Responsive Advertisement

BANDARLAMPUNG-Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) mendatangi Mapolda Lampung, Selasa (6/10) siang.


Kedatangan tim KPKAD yang dipimpin Koordinator Presidium, Ansori, S.H, M.H., itu untuk meminta Kapolda Lampung untuk menangguhkan penahanan terhadap dua warga Desa Way Dente Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulangbawang terkait dugaan kasus penyerobotan
lahan dan pencurian.



Kedua warga yang diamankan tersebut adalah, Mahat OE Bin Cik Utih (54) dan anaknya, Aaludin.Keduanya merupakan warga Dusun Kampung Tua II, Desa Way Dente, Kecamatan Dente Teladas, Tulangbawang.


"Harapan kami, Kapolda Lampung, Brigjen Pol. Edwar Syah Pernong bisa memenuhi permintaan kami untuk menangguhkan penahanan kedua warga tersebut,"kata Koordinator Presidium, Ansori SH, MH, saat di ruang Graha Jurnalis Polda Lampung, Selasa (6/10).


Ansori mengatakan.  perkara tersebut bermula dari permasalahan jual beli lahan yang dijual oleh terlapor kepada pelapor. Lahan yang dijual terlapor, letaknya berada di belakang. Sementara lahan yang ada tambang pasir yang menjadi persoalan, lahan itu tidak dijual dan masih milik terlapor.


Pelapor pernah menancapkan plang kepemilikan di lokasi tersebut, namun karena lokasi itu masih milik terlapor maka plang yang sudah ditancapkan itu dicabut dan di bawa pulang oleh terlapor. Karena perkara itulah, terlapor dilaporkan ke Polres Tulangbawang yakni dengan tuduhan penyerobotan lahan dan pencurian.


"Dari laporan itu, terlapor kini diamankan oleh Polres setempat. Permasalahannya, kenapa penyidik langsung mengusut kasus pidananya dan langsung menahan terlapor. Kenapa petugas bukan menyidik perdatanya terlebih dulu,"terangnya.


Awalnya, kata Ansori, pihak keluarga terlapor beserta warga setempat pernah mengajukan permasalahan ini ke Irwasda Polda Lampung pada tanggal 22 September 2015 lalu. Hasilnya, ada dua kesimpulan yakni agar lokasi tanah tersebut di cek secara bersama-sama dengan BPN Tulangbawang, kemudian dua terlapor yang ditahan untuk sementara di tangguhkan penahanannya.


"Kami menganggap kebijakan Irwasda Polda Lampung sudah sangat tepat, namun terhadap tersangka hingga surat ini dibuat belum juga di tangguhkan oleh Polres Tulangbawang tanpa alasan jelas. Padahal, tanpa rekomendasi Irawasda pun, harus di lepas demi hukum karena melanggar peraturan perundang-undangan,"ujarnya.


Langkah Irwasda Polda Lampung, lanjut Ansori, telah searah dan sejalan dengan peraturan Mahkamah Agung (MA) RI nomor 1 tahun 1956 tanggal 18 Maret 1956 Pasal (1) yang menjelaskan; apabila pemeriksaan perkara pidana, harus di putuskan adanya suatu hal perdata atas suatu barang
atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu.



Maka, kata Ansori, pemeriksaan perkara pidana, dapat di tangguhkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang ada atau tidaknya hak perdata itu.


"Kami ke Polda Lampung ini, meminta kepada Bapak Kapolda Brigjen Pol Edward Syah Pernong, agar bisa menangguhkan penahanan terhadap Mahat OE dan anaknya Aaludin dan mengusut tuntas perkara itu secara profesional. Kami menduga, ada indikasi oknum yang bermain di belakang
kasus ini,"katanya


Sumber : http://www.teraslampung.com/2015/10/kpkad-minta-kapolda-tangguhkan.html

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement