Responsive Advertisement
KPKAD: Konsistensi Dewan Dipertanyakan! Gedung DPRD Bandar Lampung (bln/dok) BANDARLAMPUNG News - Banyaknya permasalahan yang ditangani oleh DPRD Kota Bandarlampung hingga kini tak jelas penyelesaiannya. Hal tersebut membuat sejumlah elemen masyarakat kian ragu terhadap kinerja wakil rakyat tersebut. Mayoritas persoalan pelanggaran Undang-undang, Peraturan Daerah maupun pelanggaran yang berdampak pada lingkungan sosial, hingga kini tak ada penyelesaian secara jelas ditangan para legislator tersebut. Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Gindha Ansori Wayka mengungkapkan, sikap para anggota dewan yang berubah-ubah dalam menangani setiap kasus membuat masyarakat semakin gerah. Bahkan, kata Gindha, masyarakat mulai muak terhadap kinerja dewan yang terkesan hanya mengutamakan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan masyarakat. "Saya pribadi sangat kecewa dengan kinerja dewan untuk periode ini. Sebab, banyak kasus-kasus yang hingga kini tak jelas juntrungannya ketika ditangani oleh anggota dewan yang terhormat itu," kata Gindha, Minggu (27/10) melalui ponselnya. Gindha mencontohkan, beberapa kasus seperti penyerobotan lahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum/fasos) yang dilakukan PT Duta Griya selaku pengembang Perumahan Griya Sukarame, yang ditangani Komisi C DPRD Bandarlampung dianggap tak berpihak kepada masyarakat. Pasalnya, dewan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kota (Pemkot) setempat untuk merubah site plan pada lahan fasum/fasos yang dibangun perumahan oleh pengembang. Padahal, kata Gindha, warga setempat meminta lahan tersebut dikembalikan fungsinya sebagai fasum/fasos. Selain itu pelanggaran Permendagri No. 2/2007 terkait jabatan Direktur Utama (Dirut) PDAM Way Rilau yang ditangani, selain terkesan hanya dijadikan ajang untuk mencari popularitas, juga untuk bergaining semata oleh sejumlah anggota pansus (panitia khusus) Raperda PDAM maupun komisi C. "Kita bisa lihat, diawal- awal pansus dan komisi tampak begitu berapi-api menyuarakan pelanggaran yang dilakukan PDAM terkait jabatan Dirut PDAM. Tapi bisa kita lihat kemarin saat paripurna, semua anggota pansus maupun komisi, tampak begitu harmonis dengan PDAM. Ini ada apa?," sergah Gindha. Selain kedua kasus itu, Gindha juga menyayangkan sikap dewan yang terkesan apatis terhadap pembangunan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) disejumlah titik yang melanggar Kepmenhub No.KM 65 1993 tentang fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan. "Lihat saja, komisi C seperti macan ompong yang masuk angin ketika menangani kasus-kasus seperti itu. Awalnya saja keras, tapi belakangan malah terkesan membela pengusaha yang melakukan pelanggaran," tukasnya. Gindha mesinyalir, sikap dewan yang berubah-ubah tersebut tak lepas dari adanya indikasi bergaining antara pihak-pihak tertentu dan para wakil rakyat. Sehingga, sikap keras dewan diawal penanganan kasus bisa mendadak melunak ketika tujuan utama para anggota dewan telah diakomodir. Dewan juga, terusnya, seakan terkontaminasi oleh Pemerintah Kota (Pemkot) terkait banyaknya pelanggaran di sejumlah satuan kerja. Sebab, banyak program di dinas yang terindikasi melanggar, namun tak disikapi oleh dewan. "Ini sudah menjadi rahasia umum. Ketika tujuan utama belum terpenuhi maka sikap mereka akan terus-terusan frontal, tapi kalau sudah diakomodir, ya pasti berubah lagi sikapnya," tukasnya. Lebih jauh, Gindha berharap agar kedepannya para anggota dewan terpilih pada Pemilu 2014 mendatang, tidak mencontoh para senior-seniornya yang telah duduk terlebih dahulu di dewan. Sebab, bagaimanapun, sudah merupakan kewajiban dewan untuk menjalankan fungsinya sebagai kepanjangan tanganan rakyat. "Saya berdoa, mudah-mudahan anggota dewan yang lama yang sering berbalik badan itu, nggak kepilih lagi. Sebab, percuma saja mereka duduk lagi sebagai dewan, tapi kalau hanya memikirkan kepentingan pribadi saja," tandasnya. (R4/bln)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement