Responsive Advertisement
Berkas Laporan Perda Ganda Pemkot Raib di Polda Tribun Lampung - Minggu, 15 Juli 2012 16:39 WIB r atribut-polisi.jpg ist atribut polisi TRIBUNLAMPUNG.CO.ID- Koordinator Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Ansori menyayangkan hilangnya berkas laporan berupa Perda Kota Bandar Lampung Nomor 10 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Tahun 2011-2030, yang memiliki dua versi dan diduga salah satunya aspal. "Kami menyayangkan berkas laporan kami yang hilang di Polda. Ini adalah kelalaian, mengapa laporan masyarakat tidak diagendakan, padahal ini tugas kepolisan," kata Ansori saat dihubungi Tribun, Minggu (15/7/2012). Ansori menjelaskan, laporan berkas pengaduan lembaganya hilang di Polda diketahuinya tanggal 9 Juli 2012 lali. Saat itu, ia ditelepon sekretaris krimsus Polda Lampung yang mengabarkan berkas laporan KPKAD tertanggal 18 Juni tentang kebohongan publik berupa Perda Ganda berkasnya tidak jelas keberadaannya. "Sebelumhya, 6 Juli saya minta laporan perkembangan penyelidikan. Ternyata pada 9 Juli saya dapat telepon dari Polda bahwa berkas laporan tidak ada. Ini kami duga ada permainan," bebernya. Diketahui KPKAD melaporkan dugaan perda ganda. Dalam Perda Nomor 10 tentang Rencana Tata Ruang Kota Wilayah Tahun 2011-2030. Pasal 25 dijelaskan mengenai sistem jaringan transportasi laut, pada pasal (1) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud pasal (20) ayat (1) meliputi, (a) pelabuhan Utama Panjang di Kecamatan Panjang, (b) terminal untuk kepentingan sendiri di Srengsem di Kecamatan Panjang. Namun kata dia, anehnya dalam website www.pu.go.id/uploads kententuan pasal 25 ayat (1) ini berubah kembali yakni (1) pelabuhan laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi, (a) pelabuhan utama Panjang di Kecamatan Panjang, dan (b) terminal untuk kepentingan sendiri di pesisir Kecamatan Panjang dan sebagian Kecamatan Telukbetung Selatan "Ini aneh ada dualisme perda yang sama-sama memiliki kekuatan hukum, karena dilakukan pendandatanganan dan pegesahan, dan diuandangkan dalam lembaran daerah Kota Bandar Lampung tahun 2011 nomor 10 oleh wali kota dan sekkab," kata Ansori saat di Polda Lampung. (romi rinando)

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Facebook

Responsive Advertisement
Responsive Advertisement
Responsive Advertisement