Responsive Advertisement
KPKAD Minta Pemkot Segel Hotel Ilustrasi salah satu hotel di Lampung (ist) BANDARLAMPUNG News - Kasus pembangunan 7 hotel yang tidak mengantongi izin perubahan penggunaan tanah (IPPT) atau izin lokasi, terus disoroti sejumlah kalangan. Koordinator Presedium Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung Gindha Ansori Wayka mendesak Pemerintah Kota (Pemkot) Bandarlampung menghentikan semua aktifitas hotel yang dimaksud, sebelum memiliki izin lokasi. Gindha beranggapan, jika pembangunan hotel-hotel dimaksud tidak sesuai peruntukan sebagaimana ketentuan BPN maka pihak pengembang dilarang meneruskan pembangunan. Ini sesuai yang diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.16 tentang penatagunaan tanah dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan (BPN) RI No 2 Tahun 2011 tentang pedoman pertimbangan teknis pertanahan dalam penerbitan izin lokasi, IPPT. "Harusnya pemkot adalah pihak yang dirugikan ketika proses izin-izin tersebut tidak dilengkapi karena berkaitan dengan pemasukan (income) dalam bentuk retribusi dalam pengurusannya," kata Gindha, Rabu (13/11) melalui BlackBerry Massanger. Gindha juga mendesak Bagian Pemerintahan, Dinas Tata Kota, BPMP dan Pol PP untuk segera menyetop semua aktifitas pembangunan hotel-hotel tersebut. "Sekali-sekali pemkot itu harus menunjukkan kewenangannya sehingga pengusaha-pengusaha hotel tersebut tidak menjadi seenaknya saja melakukan pembangunan hotel tanpa mengikuti aturan yang berlaku, dan itu tugas satker terkait tersebut," tambahnya. Gindha juga berasumsi, ketika pemerintah tidak lagi dihormati oleh pengusaha seperti contohnya kejadian ketujuh hotel ini, maka dengan masyarakatpun mereka akan berlaku sewenang-wenang. "Soal pemberian izin, harusnya pemkot mengawal jangan sampai ada penyalahgunaan izin. Dan kalau sudah berdiri mana berani lagi pemkot bertindak. Artinya pemberian izin berkaitan dengan pembangunan pun harus dikawal hingga tuntas agar tak ada penyelewengan oleh pengusaha," sergahnya. Lebih jauh Gindha juga mengharapkan agar DPRD Bandarlampung khususnya Komisi A jangan hanya berkoar-koar saja. "Yakinlah masyarakat dan lembaga-lembaga pendampingan akan mendorong jika upaya yang dilakukan DPRD itu benar. Dan harapan kita jangan jadikan teriakan-teriakan rakyat itu untuk jadi bahan bargaining posisi oleh oknum DPRD," tandasnya. Seperti diketahui, hasil inventarisir Bagian Pemerintahan menemukan 7 hotel berbintang yang dalam pembangunannya belum mengantongi izin lokasi. Ketujuh hotel tersebut yaitu, Hotel Horizon yang berlokasi di Jl. RA Kartini, Hotel Tanjung Karang milik Toto Susilo di Jl. Wolter Monginsidi, serta Hotel milik PT Merak Jaya Kencana di Jl. Pulau Morotai. Kemudian, hotel atas nama PT Hawila Mujur Propertindo di Jl. Gatot Subroto, hotel milik PT Surya Anugrah Semesta di Jl. Gatot Subroto, Grand Dafan Rasuna Lampung Town Square milik PT Puri Persada Lampung di Jl. Rasuna Said Telukbetung Utara dan Apartemen dan Hotel milik PT Bukit Berkat Propertindo di Jl Basuki Rahmat. (R4/bln)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement