Responsive Advertisement
KPKAD : Ini untuk Kepentingan Bos Besar di Pilkada Lamteng Artikel ini telah di lihat sebanyak ( 169 ) kali. Copy of lawhukum Bandar Lampung : Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 mengisyarakat bahwa adanya pertanggungjawaban semua pihak yang memiliki kewenangan sesuai beban dan tanggungjawab, mulai dari Konsultan, Rekanan, PPHP, PPTK,PPK, Kepala Dinas bahkan Bupati dan Wakil Bupati. Apresiasi yang tinggi ketika Kejaksaan Negeri Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah memiliki keinginan untuk mengungkap kasus Kegiatan Program Dana Alokasi Khusus (DAK) Pembangunan Gudang Beras pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 senilai Rp. 3.833.619.600 (Tiga Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sembilan Belas Ribu Enam Ratus Rupiah) walaupun proses penegakan hukumnya diduga tidak terlepas dari kepentingan kelompok yang ada hubungannya dengan Jaksa Agung. Diduga pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. “Melokalisir pengungkapan kasus ini, karena terlihat bahwa ada beberapa pihak yang seharusnya bertanggungjawab namun tidak disentuh oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dan bahkan diduga penyidik enggan menetapkan tersangka lainnya,” kata Ketua KPKAD Ginda Ansori melalui rilis. Dilanjutkan, ada beberapa pihak yang harus bertanggungjawab dan segera dilakukan penangkapan dan penahanan yakni Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan (Keluarga Penjabat Bupati), PPTK dan PPHP termasuk memeriksa Mantan Bupati dan Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Tengah. Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Rekanan sebagai tersangka saat ini belum cukup memenuhi rasa keadilan masyarakat karena yang seharusnya bertanggungjawab penuh tidak dijadikan tersangka dan pada dasarnya fakta ini adalah perbuatan dzalim aparat penegak hukum. KPKAD dan Perjuangan Rakyat Nusantara (PERNUSA) mendesak agar Kejaksaan Negeri Gunung Sugih menetapkan semua tersangka dan berharap Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang tidak mengamini sikap dan kesan yang sama seperti Pihak Kejaksaan Negeri Gunung Sugih yang tebang pilih dan diduga cenderung menyelamatkan kepentingan “bos besarnya (Jaksa Agung)” untuk meloloskan kroni/keluarganya dalam proses Pemilihan Kepala Daerah sebagai Calon Wakil Bupati Petahana saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut KPKAD-PERNUSA mendesak agar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tanjungkarang segera menetapkan status tersangka baru yakni: Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Abul Awaali Zubair,karena diduga tidak melaksanakan dan mempertahankan keputusannya. Seandainya Kepala Dinas berpegang teguh pada Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011 tanggal 28 Desember 2011 diantaranya Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Dan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung tengah Nomor 800/143/D.6/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Penangguhan Pencairan Dana yang ditujukan kepada Bank Lampung Kantor Cabang Bandar Jaya diantaranya Penundaan pembayaran kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah). Berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Nomor: 800/018.1/D.6/I/2012 tanggal 13 Januari 2013 Perihal: Permohonan Pencairan Dana yang ditujukan Kepada Pimpinan PT. Bank Lampung Cabang Bandar Jaya Kabupaten Lampung Tengah adalah dapat menjadi alat bukti dugaan keterlibatan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Lampung Tengah Dalam Kasus Korupsi Pengadaan Gudang Beras Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011An. Sarwono,SPdan panitia/pejabat penerima hasil pekerjaan kegiatanPembangunan Gudang Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011An. Rustam karena diduga telah membuat surat pernyataan tanggal 13 Januari 2012 bahwa Gudang Beras telah selesai 100 % dan merekomendasikan agar Pengguna Anggaran mencairkan dana yang ditunda pembayarannya kepada PT. Karya Alam Abadi Senilai Rp. 1.533.446.350 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Rupiah); Pihak Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Lampung Tengah yang diduga turut serta dalam memberikan saran seolah pekerjaan itu sudah selesai berdasarkan rapat kosultasi dengan Drs. Rusmadi Kabid Perbendaharaan BPKAD Kabupaten Lampung Tengah terkait pelaksanaan pekerjaan dimaksud tanggal 12 Desember 2011; Pihak konsultan pengawas Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2011. Memeriksa Mantan Bupati dan Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Tengah terkait pemindahan lokasi Pembangunan Gudang Beras yang semula di Kecamatan Seputih Raman (telah disetujui Kementerian Perindustrian dan Perdagangan) dipindah ke Kecamatan Anak Tuha yang telah menyebabkan bangunan ini mubazir dan merugikan keuangan negara hingga milyaran rupiah karena lokasi saat ini tidak strategis dari lokasi persawahan serta luas tanah yang seharusnya 1 ha baru terealisasi 0,5 ha dan tidak sesuai dengan petunjuk pelaksanaan (juklak) bahwa gudang beras harus didirikan di sepanjang jalan arteri sehingga dapat diakses dengan cepat. Memeriksa secara mendalam terkait keterlibatan Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Tengah karena KPKAD-PERNUSA menemukan beberapa data dalam dokumen Pembangunan Gudang Beras yang menyebutkan nama Penjabat Bupati Kabupaten Lampung Tengah (pada saat itu Wakil Bupati) yakni: Nota Dinas Sekretaris selaku PPK kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tanggal 23 September 2011; Kronologis Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gudang Beras yang dibuat oleh PPK; Hasil Konsultasi Penyelesaian Kasus Tanah Resi Gudang Bagian I Tanggal 19 September 2011; Notulen Rapat pembahasan penyelesaian masalah tanah dan persiapan lelang mesin tanggal 11 Oktober 2011. (red)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement