Responsive Advertisement
Direksi PTPN VII Perlu Uji Kelayakan KOORDINATOR Presedium Kebijakan Anggaran Daerah(KPKAD), Ginda Ansori Wayka angkat bicara soal dugaan kebijakan ‘serampangan’ yang diciptakan direksi Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara(PTPN VII) provinsi Lampung. Polemik Nepotisme(persekongkolan) di negeri ini seperti dugaan pejabat titipan kata Ansori, ini penyebab tidak tuntasnya persoalan negeri ini, setiap rekrutmen pegawai dan pengangkatan jabata itu harus berdasarkan ketentuan yang berlaku. “Negara ini punya aturan, jangan mentang-mentang pejabat semau mengatur,” tegas Ansori, Jumat 26 Juni 2015. Menurut Ansori, seseorang yang menduduki jabatan itu perlu dilakukan uji kelayakan, sehingga bisa menjalankan amanah dan benar-benar berkopetensi di bidangnya. “Jangan sampai menambah beban masalah setelah menduduki jabatan yang baru,” katanya. Saat disinggung soal alasan adanya pejabat ‘titipan’ di tubuh BUMN yang bergerak di bidang perkebunan, ia menduga adanya ‘permainan’ yang terorganisir. “Untuk mengamankan kebijakan yang diambil pimpinan makanya perlu orang dia,”kata dia. Jika hal itu dibiarkan, kata Ansori, berdampak fatal, pasalnya BUMN dikendalikan dengan orang-orang yang tidak mengerti tugas pokok dan fungsinya. “Dapat mengancam kinerja kelembagaan dan pemasukan negara,” katanya.[]

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement