Responsive Advertisement
Indikasi Korupsi Gudang Beras Dibawa ke Pusat BANDARLAMPUNG – Penasaran teriakannya tidak juga didengar, Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung berencana membawa sengkarut proyek pembangunan gudang beras di Kabupaten Lampung Tengah senilai Rp3.833.619.000, ke Jakarta. Pekan ini juga lembaga swadaya itu menyambangi Kantor Kemeterian Perdagangan RI, guna melaporkan sekaligus mempertanyakan pengalihan lokasi proyek yang sebelumnya sudah mendapat persetujuan Kementerian Perdagangan (Kemendag). "Gudang beras tahun anggaran 2011 itu seharusnya dibangun di Kecamatan Seputih Rahman. Kemendag sudah menyetujui lokasi itu. Tetapi karena ada kepentingan penguasa di Lampung Tengah, lokasi pembangunan dialihkan ke Kecamatan Anaktuha," ujar Ansori Koordinator Presidium KPKAD, belum lama ini. Pengalihan lokasi pembangunan tersebut, menurut Ansori, patut disampaikan dan diketahui Kementerian Perdagangan RI. Sebab, dia meyakini, alasan pemindahan lokasi oleh Pemdakab Lampung Tengah tidak dikoordinasikan dengan kementerian terkait. "Ini indikasinya mainan penguasa pada saat itu, yakni Pairin (Bupati) dan Mustafa (wakil Bupati). Alhasil bangunan gudang yang berimbas ditahanya Ahmad Sobri Wertha, Sekertaris Disperidag Lamteng sekaligus PPK proyek, dan Rasyid Hakim (rekanan), menjadi terbengkalai karena tidak dibangun di lokasi strategis," ujar Ansori. Sebenarnya, ujar Ansori, semua pihak yang dianggap bertanggung jawab atas karut marut kegiatan ini ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Gunung Sugih. "Sudah jauh-jauh hari kami minta Kejari Gunung Sugih tidak tembang pilih, karena ada indikasi korupsi yang merugikan keuangan negara atas pembangunan gudang beras itu. Bupati dan Wakil Bupati pada masa itu juga harus diperiksa. Tapi sampai kini, hukum tidak bisa menyentuhnya," ujar dia. Selain Kementerian Perdagangan, KPKAD juga melaporkan permasalahan ini ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). "Ya, ada dua tujuan kita. Pertama ke Kemeterian Perdagangan, baru kemudian KPK. Jangan sampai hukum hanya menjerat orang-orang kecil saja, sementara pihak yang paling betanggung jawab dibiarkan," ungkapnya.

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement