Responsive Advertisement
Hampir Setahun Pasca Vonis MA, Terpidana Belum Juga Dieksekusi Politikindonesia - Kasus korupsi pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran dengan terdakwa R Doddy Anugerah Putera kini menjadi sorotan masyarakat Lampung. Eksekusi atas putusan perkara tersebut, terkatung-katung. Meski Mahkamah Agung (MA) telah menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara atas kasus ini pada 3 Desember 2014 lalu, terdakwa belum juga dieksekusi. Alasannya, klasik. Kejaksaan hingga kini belum menerima salinan putusan tersebut. Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Kalianda dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) setempat untuk bekerja lebih pro aktif. Menurutnya, Kejari terkesan lambat dalam menyikapi putusan MA tersebut. Terkatung-katungnya putusan ini, menimbulkan kecurigaan di masyarakat bahwa ada permainan untuk menunda eksekusi terhadap anak mantan bupati Tulangbawang, Abdurahman Sarbini (Mance) itu. “Ini era reformasi bung, bukan zaman yunani kuno lagi. Masa hampir setahun Kejari diam saja, hanya berkirim surat? Jemput dong ke Jakarta, jangan tidur,” ujar Koordinator Presidium KPKAD Lampung, Ginda Ansori, SH, MH. kepada harianlampung.com, Minggu (27/09). Sekedar informasi. Kasus pengadaan mobil ini awalnya disidang di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang. Saat itu, majelis hakim yang diketuai Binsar Siregar memonis bebas Doddy dari tuntutan 3 tahun 6 bulan penjara yang diajukan Jaksa. Tak terima dengan vonis bebas itu, Kejari Kalianda mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Pada 3 Desember 2014, MA menyatakan Doddy bersalah dan menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara. Putusan dengan nomor registrasi 2319K/Pid.Sus/2013 tersebut menyatakan, terdakwa Doddy Anugerah Putra Bin Abdurachman Sarbini telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp127.311.364. Dengan rincian, Nilai Kontrak – (PPh + PPN) – Harga Mobil = Kerugian Negara: Rp1.130.500.000,00 – (Rp102.772.727,00 + Rp15.415.909,00) – Rp885.000.000,00 = Rp127.311.364,00 (seratus dua puluh tujuh juta tiga ratus sebelas ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah); Selain diwajibkan mengembalikan uang kerugian negara, putusan itu juga memerintahkan terdakwa untuk segera ditahan. Dengan nada menyinidir, Ginda mengatakan, KPKAD siap menggalang koin jika Kejari tidak mempunyai anggaran untuk menjemput salinan itu langsung ke MA di Jakarta. “Saya rasa seluruh masyarakat Lampung pasti mau menyumbang, jika Kejari tidak punya ongkos untuk berangkat ke MA di Jakarta,” kata dia. Kejari Kalianda sendiri mengakui eksekusi terhadap terpidana korupsi pengadaan mobil dinas Bupati Pesawaran itu, terkendala salinan putusan. Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Kalianda, Irdo Nanto Rossi, SH mengatakan, jika salinan resmi putusan MA sudah diterima, pihaknya akan langsung mengeksekusi (menahan) Doddy. "Sekarang kami lagi coba mengirim surat ketiga, jika masih tidak ada tanggapan, kami akan langsung berangkat ke kantor MA di Jakarta," ujar Irdo kepada harianlampung.com, pekan lalu. Dikatakannya, kejari sudah 2 kali menanyakan keberadaan salinan putusan itu kepada MA, melalui Direktur Pranata dan Tatalaksana Perkara Pidana Khusus, tertanggal 25 Agustus 2015 dan 2 September 2015. "Nyatanya hingga saat ini belum ada balasan. Makanya kita coba kirim yang ketiga, jika masih tidak ada respon kita langsung ke MA menjemput petikan putusan itu," tegasnya. Menurut Irdo, pihaknya juga sudah sempat menanyakan petikan surat putusan ini kepada Pengadilan Negeri Tipikor kelas I di Bandar Lampung, melalui panitera muda (Panmud) Tipikor. “Ke Pengadilan Negeri Tipikor Bandarlampung juga sudah, melalui bapak Palam Patah. Tapi jawaban beliau juga sama, belum menerima salinan resminya,” kata Irdo. Dia menambahkan, sesuai aturan hukum dan standar operasional pelayanan (SOP), Kejari tidak bisa mengeksekusi terpidana sebelum mendapat salinan resmi. “Tidak mungkin kita mengunduh hasil putusan itu dari website karena tidak ada dasar hukumnya,” kilahnya. (sar/jac/kap)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement