Responsive Advertisement
Kejati Lampung Siap Tindaklanjuti Indikasi Setoran di Dinas PU Kota Bandar Lampung BANDAR Lampung (PeNa): Kejaksaan tinggi (Kejati) Lampung akan menindaklanjuti laporan Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) terkait indikasi tumpang tindihnya proyek perencanaan serta dugaan setoran yang mencapai 40 persen di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandar Lampung. “ Akan kita pelajari terlebih dahulu, ya pada intinya Kejati siap untuk menindaklanjuti,” jelas Kasipenkum Kejati Lampung, Yadi Rachmat, Senin (19/10). Untuk ketahap penyelidikan, kata Yadi, KPKAD harus menyertai data pendukung dengan alasan laporan tersebut dinilai Kejati Lampung belum lengkap. “ Kita minta lengkapi dulu data pendukungnya, baru akan kita proses ketahap berikutnya dan KPKAD siap untuk memberikan data pendukung,” jelas Yadi. Saat disinggung untuk memanggil Mantan Kadis PU Ibrahim dan Kepala Bidang Perencanaan Bambang, Yadi berpendapat setelah adanya data pendukung tersebut, besar kemungkinan pihaknya kan memanggil pejabat yang berkompeten. Sementara Kepala KPKAD, Ginda Ansori mengatakan Sementara Ketua KPKAD, Ginda Ansori mengatakan, dari hasil investigasi mereka, diduga antara perencanaan teknis dan pengawasan di Dinas PU tidak berimbang dan akhirnya menimbulkan pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi. “ Bahkan beredar rekaman tentang setoran oleh rekanan kepada dinas PU untuk mendapatkan sejumlah paket perencanaan, ini yang akan kita laporkan juga ke Kejati selain ke DPRD,” kata Ginda. Ginda berpendapat, Komisi III hendaknya menindaklanjuti persoalan tersebut dengan menjalankan fungsi pengawasan yang notabene merupakan amanat undang-undang. “ ya Kami berharap, DPRD mampu bersikap tegas dengan menindaklanjuti persoalan ini, jangan hanya kita yang bergerak tapi komisi III nya melempem,” singkatnya. Diberitakan sebelumnya, pada anggaran APBD Perubahan untuk Belanja Jasa konsulatasi perencanaan jasa konsultasi perencanaan sebesar Rp22.190.795.000,00. Mengalami kenaikan kurang lebih Rp 11 miliar dibandingkan APBD murni 2015. Sedangkan Belanja. Jasa konsultasi pengawasan jasa konsultasi pengawasan sebesar Rp4.809.205.000,00. Dana pengawasan ini menurun jika dibandingkan di APBD murni yang sebesar Rp 7 miliar. “Dana perencanaan ini rawan jadi anggaran bancakan oknum-oknum pejabat di dinas PU. Maka kita minta agar pihak Kejati Lampung dapat melakukan pengusutan, besok (hari ini) akan kita laporkan secara resmi,” ujar Ansori, Koordinator Presidium KPKAD Lampung. Minggu, (18/10). Diuraikanya, dana puluhan miliar untuk perencanaan perlu mendapat pendalaman pihak penegak hukum,”belum lagi kalau kita bicarakan terkait isu setoran untuk mendapatkan kegiatan konsultan perencanaan tersebut, yang katanya bisa mencapai 30-40 persen. Kalau soal ini perlu pembuktian dan aparat hukum perlu melakukan pendalaman dalam menagani isu terebut,” ujarnya. Yang jelas kata dia, jika melihat pembangunan yang ada di kota tapis berseri saat ini, geliatnya cukup bagus, hampir semua jalan lingkungan sudah teraspal. Namun untuk kualitas, sangat memprihatinkan,” ini tidak lepas dari perencanaan dan pengawasan yang tidak baik,” ujarnya. Selain ke Kejati Lampung, kata dia, pihaknya juga akan menyampaikan surat ke DPRD Bandarlampung. Dan berharap fungsi dewan yang salah satunya adalah pengawasan dapat berjalan maksimal,” dewan harus bisa menjalakan fungsi pengawasanya. Dan kita juga minta agar dewan bisa secara transparan menyampaikan dana puluhan miliar untuk perencanaan itu bisa secara terperinci disampaikan mana saja kegiatan yang direncanakan,” kata dia. Pada hematnya, kata dia, Penjabat Walikota Bandarlampung, perlu melakukan evaluasi terhadap oknum-oknum di dinas PU, baik itu kepala dinasnya maupun kabi-kabidnya,” ya, itu terutama, kadis PU dan Kabid Perencanaan perlu dievaluasi. Karena kita lihat pengunaan anggaran tidak efesiensi dan tepat sasaran,” tegasnya. Untuk diketahui, dalam APBD murni 2015. anggaran dana perencanaan sebesar Rp 10,5 M. Dan untuk dana pengawasan sebesar Rp 7 M. Sedangkan dianggaran APBD Perubahan dana Perencanaan sebesar Rp 22,190 M. Dan dana pengawasan sebesar Rp 4.809 M. Dan hal ini dikeluhakn salah satu pihak rekanan, Yakni, menyangkut indikasi setoran proyek mulai dari 30-40 persen hingga “Dana perencanaan dan pengawasan sangat timpang. Lihat saja di perubahan, masak perencanan sebesar Rp22 miliar lebih, pengawasanya hanya Rp4 miliar. Padahal menerut ketentuan, dana perencanaan dan pengawasan adalah 7-8 persen dari global anggaran kegiatan disatuan kerja tersebut. Dan ini juga rawan tumpang tindih, alangkah banyaknya dana perencanaan, sementara baik ruas jalan saja tidak ada yang baru atau infrastruktur lainya. Rata-ratakan perbaikan. Ini pemborosan anggaran, yang ujung-ujungnya hanya untuk mengenyakan satu dua orang saja, oknum di PU Bandarlampung,” kata salah satu rekanan, yang enggan namanya disebutkan. Parahya lagi, kata dia, dana perencanaan atau pengawasan, selain ada yang di Tender dan Penunjukan Langsung (PL) untuk mendapatkanya harus menyetor mulai dari 30-40 persen.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement