Responsive Advertisement
Jabat Ketua KONI, Ridho Tidak Taat Aturan Ansori INILAMPUNG.COM – Terpilihnya Gubernur Lampung M Ridho Ficardo sebagai Ketua Umum KONI Lampung yang ternyata menabrak sejumlah aturan dikecam oleh Komite Pemantau Kebijakan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung. Koordinator Presidium KPKAD Lampung Ginda Ansori mengatakan dengan dilanggarnya sejumlah aturan oleh Gubernur Lampung yang terpilih sebagai Ketua Umum KONI menandakan orang nomor satu di Lampung ini tidak taat aturan. “Mestinya sebagai kepala daerah sudah tau aturan aturan itu. Ini yang terjadi malah memaksakan kehendak,” katanya, Rabu (5/8/2015). Hal yang miris, lanjutnya dengan dipegang kepala daerah, KONI tidak akan lagi kesulitan dalam mencari pendanaan. “Itu kan alasan yang gak masuk akal. Namanya kepala daerah itu sudah pasti punya kewajiban memberikan pembinaan. Termasuk memberikan pendanaan,” ujarnya. Oleh karena itu, dirinya mencurigai, dengan KONI dipimpin oleh Gubernur Lampung, maka orang orang di sekitarnya akan mencari manfaat sesaat dengan memainkan anggaran KONI yang rencananya dengan nilai yang sangat fantastis. “Saya ragu dengan KONI dipimpin oleh Gubernur Lampung akan maju. Saya curiga akan bakal menyuburkan korupsi di tubuh KONI, karena bisa memainkan anggaran disana. APalagi rencana anggarannya nilainya sangat fantastis,” ucapnya. Diketahui, sejumlah aturan yang ditabrak Gubernur Lampung, itu yakni seperti Pasal 40 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. (Baca : Jabat Ketua KONI, Rido Ficardo Tabrak UU) Kemudian, Surat Edaran (SE) Mendagri Nomor 800/148/sj 2012 yang menegaskan kepala daerah tingkat I dan II, pejabat publik, wakil rakyat, hingga pegawai negeri sipil (PNS), dilarang rangkap jabatan dalam organisasi olahraga, seperti KONI dan PSSI, serta kepengurusan klub sepakbola profesional atau amatir. Larangan itu juga berpijak pada Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2005. Lalu, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaran Keolahragaan. Serta Surat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No B-903 01-15/04/2011 tertanggal 4 April 2011 tentang hasil kajian KPK yang menemukan adanya rangkap jabatan pejabat publik pada penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga dapat menimbulkan konflik kepentingan. (WS/IL) - See more at: http://inilampung.com/jabat-ketua-koni-ridho-tidak-taat-aturan/#sthash.iqEw56HX.dpuf

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement