. Dan dana pengawasan sebesar Rp 4.809 M. Dan hal ini dikeluhakn salah satu pihak rekanan, Yakni, menyangkut indikasi setoran proyek mulai dari 30-40 persen hingga "Dana perencanaan dan pengawasan sangat timpang. Lihat saja di perubahan, masak perencanan sebesar Rp22 miliar lebih, pengawasanya hanya Rp4 miliar. Padahal menerut ketentuan, dana perencanaan dan pengawasan adalah 7-8 persen dari global anggaran kegiatan disatuan kerja tersebut. Dan ini juga rawan tumpang tindih, alangkah banyaknya dana perencanaan, sementara baik ruas jalan saja tidak ada yang baru atau infrastruktur lainya. Rata-ratakan perbaikan. Ini pemborosan anggaran, yang ujung-ujungnya hanya untuk mengenyakan satu dua orang saja, oknum di PU Bandarlampung," kata salah satu rekanan, yang enggan namanya disebutkan. Parahya lagi, kata dia, dana perencanaan atau pengawasan, selain ada yang di Tender dan Penunjukan Langsung (PL) untuk mendapatkanya harus menyetor mulai dari 30-40 persen. "Yah, itumah bukan rahasia lagi, kalau soal setoran dana perencanaan. tapi kalau di dinas PU Bandarlampung ini sangat nemen, kalau ditempat lain misalkan hanya 15-20 persen, kalau di pu kota untuk perencanaan ini mulai dari 30-40 persen setoranya, ya, dana sebesar itu jadi bancakan," kata dia. Atas hal ini, Penjabat Walikota Bandarlampung, Sulpakar, meskipun membantah jika ada setoran proyek, tetapi Sulpakar akan melakukan kroscek atas benar tidaknya infomasi tersebut. "Saya pastikan yang pertama masalah setoran tidak ada, terkait mekanisme, kan ada pengawas baik pengawas internal, seperti inspektorat, maupun esternal seperti BPK, kalau nanti belum ada audit yang menyatakan salah, yah tidak salah," kata dia. Meskipun begitu, kata dia, dirinya akan melakukan kroscek," nanti akan kroscek, kalau nanti benar-benar ada yang melanggar nanti akan kita pelajari mana yang melanggar dan mana yang harus dikembalikan dengan catatan hukum," ujarnya. Untuk diketahui, tahun anggaran 2015 dana perencanaan teknis dan pengawasan di dinas PU Kota Bandarlampung, untuk Belanja Jasa konsulatasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp10.585.000.000,00. Sedangkan Belanja. Jasa konsulatsi pengawasan jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp7.000.000.000,00. Pada anggaran APBD Perubahan untuk Belanja Jasa konsulatasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp22.190.795.000,00. Mengalami kenaikan kurang lebih Rp 11 miliar dibandingkan APBD murni 2015. Sedangkan Belanja. Jasa konsulatsi pengawasan jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp4.809.205.000,00. Dana pengawasan ini menurun jika dibandingkan di APBD murni yang sebesar Rp 7 miliar. Dan untuk, APBD tahun 2016, pemkot Bandarlampung, sudah menggangarkan Belanja Jasa konsulatasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp7 miliar. Sedangkan Belanja. Jasa konsulatsi pengawasan jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp6 miliar.(ron)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement