Responsive Advertisement
Iklan Investor Pialang Rabu, 16 Desember 2015 | 13:14 WIB Versi Mobile Laporan Utama Pilkada Tokoh Lintas Daerah Karya Potensi Daerah Liputan Khusus Profil Daerah Investor & Pialang Indeks Berita Nasional Properti Hukum Ekuin Jejak Pasar Modal Seni & Budaya Sport Sinema Otomotif Mancanegara Seleb Kuliner Kosongkan Lahan Sengketa Negeribesar Jumat, 07 Februari 2013 / hukum / antara Kosongkan Lahan Sengketa Negeribesar Ilustrasi/ANTARA Terkait : Mendukung Pemerintah dalam Pengembangan Pasar Rakyat Pengawas Industri Keuangan Nonbank Otoritas Jasa Keuangan Pramono Anung Bantah Aliran Dana ke PDI Perjuangan OTDANEWS.COM, Bandarlampung - Front Negeri Besar Menggugat (FNBM)mendesak objek sengketa Negeribesar di Kabupaten Waykanan, Lampung segera dikosongkan dalam tempo 14 hari sejak surat tersebut mereka kirimkan pada pihak terkait. Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD), Ansori selaku anggota tim advokasi FNBM, di Bandarlampung, Kamis, menjelaskan, pihaknya telah menyampaikan surat tersebut kepada PT Bumi Madu Mandiri (PT BMM), PTPN 7, serta Kepolisian Daerah Lampung. "Ketiga surat itu dikirim pada Senin, 4 Februari kemarin, dengan lampiran masing-masing satu berkas," ujar Ansori menjelaskan. Surat untuk PT BMM bernomor 0112/B/F-NB-M/LPG/II/2013 perihal Pengosongan Lahan 4.650 ha, dan untuk PTPN 7 bernomor 0113/B/F-NB-M/LPG/II/2013 perihal lahan seluas 1.060 ha, 349 ha dan 480 ha. Adapun untuk Kepolisian Daerah Lampung bernomor 0111/B/F-NB-M/LPG/II/2013 perihal pemberitahuan rencana pengosongan lahan di kedua perusahaan tersebut. "Berdasarkan hasil hearing di aula Pemkab Waykanan, Senin, 21 Januari 2013, terungkap dan diduga PT BMM yang menguasai 4.650 ha tidak diperpanjang izin lokasinya dan penguasaan lahannya tidak sesuai prosedur yang benar," kata Ansori lagi. Ia melanjutkan, terkait keberadaan PTPN 7 yang menguasai tanah 1.060 ha Umbul Nyapah Reboh, 349 ha Nitrogen dan penguasaan tanah 480 ha (berikut penggusuran tanam tumbuh milik Haiyun Cs) pada tahun 2006, di dalam hearing tersebut terungkap dan diduga bahwa, penguasaan lahan oleh PTPN7 juga tidak sesuai prosedur yang benar. Lalu penggusuran yang dilakukan oleh PTPN 7 terhadap tanam tumbuh Haiyun Cs di atas lahan 480 ha berupa karet, sawit, jati, singkong sudah diakui oleh Martin Darwin Saleh bin Muhammad Saleh (Karyawan PTPN VII Unit Usaha Bunga Mayang/Tersangka) bahwa benar tanam tumbuh tersebut adalah milik Haiyun cs dan dituangkan dalam berita acara konfrontasi di Polres Waykanan tanggal 13 Agustus 2008. Dalam kenyataannya, sejak tahun 2006 hingga kini hak rakyat digantung oleh PTPN 7 tidak diganti kerugiannya, padahal dalam hukum jelas bahwa sistem pemisahan horizontal (tanam tumbuh dan bangunan terpisah dengan tanah) menjadi dasar dalam kepemilikan dan pengelolaan tanah. "PTPN 7 adalah pihak yang harus bertanggungjawab atas hilangnya Hak Ulayat Masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar seluas 2.325 ha yang dibagi kepada Negara Batin," ujar Ansori lagi. Hal itu dikarenakan dan berdasarkan Surat Kesepakatan antara Gustami dan Hendrik tanggal 1 Desember 2001 dibuat di PTPN VII dan diduga atas usul serta saran PTPN 7 agar pelepasan hak dan ganti kerugian dapat dilaksanakan tanpa ada permasalahan yang berarti. "Namun kenyataannya adalah surat kesepakatan telah dibuat, tetapi PTPN 7 tidak konsisten dalam rencana pelepasan hak dan ganti kerugian pada tahun 2001. Hasilnya, masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar yang kehilangan haknya hingga saat ini," ujarnya. Berkaitan dengan hal tersebut, katanya juga, pihak-pihak yang tergabung dalam Perwakilan Kampung, Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan Kampung (PMPK) dan Tim Advokasi FNBM, mendesak terhadap objek sengketa yakni 4.650 ha agar segera dikosongkan. "Dan tidak ada aktivitas di atas lahan tersebut sebelum persoalan dimaksud dituntaskan dengan Masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar," ucapnya. Apabila sampai dengan 14 hari tidak dikosongkan, maka masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja Negeri Besar akan menduduki lahan tersebut mengingat batas pengosongan lahan tersebut adalah sejak tanggal dibuatnya surat tersebut. Selain sebagai desakan, surat yang juga ditandatangani Haiyun Mursalin selaku Ketua Tim Perwakilan Kampung, lalu Ketua Umum Pengabdian Putra Daerah Lampung (PPDL), Irawan Saleh, lantas Hamami Ketua Lembaga Studi Advokasi Anggaran dan Pembangunan (LSAAP) dan Antoniyus Direktur Lembaga Advokasi Rakyat (Lakra) itu sekaligus sebagai pemberitahuan kegiatan pada saat lahan tersebut tidak dikosongkan. Langkah itu ditempuh berdasarkan kesepakatan Masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja sebagaimana yang tertuang dalam Berita Rapat Akbar Masyarakat Marga Buay Pemuka Bangsa Raja pada tanggal 15 Januari 2013, 26 Januari 2013 dan tanggal 30 Januari 2013, demikian Koordinator Presidium KPKAD, Ansori. (ANTARA)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement