Responsive Advertisement

BANDARLAMPUNG (PeNa): Persoalan Tumpang tindihnya perencanaan dan indikasi setoran di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung terus menuai kecaman publik, Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) mengambil langkah dengan mengirimkan surat ke dinas PU serta DPRD setempat untuk meminta Rencana Kerja Anggaran (RKA).
“ Ya kita sudah kirimkan surat ke Dinas juga DPRD Bandar lampung untuk meminta RKA, karena data itu bukan rahasia Negara dan public harus tahu, ketika tidak diberikan, ini yang menjadi pertanyaan kita ada apa,” kata ketua KPKAD, Ginda Ansori, saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, Sabtu (17/10).
Selain mengajukan permintaan RKA, kata Ginda, pihaknya juga melaporkan persoalan indikasi setoran proyek perencanaan yang diketahui mencapai 40 persen.
“ Kita juga laporkan indikasi setoran itu,sebagaimana kita ketahui itu bukan rahasia umum lagi,kalau mau dapat paket di PU harus setor,”ungkapnya.
Dia berpendapat, alasan melaporkan Dinas PU ke Kejati Lampung bukan tanpa dasar,karena disinyalir dana perencanaan selain rawan tumpang tindih juga berimbas dengan pekerjaan yang tidak sesuai dengan Spek.
“ Artinya perencanaan dan pengawasan tidak berjalan dengan baik,” tegasnya.
Ginda menambahkan, legislatifdalam hal ini sudah sepatutnya melaksanaka fungsi pengawasan yang telah amanatkan undang-undang dan bukan hanya diam serta teriak sekedari cari perhatian.
“ Yang sangat kita sesalkan, bungkamnya DPRD terkait mencuatnya persoalan ini, kinerja mereka dalam hal melakukan fungsi pengawasan patut dipertanyakan, jangan hanya diam karena ketika diam akan menimbulkan spekulasi negative dan asumsi yang miring dari publik,” ujar Ginda.(BG)
Sumber : http://pelitanusantara.com/lasted/kpkad-laporkan-dinas-pu-ke-kejati-lampung/

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement