Responsive Advertisement
Kejari Akan Usut Proyek Dinas PU Elkana Rio Adir 25 hari ago BERITA UTAMA Komentar Dinonaktifkan pada Kejari Akan Usut Proyek Dinas PU 0 Views Related Articles IMG_20151216_22265 Mensos: Tidak ada kata terlambat 5 jam ago IMG_20151216_22149 “Musi Triboatton” ajang hiburan masyarakat 6 jam ago IMG_20151216_14537 Pessel Siap Jadi Lokasi Kunjungan Wisata 8 jam ago BANDARLAMPUNG – Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung akan mengusut proyek dinas pekerjaam umum yang diduga bermasalah, terutama yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan. “Jika memang ada masalah dalam sejumlah proyek di dinas pekerjaan umum, tentunya akan kita selidiki,” kata Kepala Kejaksaan Negeri Bandarlampung Widiyantoro di Bandarlampung, Jumat. Dia mengatakan, sebab dalam peraturan pemerintah yang baru jika ada laporan BPK, pihaknya wajib menindaklanjuti dua bulan setelah hasil pemeriksaan. Ia melanjutkan, yang selalu menjadi masalah dalam dinas pekerjaan umum (PU) adalah setiap tahunnya, selalu ditemukan kelebihan pembayaran dengan potensi kerugian mencapai miliaran rupiah. “Kita akan lihat apakah mereka akan melakukan pembayaran atau tidak, dan itu benar kerap terjadi,” kata dia. Terkait apakah ada dugaan kerja sama antara pihak rekanan dengan oknum dinas PU, lantaran saat pemeriksaan internal sudah dianggap tidak ada masalah namun menjadi nilai buruk di BPK, itu pun akan diselidiki. “Kita tidak bisa sembarang menduga-duga, sebab itu semua akan diselidiki,” katanya. Sebelumnya, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah Lampung meminta Kejaksaan Negeri Bandarlampung mengusut proyek di dinas pekerjaan umum yang diduga bermasalah, terutama yang menjadi sorotan Badan Pemeriksa Keuangan. “Setiap tahun realisasi sejumlah proyek PU selalu menjadi sorotan BPK, karena tidak sesuai dengan kontrak,” kata Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori. Dia mengatakan, terkait temuan kelebihan pembayaran proyek yang setiap tahun menjadi masalah, dari temuan tersebut potensi kerugian keuangan daerah mencapai miliaran rupiah. Ia melanjutkan, meskipun dinas PU mengklaim sejumlah rekanan sudah mengembalikan uang kelebihan pembayaran proyek ke kas daerah, bukan berarti masalah selesai. “Sudah sepantasnya Kejaksaan Negeri Bandarlampung mengusut dugaan korupsi di Dinas PU, apalagi sudah ada temuan BPK,” kata dia. Menurutnya, yang harus ditelaah adalah adanya dugaan kerja sama antara pihak rekanan dengan oknum pengawas di Dinas PU. Ginda Ansori melanjutkan, ketika proyek sudah selesai “provisional hand over” (PHO) berarti sudah melalui tahap pemeriksaan baik dari tingkat pengawas, PPTK, PPK hingga kepala dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), seperti dilansir antaralampung. “Ketika di tingkat internal dinas PU tidak ada masalah, kenapa selalu ada temuan oleh BPK bahkan setiap tahun. Artinya, ada konspirasi rekanan dengan PU,” kata dia. Atas dasar itu, sudah seharusnya kejaksaan dan kepolisian mengusut dugaan kerja sama antara PU dan rekanan.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement